Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Korupsi di Moro Segera Diaudit

Korupsi di Moro Segera Diaudit

KARIMUN (HK)-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri pekan depan akan melakukan audit kerugian negara dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilakukan Kepala Puskesmas Moro, dr Ridwan dan bendaharanya Ade.
"Menurut agenda, BPKP akan turun ke Moro untuk melakukan audit kasus dugaan penyalahgunaan anggaran JKN yang terjadi di Puskesmas Moro pada Selasa pekan depan. Sebelumnya, BPKP memang telah diagendakan untuk ke Moro pekan lalu. Namun, karena kesibukan akhirnya tertunda," ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Moro, Edi Sutomo kepada Haluan Kepri, Rabu (9/8).

Edi berharap hasil audit BPKP tidak jauh berbeda dengan hasil penyidikan yang dilakukan tim Cabjari Moro yang menemukan kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp380 juta. Pasalnya, barang bukti yang digunakan antara BPKP dengan penyidik di Cabjari Moro juga tidak jauh berbeda.

Pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut. Penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lagi. Saat ini, sudah ada 12 orang saksi yang diperiksa dari 25 orang saksi yang akan diambil keterangan dalam kasus itu. Pemeriksaan saksi akan dilakukan secara bertahap.    

"Hingga sekarang kami sudah memeriksa 12 orang saksi, dari 25 saksi yang kami tergetkan. Para saksi itu berasal dari internal Puskesmas Moro, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, sejumlah rekanan atau pemilik toko serta pihak-pihak yang diduga terkait dalam pembuatan nota dan SPj," terangnya.

Kepala Puskesmas Moro dr Ridwan dan bendaharanya Ade ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Cabjari Moro sejak awal Juni 2017 lalu. Edi Sutomo menyebut, hingga kini keduanya belum ditahan, dengan alasan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Keduanya juga kooperatif kepada penyidik.

Edi menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas Moro dan bendaharanya tersebut berawal dari laporan masyarakat setempat. Warga merasa curiga, ketika merasa ada keterbatasan dalam hal peralatan kesehatan, obat-obatan dan kurangnya pelayanan Puskesmas Moro.

Padahal, untuk Kabupaten Karimun, Puskesmas Moro merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menerima JKN kapitasi dari BPJS Batam setiap bulannya menerima dana sebesar Rp50 juta sampai Rp55 juta per bulan. Namun, anggaran sebesar itu diduga disalahgunakan oleh kedua tersangka.

Menurut dia, dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan kedua tersangka adalah dengan membuat nota palsu, SPJ perjalanan dinas fiktif, dan stempel toko, serta satu unit laptop yang berisi dokumen lainya. Kuat dugaan, tersangka telah memusnahkan sejumlah barang bukti lainnya.

Dikatakan, barang bukti tersebut sebagian didapat dari ruang kerja Kepala Puskesmas dan rumah dinas serta ruang kerja Bendahara. Dalam kasus ini, pihaknya telah meminta keterangan dari 12 orang saksi, diantaranya berasal dari pegawai Puskesmas, pemilik toko saksi lainnya.

Edi menyebut, atas perbuatannya kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 2, 3 dan pasal 9 undang-undang 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (ham)

Share