Selasa04242018

Last update05:00:00 AM

Back Andalas Wawako: Basko Berkontribusi Besar

Wawako: Basko Berkontribusi Besar

images/stories/Berita/2018/Januari/20Januari18/01 - 20 januari 2018 - basko.jpgPADANG (HK)– Wakil Walikota Padang Emzalmi prihatin atas eksekusi bangunan Basko Hotel dan Mall yang terjadi Kamis (8/1). Basrizal Koto menurut Emzalmi adalah sosok yang berjasa dalam membangun dunia usaha dan lapangan kerja di Kota Padang.

Dieksekusinya Basko berdampak buruk bagi warga kota. Terutama ribuan karyawan dan pedagang yang berjualan di dalam Basko Grandmall. “Kita prihatin. Ada banyak pedagang dan karyawan yang mengantungkan hidup di sana. Semestinya itu dipikirkan,” ucap Wawako Emzalmi, Jumat (19/1).

Emzalmi berharap, instansi yang ada, apabila mengalami permasalahan dengan investor harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sebab, bagaimana pun, keberadaan investor tentunya membawa dampak pembangunan terhadap pemerintah daerah. Basko dianggap sebagai pihak yang memiliki kontribusi jelas untuk Padang.

“Setidaknya, setiap ada investor yang berinvestasi ada tenaga kerja yang diserap. Ini sangat dibutuhkan, dalam mengurangi jumlah pengangguran. Mestinya hal ini juga harus jadi bahan pemikiran,” ucap Emzalmi.

Dikatakan Emzalmi, terkait pemberian kepastian hukum bagi investor di Kota Padang, Pemko sudah memberikan jaminan, asalkan investor tersebut sudah melakukannya melalui jalur resmi atau sesuai dengan prosedur.

“Sebenarnya untuk investasi, pemko sudah memberikan jaminan, berkaitan dengan perizinan. Yang menjadi kewenangan pemerintah kota, apakah perizinan baik izin prinsip, izin bangunan, izin usaha, dan izn tempat usaha. Sepanjang hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota pasti kita berikan dukungan, sehingga mereka bisa beroperasi,” jelasnya.

Meski demikian, soal hukum pihaknya mengaku tidak bisa ikut serta. “Pak Basko telah memberikan dampak bagi masyarakat dan Pemko dengan usahanya. Adanya Basko Grandmall dan hotel, bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Namun,  soal hukum kita tidak bisa intervensi. Mudah-mudahan polemik cepat selesai, sehingga pedagang dan karyawan bisa kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan,” kata Emzalmi.

Melenceng, Juru Sita Bisa Dituntut

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Burhanudin Pasaribu mengatakan, apa yang dipermasalahkan dalam suatu perkara, harusnya itu yang dieksekusi oleh juru sita. Tidak boleh melenceng dari putusan pengadilan, termasuk dalam eksekusi lahan Basko.

"Kalau melenceng, eksekutor bisa dituntut. Ini tak akan hanya berhubungan dengan perdata, tapi bisa masuk ranah pidana, karena telah terjadi penyerobotan. Kalau benar adanya seperti itu, Basko bisa pergunakan haknya untuk menuntut balik," ujar  Burhanuddin, Jumat (18/1).

Ketika putusan pengadilan terkait suatu perkara keluar, lanjut dia, eksekutor harusnya teliti melihat bagian mana yang akan dieksekusi sesuai kewenangan. Tak ada alasan keluar dari jalur. Sebab dalam putusan pengadilan pastinya ada lampiran mana batas-batas yang harus dieksekusi.

“Kalau lebih dari objek perkara. Sudah semena-mena namanya itu,” imbuh Burhanuddin.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman menyebut, sengketa antara PT Basko dan PT KAI sudah mendapat perhatian dari masyarakat Kota Padang sejak lama. Maka dari itu harusnya tak ada ego yang dikedepankan.

Dengan status PT Basko yang merupakan perusahaan cukup besar dimana sang pemilik adalah investor yang menanamkan saham di daerah, dan PT KAI adalah salah satu BUMN, Albert menilai harusnya sedari awal persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah.

 

Namun jika jalan yang dipilih akhirnya adalah jalur hukum, ia mengimbau kedua belah pihak patuh dengan putusan pengadilan. Jangan ada tindakan yang keluar dari jalur.

"Jika objek yang disita harusnya sekitar 2.000 meter kemudian yang dilaksanakan lebih dari itu, menjadi ranahnya aparat penegak hukum untuk menyelesaikan," ucap Albert.

Disebut Albert, persoalan ini membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum untuk mendampingi penyelesaiannya agar tidak ada korban atas sengketa yang terjadi. Pasalnya, lanjut dia, jumlah karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang dimiliki Basko pastilah tidak sedikit. Yakninya karyawan Basko Hotel dan Basko Grandmall.  

"Kita tentu tak ingin, akibat seteru ini karyawan Basko ada yang di PHK atau sampai berhenti bekerja. Jika sudah begitu yang akan jadi korban adalah masyarakat. Sekali lagi saya sarankan kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah selesaikan dengan cara itu, kalau tidak patuhi putusan hukum," ucap Albert.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan, investor harus diperlakukan seperti raja. Jangan ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan investor. Baik oleh pemerintah daerah dengan OPD yang ada, ataupun oleh instansi vertikal lain yang ada di daerah.

Disampaikan Guspardi, investor yang harus dilindungi bukan hanya mereka yang datang dari luar dan menanamkan modal di Sumbar. Namun perlindungan juga harus diberikan untuk investor lokal atau putra daerah yang berhasil di luar dan menanamkan investasi di daerah.

Jika ada konflik yang terjadi antara investor dengan suatu instansi, seperti yang terjadi pada kasus PT Basko dan PT KAI, menurut Guspardi, sudah keharusan pemerintah provinsi untuk turun menyelesaikan.

"Yang paling penting bagi investor itu kan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum. Kalau mereka nyaman, investasi mereka tanamkan, dampaknya adalah untuk perekonomian daerah, pengangguran bisa berkurang," ujar Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN tersebut.

Seandainya, lanjut dia, ada sesuatu yang salah dari investor, semua bisa dibicarakan baik-baik, dicari jalan keluar yang tidak saling merugikan. Ditambahkan Guspardi, sikap yang tidak fair dalam memperlakukan investor bisa saja menjadi perhatian investor lain di luar dan membuat mereka berfikir ulang berinvestasi di Sumbar.

"Saya bicara di sini secara proposional dan profesional sebagai wakil rakyat, tak memihak siapapun. Jika ada masalah selesaikan dengan kekeluargaan, tak bisa dengan kekeluargaan ajukan ke ranah hukum, kalau sudah ada putusan hukum tak boleh ada pihak yang arogan. Kalau merasa masih ada yang salah, carikan bukti baru ajukan banding, kasasi hingga PK. Semua kan ada aturan mainnya," papar Guspardi.

Menyangkut sengketa antara investor dengan pihak-pihak tertentu, imbuh dia, selain keproaktifan pemerintah daerah, DPRD juga bisa memfasilitasi  menyelesaikan masalah yang ada jika pihak yang bersengketa memang meminta. (haluan)

Share