Jumat09222017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Alamat Perusahaan Tidak Jelas

Alamat Perusahaan Tidak Jelas

Surat yang Dikirim Kembali Lagi ke Pemerintah

NATUNA (HK) - Pemerintah telah melayangkan surat korespondensi kepada PT. Buana Perkasa selaku pihak ketiga pada pembangunan Pasar Modern Ranai guna mengkonfirmasi pengembalian kerugian negara yang terjadi pada proses pembangunan itu. Akan tetapi, surat yang dilayangkan melalui kantor Pos dikembalikan lagi kepada pemerintah karena alamat perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan.
"Mengenai kerugian negara pada pembangunan pasar sudah kita konfirmasi kepada perusahaan bersangkutan melalui surat korespondensi. Tapi suratnya dikembalikan lagi oleh kantor Pos karena alamatnya tak ditemukan," kata Kepala Dinas Perkim Kabupaten Natuna, Agus Supardi, Senin (11/9), melalui telepon.

Ia menjelaskan, hal yang sama terjadi di dua pembangunan di Natuna yakni pembangunan Pasar Modern itu sendiri dan pada pembangunan gedung kantor DPRD Natuna. "Tapi kalau kontraktor pembangunan kantor dewan sudah ada konfirmasi dan perusahaan bersangkutan sudah kooperatif untuk mengembalikan kerugian negara," sambung Agus.

Namun begitu, ia mengaku belum mengetahui berapa jumlah pengembalian yang sudah dilakukan oleh perusahaan terkait. "Tapi apakah sudah ada angsuran pengembalian atau belum, saya belum mengetahuinya persis. Belum dicek lagi," tutupnya.

Kepala  Inspektorat Kabupaten Natuna, Husen mengakui hal yang sama. Ia mengatakan Kontraktor pembangunan gedung DPRD Natuna dalam hal ini PT. Astaka sudah menunjukkan kesiapannya mengembalikan uang negara dimaksud.

Hanya saja PT. Mangkubuana Perkasa selaku kontraktor pembangunan Pasar Modern Ranai belum ada konfirmasi. "Total kerugian negara dari dua pembangunan itu sebesar Rp 5 miliar. Di pasar moderen sendiri, negara rugi Rp. 2,5 miliar dan sisanya di gedung dewan," kata Husen.

Jika tidak ada kejelasan lebih lanjut dari perusahaan bersangkutan, pemerintah akan mengambil langkah hukum. "Saat ini kita sedang menunggu perkembangannya dulu. Kalau tak ada juga pekembangan, kita akan proses hukum," tutupnya. (fat)

Share