Rabu03292017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Kajari: Lima PR Ditindaklanjuti

Kajari: Lima PR Ditindaklanjuti

BATAM CENTRE- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Ade Eddy Adhyaksa, SH MH mengaku telah meminta stafnya menggelar lima kasus yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dari warga sebelum ia bertugas. Kelima PR tersebut yakni penyelesaian kasus Bandara Hang Nadim, Kasus Jodoh Boulevard, kasus sampah, kasus Dam Baloi dan Kasus dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos).

"Tiap hari kita mulai gelar kasus dari masyarakat itu. Ya, kita kerjakan PR yang diserahkan kepada saya,"ujar Eddy yang dikenal sebagai Ustad tersebut. Ade menjelaskan, pihaknya tidak menangani satu persatu dari sejumlah kasus melainkan berjalan serentak menyusul setiap kasus ditangani masing-masing tim penyidik. "Keinginan saya diselesaikan secepatnya secara profesional, proporsional sesuai tupoksi, hukum acara, mekanisme dan prosedur yang ada," ujar Mantan Kepala Bagian Pengamanan Dalam Kejaksaan Agung RI.

Sebab siapapun yang menjabat sebagai Kajari kata Ade,  tetap harus bertanggungjawab  melaksanakan tugas-tugas yang sedang dilaksanakan institusi kejaksaan yang diserahkan kepadanya sebagai pengganti pimpinan sebelumnya. Menjawab tindaklanjut kasus Bansos Ade mengatakan, penyidikan tetap dilakukan oleh Kepala Seksi Pidana Umum yang telah ditunjuk sebagai ketua tim penyidik. Penanganan lebih lanjut kasus ini akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap tiga pejabat dan staf pemko masing-masing Kepala Bagian Keuangan, Erwinta, Bendahara Bagian Pengeluaran, Raja Haris dan kasir, Pipin.

Erwinta Cs sudah tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan, Ade mengatakan tidak akan mengambil langkah pemanggilan paksa, namun akan melayangkan pemanggilan  ulang kepada masing-masing untuk diperiksa lebih lanjut. Namun Ade belum memastikan kapan waktu pemanggilan terhadap ketiga pejabat dan staf Pemko tersebut.

Sementara itu Ketua LSM Kodat '86, Ta'in Komari  melontarkan dua alternatif pilihan bagi Kajari dalam menangani sejumlah kasus dugaan korupsi. Dua alternatif itu kata Ta'in yakni menjadi boneka atau menjadi pahlawan. Jika memilih jadi boneka maka harus takluk terhadap berbagai intervensi baik internal maupun eksternal dari pihak-pihak yang terganggu dengan pengusutan kasus dugaan korupsi terutama kasus bansos.

Jika Kajari memilih menjadi pahlawan maka harus menindaklanjuti proses hukum kasus dugaan korupsi peninggalan Tatang Sutarna dan berani menolak segala bentuk intervensi ataupun lainnya. Menanggapi tantangan ini Ade menegaskan pihaknya melaksanakan penanganan kasus tidak berdasarkan tantangan, tapi berdasarkan tupoksi, hukum acara, mekanisme dan prosedur yang ada.

Spanduk Bansos


Antusiasme elemen masyarakat terhadap penanganan kasus Bansos oleh Kejari tampak masih tinggi. Hal ini terbukti maraknya pemasangan spanduk yang menyoroti kasus yang telah melengserkan Tatang Sutarna dari jabatan Kajari.

Puluhan spanduk warna hitam dari Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi (FLPAK) dipasang di sejumlah titik. Spanduk itu dipajang mulai dari halaman Kantor Kejaksaan Negeri Batam, depan Kantor DPRD, Bengkong, Nongsa, Tanjung Piayu, Sagulung  dan Batuaji.

Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan, KPK dan Satgas Mafia Hukum ambil alih kasus bansos, usut tuntas sampai keakar-akarnya, tangkap dan penjarakan Erwinta Cs dan sita hartanya untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya tangkap dan penjarakan koruptor bansos, panti asuhan, rumah ibadah, OKP/LSM, dan tangkap bandit-bandit penilep uang panti asuhan serta rumah ibadah.(sm/nn)

Share