Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Anambas Pemkab Buka Penerimaan THL

Pemkab Buka Penerimaan THL

ANAMBAS (HK) - Sebanyak 370 pelamar sejak senin (11/9) sudah mulai mendatangi Kantor Badan  Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.(BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas.(KKA)
Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulaun Anambas memang membuka peluang sebesar-besarnya kepada  pencari kerja untuk mendaftar ke   Pemerintah Daerah sebagai Tenaga Harian Lepas ataupun PTT.

Dra Linda Maryati,  Kepala BKPSDM KKA mengatakan,   apabila proses penerimaan seluruhnya selesai makan sejak 1 Oktober 2017 pelamar tersebut sudah akan mulai mengabdi dan ditempatkan sesuai dengan kekurangan tenaga yang ada.

"Ingat penempatannya bukan keinginan pelamar tapi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.Saya tidak ingin baru beberapa hari Surat Keputusan  (SK) di tanda tangani Pak bupati sudah berbondong-bondong datang ke BKPSDM memeprtanyalan tentang penempatannya," tegas Linda,  Senin (11/9).

Menariknya pelamar yang mendaftar tersebut merupakan lulusan mulai dari D1 sampai dengam S2 . Sebut Linda, bahkan untul S2 terdapat empat orang pelamar. Pemerintah daerah sendiri menurut Linda mengutamakan kepada Tenaga Guru, Tenaga Medis dan tenaga Tekhnis. Yang seperti diketahui saat ini memang sedang kekurangan.

"Untuk Tenaga Guru langsung diangkat menjadi Guru Tidak  Tetap (GTT)," bebernya.

Penerimaan yang di lakukan saat ini lanjut Linda merupakan rekrutmen baru. Bukan dari Tenaga Harian Lepas yang lama dan diangkat. Untuk itu para pelamar memang di minta untuk menandatangani, pernyataan siap ditempatkan di mana saja, sesuai kebutuhan pemerintah saat ini.

"Saya tekankan bahwa mereka yang diterima ini memang tinggalnya berada di Anamba dan orangnya memang ada. Sepanjang mereka ada disini dan siap berkerja maka akan kita angkat semuanya."jelasnya.

Linda mengakui dengan kondisi saat ini memang di Anambas masih kekurangan tenga terutama pada tenga pendidik, tenaga medis. Serya tenaga tekhnis. Dan ini salab satu cara pelan-pelan dibenahi oleh pemerintah daerah.

"Ini salah satu cara memenuhi kekurangan pegawai yang ada dan memenuhinya," ujarnya. Linda juga memastikan jika penerimaan yang dilakukan tidak memungut biaya sepeserpun. Jika ada biaya itu adalah untuk membeli matrai  yang ditanda tangani sendiri pada surat pernyataan.

Untuk itu kata dia, jika ada yang berani meminta uang dengan mengatas namakan pemerintah  maka segera laporkan Kepada BKPSDM, ataupun Organisasi Perangkat Daerah, bila perlu  kepada tim saber pungli agar dapat di proses secara hukum."Laporkan segera jika ada yang berani lakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. biar di proses hukum dan dapat menimbulakan efek jera," imbuhnya.(yud)

Share