Minggu02182018

Last update05:00:00 AM

Back Andalas Cara Eksekusi Hotel Basko Berbahaya

Cara Eksekusi Hotel Basko Berbahaya

images/stories/Berita/2018/Januari/20Januari18/01 - 20 januari 2018 - baskoooo.jpgEksekusi hotel dan grand mall Basko, Kamis (18/1) menjadi sorotan banyak pihak dan menimbulkan persepsi buruk terhadap dunia usaha Sumbar. Banyak investor yang berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Sumbar, karena takut hal serupa menimba. Pertanyaan yang banyak muncul, kemana pemerintah saat itu?

PADANG (HK)— Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran menyesalkan cara Pengadilan Negeri Padang mengeksekusi Hotel Basko saat eksekusi lahan hotel dan mal Basko, Kamis (18/1). PHRI menilai eksekusi itu berbahaya.

Maulana Yusran, mengutarakan, pihaknya prihatin melihat cara Pengadilan Negeri Padang yang anarkis dan berbahaya saat mencoba meruntuhkan bagian belakang Hotel Basko karena di dalam hotel ada banyak orang, baik karyawan maupun tamu.

“Seharusnya eksekutor memastikan bahwa tidak ada orang lagi di dalam hotel. Seharusnya aparat keamanan menyuruh tamu hotel keluar, kalau tidak bisa diajak, dipaksa saja. Jangan sampai tamu hotel yang tidak tahu apa-apa dengan masalah itu menjadi korban. Jangan mengeksekusi hotel seperti mengeksekusi bangunan liar atau bangunan kosong. Ini hotel. Banyak orang di dalamnya. Kalau kemarin eksekusi bangunan itu diselesaikan, lalu terjadi apa-apa saat bangunan itu diruntuhkan, misalnya terjadi kebakaran karena di atas bangunan itu ada kolam renang, lalu airnya tumpah mengenai genset atau yang bisa menyebabkan terbakar, siapa yang bertanggung jawab terhadap tamu hotel? Mengeksekusi hotel sebesar itu harus punya perencanaan dan memperhatikan bangunan yang akan terkena dampak peruntuhan itu. Jangan sampai eksekusi menimbulkan masalah baru,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Jumat (19/1).

Maulana Yusran menyarankan PT Kereta Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group— dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya.

Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus melihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah, dan pengangguran.

“PHRI juga menyesalkan Pemko Padang yang terkesan membiarkan saja cara eksekusi yang dilakukan kemarin. Bagaimana pun, mal dan Hotel Basko itu mendatangkan PAD bagi Padang. Anggaplah Basko salah dalam perkara ini, tapi jangan melihat Basko dari sisi negatif. Lihat juga sisi positifnya. Basko itu pejuang investasi di Padang. Kalau Pemko Padang hanya membiarkan perkara ini dan melihat kalah dan menang saja, Pemko Padang bisa dikatakan salah juga karena kenapa dulu mengeluarkan izin mendirikan bangunan bagi hotel dan mal Basko,” tuturnya.

Maulana Yusran menyarankan Pemko Padang untuk memfasilitas PT KAI dengan Basko Group agar masalah dua pihak itu selesai, sehingga tidak mengorbankan citra Kota Padang sebagai destinasi wisata dan tempat berinvestasi.

“Cara eksekutor melakukan eksekusi terhadap mal Basko kemarin menjadi bahan tertawaan provinsi lain karena tamu hotel terpaksa keluar dari hotel. Pemko Padang harus melihat masalah ini tidak hanya masalah Padang, tetapi juga Sumbar. Sumbar sedang bersaing dengan provinsi lain dalam hal pariwisata. Saya tidak bermaksud mengintervensi Pemko Padang, tetapi tamu yang kemarin terpaksa keluar dari hotel bukan menyalahkan pemilik hotel, melainkan menyalahkan Pemko Padang. Mereka akan mempertanyakan, ke mana pemerintah kotanya, kok bisa bangunan sebesar ini seperti ini eksekusinya,” ucapnya.

Jangan Lepas Tangan

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh berpendapat, pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah antara Basko Group dan PT KAI.

Ia mengatakan, Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah, dan Pemko Padang selaku pihak yang menerbitkan IMB atas tanah dan bangunan mal dan hotel Basko itu tidak bisa berlepas tangan atau membiarkan eksekusi itu terjadi.

“Kalau memang bermasalah, kenapa dulu sertifikat tanah dan IMB-nya dikeluarkan? Karena itu, pihak yang menerbitkan sertifikat dan IMB harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya, kemarin.

Terkait eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang tersebut, Ramal Saleh menilai hal itu tidak hanya merugikan Basko, tetapi juga merugikan Pemko Padang karena berdampak buruk terhadap citra investasi di Kota Padang dan kepastian hukum bagi investor. Oleh karena itu, kata Ramal Saleh, Pemko Padang berperan penting memediasi Basko dan PT KAI karena pemerintah daerah berkepentingan dengan dunia usaha agar tercipta iklim usaha/investasi yang kondusif.

“Pemerintah daerah perlu menciptakan kondisi usaha/investasi sekondusif mungkin karena peran dunia usaha sangat penting bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak mungkin tidak membutuhkan dunia usaha untuk membangun daerah.
Senada, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar, Iqra Chissa sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan terhadap Basko Hotel. Eksekusi itu, menurutnya akan menjadi imej buruk bagi dunia investasi di Sumbar. Dikatakanya, adanya kenyamanan bagi investor tentu merupakan salah satu daya tarik untuk mengembangkan usahanya. Kalau melihat kejadian yang menimpa Basko, sangat disayangkan.

“Ini membuat citra buruk. Apalagi yang kena itu sekelas Pak Basko,” paparnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Firwan Tan, berharap kepada pihak-pihak yang melakukan eksekusi terhadap lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk mempertimbangkan berbagai dampak buruk eksekusi tersebut, di antaranya, terhadap iklim investasi di Sumatera Barat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pakar ekonomi kepercayaan Presiden Soeharto pada Orde Baru itu mengutarakan, eksekusi lahan di belakang belakang hotel dan mal Basko yang melibatkan lebih dari 400 aparat kepolisian akan membuat citra iklim investasi di provinsi ini, khususnya di Padang, menjadi buruk. Akibatnya, penanam modal akan takut berinvestasi.

 

“Sumbar hingga kini kekurangan investor. Karena Sumbar membutuhkan investor, investor sebaiknya diperlakukan secara baik. Jangan sampai perlakuan terhadap satu investor membuat investor lain takut,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pengeksekusi lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk tidak arogan, seperti mengerahkan ratusan aparat untuk menghadapi satu investor, apalagi terhadap investor sekelas Basko, yang levelnya sudah nasional. Sehubungan dengan masalah dengan investor, Firwan Tan menyarankan, jika ada hal-hal yang masih bisa dibicarakan selain masalah hukum, sebaiknya dibicarakan.
Mestinya, eksekutor memikirkan dampak terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja di hotel dan mal Basko. Jika eksekusi itu mendatangkan dampak buruk bagi kinerja hotel dan mal Basko, ratusan pekerja di sana bisa hilang pekerjaan. Hal itu bisa mengakibatkan pengangguran yang juga akan menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Sudah Bawa Ahli

Sementara itu, Kabags Ops Polresta Padang, Kompol Ediwarman, mengatakan, pihaknya tidak mengevakuasi karyawan dan tamu hotel karena sudah memastikan tidak akan terjadi kebakaran atau keruntuhan gedung akibat eksekusi itu. Pihaknya memastikan hal itu tidak terjadi karena PT KAI membawa ahli untuk memperkirakan dampak dari meruntuhkan gedung tersebut. “Lagi pula, sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan sudah memberi tahu pihak Basko. Seharusnya Basko tahu apa yang akan dilakukan, misalnya tidak lagi menerima tamu atau memindahkan barang-barang,” ujarnya.
Terkait adanya seseorang yang terjebak di dalam lift saat PLN memadamkan lampu ketika eksekusi itu, Ediwarman mengatakan, ia memang mendapatkan informasi tersebut, tetapi tidak bisa memastikan kebenarannya.

Pejabat Humas Pengadilan Padang, Ari Mulyadi menyebutkan, terkait dampak eksekusi yang menimpa pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan eksekusi tersebut, dalam hal ini tamu hotel dan grand mall Basko, pihaknya meminta maaf karena eksekusi tersebut sudah menggangu kenyamanan pengunjung hotel dan mal Basko. Akibat eksekusi itu, pengunjung hotel dan mal Basko terpaksa keluar bangunan tersebut.

“Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya paksa memang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang bahkan tidak berkepentingan dengan eksekusi. Namun, sebelum melakukan eksekusi, Polresta Padang sudah mengimbau pengunjung untuk keluar dari hotel dan mal, sekitar jam 12.00 WIB. Yang hanya bisa dilakukan memang hanya mengimbau pengunjung untuk keluar bangunan karena tidak mungkin memaksa mereka untuk keluar,” tuturnya. (haluan)

Share