Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Anambas PAPBD KKA dalam Tahap Evaluasi

PAPBD KKA dalam Tahap Evaluasi

ANAMBAS (HK) - Perubahan Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)  tahun Anggaran 2017 saat ini sedang dalam tahap evaluasi.
Hal ini memang perlu dilakukan setiap tahunnya mengingat setelah dilaksanakannya pengesahan APBD  akan dilakukan evaluasi di Provinsi, setelah itu baru mendapatkan Surat Keputusan (SK)  yang di tanda tangani Gubernur Kepri.

"Saat ini masih dalam tahap Evaluasi di Provinsi Tim TAPD dam Banggar DPRD sedang berada di Provinsi untuk evaluasi tersebut."demikian disampaikan Sahtiar, SH, MM Sekretaris Derah (Sekda) KKA, Selasa (12/9).

Mantan Kepala Dinas Perkerjaan Umum (DPU) KKA itu menguraikan saat ini PAPBD tersebut masih dalam tahap Evaluasi bersama antara tim tekhnis dari Pemerintah Provinsi dan tom tekhnis Pemerintah Kabupaten.

"Saya dapat info Kemarin rapat dengan tim Tekhnis Provinsi sudah dilaksanakan," bebernya.

Lebih jauh Sahtiar mengungkapkan, setelab Tim tekhnis   Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selesai , maka dokumen tersebut  nantinya akan dilanjutkan ke Sekeretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) dan dilanjutkan dengan dipanggilnya tim TAPD kabupaten untuk melakukan pembahasan.

"Meksnismenya setelah masuk ke ruangan Sekda, evaluasi dengan tim TAPD Kabupaten/kota setelah itu baru sampai ke Meja Gubernur untuk ditanda tangani oleh Gubernur Prov Kepri Nurdin Basirun," urainya.

Masih kata dia,  biasanya pembahasan evaluasi paling lambat dilaksanakan selama seminggu sudah rampung,. Setelah ditanda tangani gubernur barulah diserahkan kembali ke kabupaten/kota. "Untuk saat ini pencairan itu masih belum dapat dilakukan," jelasnya.

Untuk Provinsi Kepri baru tiga Kabupaten/kota  tambahnya, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Kabupaten Lingga dan Kota Batam yang sudah, sisanya masih belum melaksanakan.

Sahtiar berharap paling lambat pertengahan September Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) telah dapat di bagikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga proses kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

"Mudah-mudahan paling lambat Pertengahan September  kegiatan sudah dapat berjalan dengan maksimal," imbuhnya.(yud)

Share