Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Bintan Anggota KPU, PPK dan PPS Dikurangi

Anggota KPU, PPK dan PPS Dikurangi

Jelang Pemilu Serentak 2019

BINTAN (HK)- Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2019 mendatang, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang terbaru Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan wakil rakyat yang diserentakkan dengan pemilihan presiden ini rencananya akan dilaksanakan berbarengan pada 17 April 2019 mendatang. Seiring dengan pemilu serentak yang pertama kalinya digelar ini, pemerintah sudah menerbitkan peraturan baru yakni Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
Dalam peraturan itu, ditetapkan untuk anggota KPU, PPK dan PPS berkurang dari 5 orang menjadi 3 orang. Tentu saja, peraturan yang baru disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 itu, menjadi tantangan tersendiri dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang khususnya mereka yang ada di daerah. Bagaimana tidak, kotak suara yang tadinya berjumlah 4 kotak bertambah menjadi 5 kotak suara, kemudian proses penghitungan surat suara hanya dilaksanakan ditingkat PPK.

"Untuk komisioner (anggota) KPU periode 2018-2023 nanti sesuai undang-undang itu menjadi 3 orang. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah pemilih, untuk di Kepri sendiri hanya Batam yang anggota KPU berjumlah 5 orang, sedangkan kabupaten/kota lainnya 3 orang," kata Agung, komisioner KPU Bintan saat rapat konsolidasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kantor KPU Bintan jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk Toapaya, Rabu (13/9) pagi.

Dengan demikian, diperlukan kerja keras semua pihak terutama mereka yang ada di kecamatan. Agung meminta, untuk sekretariat di kecamatan yang terlibat nantinya adalah staf-staf yang sudah mahir di bidang administrasi kependudukan. Hal ini diperlukan mengingat jumlah keanggotaan PPK yang berkurang sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI merujuk pada peraturan perundang-undangan yang baru.

"Hal ini diperlukan supaya koordinasi terjalin dengan baik," tandasnya.

Selain perubahan keanggotaan panitia yang terlibat dalam pemilu, jumlah pemilih setiap TPS rencananya akan dibatasi menjadi sekitar 300-an pemilih. Kotak suara akan dipakai dengan yang lebih transparan, berbeda dengan perlengkapan logislik pada pemilu sebelumnya yang menggunakan material logam/kaleng. Perubahan-perubahan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak pertama kalinya pada 2019 mendatang.

Ketua KPU Bintan Wandra Fadillah menambahkan, untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pihaknya minta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bintan serta seluruh camat se-Bintan untuk lebih intens melakukan koordinasi. Ia mengatakan, data pemilih diperbaharui setidaknya setahun 2 kali.

"Khusus untuk pemilu serentak nanti diperlukan KTP Elektronik. Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI no 176/KPU/IV/2016 tentang daftar pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih, guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Sehingga diperlukan pembaharuan data penduduk setiap semester," ujar Wandra.

Dengan adanya peraturan baru, tentu saja dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan dan kecurangan pada pelaksanaan pemilu serentak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bintan Karya Hermawan menuturkan, syarat pemilih yang wajib menggunakan KTP elektronik sekiranya perlu disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal-awal. Sehingga, tidak ada lagi pemilih yang tidak mengetahui syarat untuk menjadi pemilih pada pemilu serentak 2019 mendatang.

"Bila perlu kita pasang baliho besar-besar kepada masyarakat. Supaya tahu syarat untuk memilih itu KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil," ujar Karya. (oxy)

Share