Selasa06192018

Last update05:00:00 AM

Back Batam DPD Akan Bawa Aspirasi HNSI Anambas ke Pusat

DPD Akan Bawa Aspirasi HNSI Anambas ke Pusat

dpd bawa aspirasi nelayanNelayan Desak Gubernur Urus Izin Andon

BATAM (HK) - Hardi Selamat Hood, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Kepri, berjanji akan membawa aspirasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Anambas ke Pemerintah Pusat, untuk segera ditindaklanjuti terhadap masalah yang terjadi di perairan yang kaya hasil ikannya tersebut.

"Insya allah, pekan ini aspirasi masyarakat Nelayan HNSI Anambas kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Sehingga dibahas dengan pihak kementerian perikanan, untuk adanya sebuah kebijakan baru yang berpihak kepada nelayan tradisional," katanya, Minggu (11/3) siang, di Takadeli Nagoya.

Sebagaimana dikeluhkan masyarakat Nelayan Anambas, terang Hardi, aktivitas nelayan yang datang dari daerah atau provinsi lainnya mereka sangat mencemaskan kehidupan masyarakat nelayan lokal tradisional setempat. Dimana nelayan lokal hanya  menyaksikan penangkapan ikan dengan kapal-kapal di atas 30-100 gross ton, dalam wilayah perairan tangkapan nelayan dengan berjarak 2 mil dari daratan.

"Masyarakat nelayan tradisional tidak kebagian lagi menangkap ikan, mata pencaharian masyarakat hilang, yang notabene 88 persen dari mereka adalah sebagai nelayan tradisional," sebut Legislator  DPD RI dari Kepri ini.

Dijelaskan Hardi, apa yang dikeluhkan oleh nelayan Anambas sangat beralasan, sebab ini menyangkut keberlangsung dan kesejahteraan masyarakat disana.

"Pemerintah Daerah bersama institusi terkait harus bisa mengambil kebijakan serta penegakan hukum terhadap aturan kelautan yang sudah ditetapkan. Sehingga masyarakat nelayan tradisional Anambas, maupun daerah lainnya tidak menjadi korban akibat permainan dari pengusaha perikanan nakal. Dan jangan ada pula dari pejabat instansi terkait yang bermain mata," tegas Hardi.

"Ini sederhana saja, dan kita sudah tau duduk permasalahan yang telah dialami masyarakat. Agar tidak terjadi bentrok fisik antara nelayan tradisional dengan nelayan luar yang selama ini beroperasi di laut Anambas, kami meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan," pinta Hardi.

Ketua HNSI Anambas, Tarmizi AJ didampingi M Yusuf selaku Ketua Harian menerangkan, permasalahan masyarakat nelayan ini sudah berlangsung lama dan berulang. Namun tidak pernah ada tanggapan dan penindakan apapun dari pemerintah daerah serta instansi terkait. Sehingga situasi di masyarakat sudah mencemaskan.

"Sudah sejak lama bahkan hingga sekarang ini masyarakat nelayan tradisional Anambas telah menyampaikan permasalahan mereka melalui HNSI ini, ke Pemerintah Daerah serta Instansi terkait, dengan berbagai macam cara. Namun faktanya hingga kini tidak ada tanggapan dan penindakan apapun di lapangan," kata Tarmizi.

Wakil Ketua HNSI Anambas, Edy Loddo, yang didampingi Dedi Syahputra, selaku Sekretaris dan Sudirman, Wakil Ketua HNSI Kepri menambahkan, bahwa mereka berharap Anggota DPD RI bisa membawakan aspirasi nelayan ke Pemerintah Pusat.

"Kami tidak tau, apakah permasalahan nelayan ini diketahui oleh pemerintah pusat atau tidak. Sehingga pemerintah daerah tidak mau peduli dan acuh acuh saja, dengan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat," kata Dedi.

Kami HNSI Anambas, ucap Edy, meminta pada Gubernur, Kementerian, dan Pemerintah pusat, agar dapat mengambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan aturan. "Sehingga para nelayan tradisional tidak menjadi korban dan bertindak dengan sendiri," pungkas Edy. (vnr)

Share