Jumat11242017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun DPRD Minta BNI Transparan

DPRD Minta BNI Transparan

Terkait Gugatan Nasabah

Karimun (HK)- DPRD Kabupaten Karimun meminta Bank BNI Cab Tanjung Balai Karimun untuk  transparan terkait  kerahasian dan kebocoran data nasabah yang berujung gugatan oleh nasabah BNI Karimun ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. “Dengan adanya gugatan dari warga Karimun nasabah BNI teridikasi ada yang tidak beres dari sistim bank yang menjalankan bisnis asuransi telemarketing selama ini. Fenomena ini bukan terjadi di Karimun saja tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kami minta ini menjadi perhatian serius baik pihak bank dan juga aparat penegak hukum,” ujar Bakti Lubis Wakil Ketua DPRD Karimun di ruang kerjanya, Jumat (8/9) lalu.

Menurut legislator Hanura ini, persoalan ini sudah menjadi persoalan publik dan muncul di media cetak dan elektronik serta jadi viral di medsos dimana ada rasa kekhawatiran dan keresahan terutama nasabah bank BNI karena merasa data dan uang mereka tidak aman.

“Persoalan ini juga menjadi perhatian serius bagi kami karena ini menimpa warga masyarakat kami. Jika diperlukan nantinya bisa saja kita di bakal memanggil hearing pihak BNI Karimun. Kita sangat menyesalkan hal ini terjadi mestinya pihak BNI Karimun tranparan kepada nasabah nya sehingga nasabah tidak merasa dirugikan,” ujar Bakti Lubis.

Bakti Lubis menuturkan bahwa seharusnya lembaga perbankan harus menjelaskan kepada pelanggan atau nasabah mengenai penggunaan data pribadi, saat nasabah mengisi formulir data pribadi. Nasabah harus dipastikan tahu dan sadar apa saja yang ada di formulir sebelum dia menandatangani kesepakatan.

Padahal, kata Bakti Lubis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta lembaga perbankan untuk bersikap lebih transparan kepada nasabah terkait penggunaan data pribadi, lantaran belakangan ini marak praktik jual-beli  atau kebocoran data tanpa persetujuan nasabah.

Lubis juga menyataan keheranannya terkait kasus gugatan nasabah ini karena tanpa ada kuasa debet tertulis, uang di tabungan nasabah bisa di debet/dipotong tiap bulan dan itu berlangsung hampir 7 tahun tanpa ada dokumen polis asuransi dan tidak ada buku polis asuransinya.

“Kalau istilah saya itu namanya ‘penjarahan’ uang nasabah tanpa sadar dan kuat dugaan direksi/petinggi BNI terlibat. Kita dukung BUMN namun tentunya kita tidak memberi teloransi bagi oknum yang terlibat permainan menjarah uang nasabah tanpa izin. Coba bayangkan ini baru satu nasabah kalau ratusan atau bahkan ribuan nasabah uang nya dipotong gimana coba?Ini bukan sekedar persoalan gugatan perdana saja tetapi sudah masuk persoalan pidana penipuan ,” ujar Bakti Lubis.
Minta Keadilan

Hamdani warga di Jl Bukit Senang, RT/RW:005/003, Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun selaku tergugat menyampaikan dirinya melayangkan  gugatan ini disamping untuk minta keadilan juga untuk memberikan dan menyadarkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap permainan bisnis bank.

“Mereka berbisnis boleh-boleh saja tapi tentu dengan cara dan kaidah yang benar dong sesuai aturan bank, uang ditabungan saya mereka potong setiap bulan sejak 2010 sampai 2017 tanpa persetujuan saya tertulis, dokumen polis asuransi tidak ada. Ini khan sudah tidak benar. Saya terus terang kecewa dengan BNI dan saya telah pindahkan tabungan saya ke Bank lain yang terpercaya,” ujar Hamdani.

Kuasa hukum Hamdani, Muhammad Dafis SH menyampaikan ada beberapa hal prinsip yang telah dilanggar dalam perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2017/PN. yang didaftarkan yakni mengacu UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perubahaan UU Perbankan yakni tentang kerahasian Bank.

“Bank wajib menjaga kerahasian data nasabahnya kecuali untuk maksud dan tujuan tertentu. Tetapi pada prinsip nya kami memasukan gugatan ini sudah ada  indikasi perbuatan melawan hukumnya. contohnya klaim asuransi nya tidak ada bukti tertulisnya dan tidak ada penandatanganan polis asuransinya dan tidak ada persetujuan surat kuasa mendebet rekening nasabah. Kami menduga ada yang tidak beres dalam program asuransi BNI Life ini dan para nasabah mesti dan wajib waspada jika tidak ingin dirugikan,” jelas Muhammad Dafis SH.

Sidang perdana perkara gugatan perdata Hamdani, terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT BNI Life Insurance (BNI Life) digelar Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, Senin (4/9), namun sidang perdana gugatan itu tidak dihadiri perwakilan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku tergugat I dan PT BNI Life Insurance (BNI Life) selaku tergugat II. (hhp)

Share