Rabu09202017

Last update05:00:00 AM

Back Anambas Hibah Aset Dari Perusahaan Kadang Menjadi Kendala

Hibah Aset Dari Perusahaan Kadang Menjadi Kendala

ANAMBAS (HK) - Hibah aset dari perusahaan minyak dan gas melalui corporate social responsibility (CSR)  sering kali menjadi persoalan. Pasalnya apabila ada audit  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  yang menjadi kendala adalah aset hibah.
"Aset hibah pemerintah daerah jika mengacu kepada Permendagri Nomor 19 tahun 2016  tentang pedoman pengelolaan barang milkm daerahh. Dan itu merupakan acuan yang dipergunakan, dalam salah satu syart hibah kepada pemerintah adalah dilengkapi dengan dokumen kontrak.

"Demikian disampaikan Syarif Ahmad  Kepala bidang aset  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (13/9).

Dengan perbedaan persepsi lanjut Syarif,  dengan peraturan yang dimiliki perusahaan tentu akan menjadi persoalan, namun tidak semuanya. Mengatasi hal itu ungkap Syarif, pemerintah daerah akhirnya berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negar dan Lelang (KPKNL) yang berlokasi di Batam untuk melakukan penilain aset sebelum dicatat menjadi aset daerah.

Biasanya tambah Syarif, jika ingin menghibahkan aset kepada daerah, memberikan naskah perjanjian hibah kepada pihak pemerintah daerah. "Kita pemerintah daerah pernah melakukan koordinasi ke perusahaan, namun mereka beralasn itu dari rahasia perusahaan. Mereka tetap berada di bawah SKK Migas," bebernya.

Untuk nilainya kata dia, perusahaan akan melampirkannya misal, perusahaan membangun sebuah bangunan maka perushaan melampirkan nilainya kepada pemerintah daerah. Kendati demikian  ketika dilakukan pemeriksaan BPK, maka ditanyakan  dasar nilai dari pembangunan tersebut. "BPK permah mengatakan, kalau seperti ini terus, tetap menjadi temuan," sesalnya.

Pihaknya sambung Syarif berupaya untuk membuka ruang dari Pemerintah Daerah terkait hibah aset perusahaan. Salahsatunya dengan menyurati yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Kementrian Keuangan Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan instruksi untuk melakukan revaluasi terhadap barang milik Negara.  

"Intruksinya sekitar bulan Agustus kemarin. Ini juga yang menjadi kendala kami," sampainya.

Dari data yang berhasil dihimpun, sedikitnya terdapat 70 aset hibah dari tiga perusahaan migas yang memiliki base di Matak kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.  Puluhan bantuan yang diberikan melalui program tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (CSR) ini diketahui, masuk pada sejumlah desa sesuai dengan bidang yang ada pada OPD di Pemkab Anambas.(yud)

Share