Kamis08242017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Sidang Lanjutan Kasus Damkar OB, Dua Saksi Tidak Hadir

Sidang Lanjutan Kasus Damkar OB, Dua Saksi Tidak Hadir

SEKUPANG -- Sidang lanjutan kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) Otorita Batam di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (24/5) digelar tanpa kehadiran saksi. Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi tersebut seharusnya dihadiri dua orang saksi, yakni Bendaharawan proyek pengadaan mobil damkar, Setia Budi Utama dan saksi ahli dari Auditor BPK, Hary.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizky, ketidakhadiran Setia Budi dalam sidang tersebut dikarenakan sakit. Hal ini diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB).

"Saksi tidak dapat hadir karena lagi persiapan untuk menjalani operasi ginjal," ujar Rizky.

Ketidakhadiran Setia Budi dalam kesaksian sidang kasus pengadaan mobil damkar telah berlangsung sebanyak empat kali. Ia merupakan saksi terakhir yang dihadirkan JPU, selain saksi ahli dari BPK.

Sidang akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan berita acara pemeriksaan Setia Budi Utama yang disampaikan JPU. Terkait dengan peran dan tanggung jawab Setia Budi sebagai Bendaharawan dalam proyek tersebut.

Dalam berita acara pemeriksaan, Setia Budi mengaku hanya mengetahui tentang pembayaran pengadaan mobil damkar kepada PT Satal Nusantara. Selain pembayaran terkait proyek pengadaan tersebut, ia menyatakan tidak mengetahui.

Pembayaran pengadaan mobil damkar tersebut dilaksanakan dalam empat tahapan. Tahap pertama dibayarkan 20 persen, yakni sekitar Rp2,3 miliar pada 21 April 2005. Selanjutnya pembayaran tahap kedua pada 29 Juni 2005 dibayar 40 persen atau sekitar Rp4,6 miliar dan tahap ketiga 20 persen atau sekitar Rp2,3 miliar serta tahap ke empat pada 31 Agustus 2005 dibayarkan 20 persen atau sekitar Rp2,3 miliar.

Anggaran yang digunakan dalam melakukan pembayaran pengadaan mobil damkar ini berdasarkan Daftar Uraian Rencana Kegiatan (DURK) tahun 2005 sekitar Rp1,3 miliar. Yang kemudian dalam DURK revisi tahun 2005 mengalami perubahan hingga Rp13 miliar lebih.

Sama dengan saksi pertama, saksi kedua Auditor BPK, Hary yang seharusnya hadir dalam sidang lanjutan kasus pengadaan mobil damkar tersebut juga tidak datang. Dengan alasan belum ada  surat perintah tugas dari atasan.

Dengan ketidakhadiran saksi dalam sidang lanjutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Ridwan Mansyur memberikan waktu JPU hingga Senin (31/5) pekan depan untuk dapat menghadirkan saksi. Waktu tersebut merupakan batas terakhir yang diberikan Majelis Hakim, karena telah beberapa kali dilakukan pemanggilan saksi tidak hadir.

"Kita kasih waktu untuk menghadirkan saksi ahli hingga Senin depan, ini merupakan kesempatan terakhir," kata Ridwan Mansyur yang juga menjabat sebagai Ketua PN Batam. (sm/33)

Share