Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Andalas 2019, Dana Desa Menjadi Rp2 Miliar

2019, Dana Desa Menjadi Rp2 Miliar

 sekjen kementerian desaPADANG (HK) – Dana desa akan mengalami peningkatan setiap 50 persen setiap tahunnya. Diperkirakan pada 2019 mendatang setiap desa/nagari akan menerima Rp2 miliar per nagari/desa. Diharapkan kesiapan aparatur nagari/desa agar bisa mengelola dana ini sebaik mungkin agar tidak menjadi ‘nikmat membawa sengsara’.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwas Sanusi dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Umum (PU) Harian Haluan, Zul Effendi dan Redaktur Sumbar, Dodi Nurja di Hotel Mercure, Padang Sabtu (21/2) malam.

Menurutnya, pada tahun 2017 mendatang rata-rata 74.093 desa/nagari di Indonesia akan mendapat kucuran dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni mencapai Rp1 miliar per nagari/desa. “Tahun 2018 itu sudah mencapai Rp1,4 miliar dan 2019 ditargetkan Rp2 miliar per nagari/desa,”terangnya.

Dengan besarnya dana yang langsung dikucurkan ke Rekening Kas Umum Desa (RKU Desa) diharapkan dana ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Saat ini kata Anwar Kementerian Desa juga tengah menjalin kerja sama dengan media massa dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk melakukan pemantauan dana ini.
“Kita juga sangat mengapresiasi Harian Haluan yang menyediakan halaman khusus nagari/desa. Ini sangat sesuai dengan pola pikir kita di Kementerian. Sehingga media massa seperti Haluan bisa menjadi kontrol dana ini juga tentunya. Kita dari Kementerian siap untuk itu,”terang Anwar.

Sementera dengan DMI ujar Anwar, juga bisa melakukan kontrol dana desa dengan melakukan pengumuman tentang dana desa ini seperti pengumuman keuangan kas masjid. "Jadi, dalam kesempatan itu juga bisa dilakukan pengumuman penggunaan dana desa, melalui langkah itu tentu akan sangat efektif,"katanya.

Sementara untuk menunjang pelaksanaan pecairan dana desa agar tepat sasaran, Kementerian saat ini tengah merekrut tenaga ahli pendamping dana desa. "Dengan pemberian pendamping, laporan keuangan akan lebih baik lagi," katanya.

Disalurkan Dua Tahap

Dilanjutkan Anwar, saat ini Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigarsi juga tengah menggodok tata cara penyaluran dana desa, dimana tahun lalu dilakukan tahap namun tahun ini direncanakan akan dilakukan dua tahap saja.

"Formulanya masih kita kaji, apakah 75 : 25 atau 80 ; 20 atau 60 ; 40. Ini belum ada kesepakatan. Namun, yang pasti akan dilakukan dua tahap yaitu April tahap pertama dan Agustus untuk tahap kedua," ujarnya.

Bila dibandingkan tahun lalu akan sangat berbeda mengingat tahun lalu itu dibagi dalam tiga tahap dan butuh waktu dan proses administrasi yang rumit. "Tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen dan tahap III 20 persen," jelasnya.

Setidaknya tahun ini dana desa naik dua kali lipat atau lebih 100 persen dari yang sebelumnya nagari/desa menerima Rp300 juta namun tahun ini mendapat Rp600 hingga 750 juta per desa/nagari. ""Tahun lalu secara Nasional itu hanya Rp20 triliun namun tahun ini sampai Rp40,5 triliiun dana yang nantinya akan dikucurkan ke nagari/desa di Indonesia,"terangnya.

Tuntaskan Daerah Tertinggal

Pada bagian lain, Anwar Sanusi mengatakan, butuh dana Rp300 triliun untuk mengentaskan daerah tertinggal di Indonesia. Sedangkan saat ini Kementerian hanya memiliki dana Rp1,8 triliun per tahunnya untuk program ini.

"Bisa dibayangkan dengan dana sebesar itu berapa lama akan tuntas daerah tertinggal di Indonesia. Butuh waktu lama untuk mewujudkannya,"kata Anwar.

Di Indonesia ada 122 kabupaten ätau 33 ribu desa/nagari di dalamnya yang masuk dalam kategori tertinggal. Tiga di antaranya ada di Sumbar. Tiga daerah itu yaitu, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan.

"Banyak yang harus dibenahi tentunya mulai dari kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan aspek lainnya agar bisa terbebas dari daerah tertinggal,” kata Anwar Sanusi.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar menargetkan tiga tahun tiga daerah yang masih dalam kategori tertinggal seperti Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pasaman Barat tuntas. Untuk langkah awalnya Pemprov Sumbar akan memantau langsung kondisi daerah tertinggal tersebut.

Wakil Gubernur Sum¬bar, Nasrul Abit kepada awak media Senin (15/2) siang saat kunjungan ke Dinas Perikanan dan Ke¬lauatan Sumbar menu¬tur¬kan, untuk priotitas program kerjanya lima tahun ke de¬pan penuntasan daerah ter¬ting¬gal menjadi poin utama yang akan dikerjakan. Ming¬gu depan ia akan mengum¬pulkan Satuan Kerja Pe-rang¬kat Daerah (SKPD) terkait untuk membi¬cara¬kan ini. (haluan)

Share