Selasa06192018

Last update05:00:00 AM

Back Batam DLH Dua Kali Surati Provinsi

DLH Dua Kali Surati Provinsi

dlh dua kali suratiPelaku Tambang Pasir Gundul Hutan Lindung

BARELANG (HK) -- Kepala seksi pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Syafrial mengatakan sudah menyurati dua kali Dinas Pertambangan dan pihak DLH Provinsi Kepri untuk mengambil tindakan maraknya penambangan pasir ilegal di Barelang, Batam.

"Sudah dua kali kita surati pihak dinas Pertambangan dan pihak DLH Provinsi Kepri untuk mengambil tindakan supaya segera ditertibkan, tapi gimana lah baru sekali datang balasan suratnya," ujar Syafrial kepada awak media di kantornya, Senin (12/3).

Dia juga menyampaikan, sejak adanya UU nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemko) Batama tak bisa lagi mengambil tindakan. Tetapi keberadaan Pemko Batam sifatnya hanya mengawasi. Tetapi yang berwewenan itu adalah Dinas Pertambangan Provinsi Kepri.
"Bukan seperti pada tahun 2010 hingga tahun 2014 silam, masih ada penindakan dan pengawasan," terangnya.

"Bukannya kita tak mau ambil tindakan, tapi itu kan sudah wewenang dinas pertambangan Provinsi Kepri. Saya juga minta mari kita tertibkan sama-sama," katanya kembali.

Sementara pantauan dilapangan, sangat terlihat jika pelaku tambang pasir dengan terang-terangan melakukan kegiatan tanpa pernah memikirkan dampak lingkungan yang akan di timbulkan nantinya. Tak hanya itu, mobil dumb truk juga terlihat hilir mudik membawa tumpukan pasir. Yang parahnya lagi, pengunungan disana tampak sudah gundul dan berlobang menganga.

Kemudian, maraknya pelaku tambang pasir illegal di kota Batam khususnya di daerah Tembesi menuju jalan Berelang membuat para pihak Developer & pemilik toko bangunan di kota Batam kian tumbuh subur. (ded)

Share