Rabu12132017

Last update12:00:00 AM

Back Bintan Dewan Minta Alokasi Tunjangan Rp6 M

Dewan Minta Alokasi Tunjangan Rp6 M

Ranperda Kenaikan Tunjangan Dewan Diusulkan

BINTAN (HK) - Pemandangan tak biasa terlihat saat rapat paripurna yang beragenda penjelasan/penyampaian pengusul terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan di ruang rapat utama kantor DPRD Bintan, Rabu (9/8) siang.
Dari jumlah 25 anggota DPRD Bintan, 23 orang hadir dalam paripurna tersebut. Ini merupakan pemandangan yang amat langka saat paripurna berlangsung. Setidaknya, selain dihadiri hampir 100 persen anggota dewan, penyampaian pandangan fraksi juga menyatakan satu kata sepakat.

Dari enam fraksi di DPRD Bintan yakni fraksi Golkar, Demokrat, PDI-P, PKS, PAN serta fraksi gabungan, semuanya menyetujui usulan Ranperda inisiatif dewan tentang kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan itu. Sementara Bupati Bintan Apri Sujadi juga menyetujui usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut agar secepatnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Bintan.

Malah Apri menyebutkan, angka alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menambah kesejahteraan para anggota dewan Bintan itu sebesar Rp6 miliar. "Alokasi penambahannya itu Rp6 miliar," ujar  Apri diluar ruang sidang.

Untuk saat ini, unsur pimpinan DPRD Bintan sebulan menerima sekitar Rp 25 juta sedangkan untuk anggota hanya menerima sebesar Rp 18 juta/bulan. Uang yang diterima setiap bulannya itu sudah termasuk gaji pokok, tunjangan-tunjangan para legislator tersebut. Dengan ditambahnya alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar untuk menambah kesejahteraan 25 anggota DPRD Bintan itu, jadi setiap bulannya para wakil rakyat itu akan menerima tambahan gaji lebih.

Namun, secara teknis kenaikan masing-masing anggota dewan belum bisa dihitung karena harus dibahas lebih dulu secara mendetail oleh bagian berwenang. Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan Edi Yusri belum mau menjawab soal kenaikan tunjangan dewan setiap bulannya. Ia belum bisa memprediksi karena harus dirinci dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan.

"Belum bisa diperkirakan, karena harus dihitung dulu dan disesuaikan dengan kemampuan daerah," kata dia singkat.

Dalam paripurna yang berlangsung sekitar satu jam itu,   juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan, Umar Ali Rangkuti menyampaikan peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain.

Sehingga sambungnya, pada keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Bintan. Untuk dapat berjalannya pola keseimbanan pengelolaan pemerintahan perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.

"Pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan. Selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga. Disamping itu mengembangkan mekanisme kesimbangan antara DPRD dan Pemda serta meningkatkan kualitas, produktifitas kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan," beber Umar saat menyampaikan usulan ranperda inisiatif dewan. (oxy)

Share