Jumat09222017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Hutan Lindung Moro Dijual

Hutan Lindung Moro Dijual

KARIMUN (HK)- Hutan lindung di Moro, Karimun seluas 230 hektar diduga dijual Pjs Kepala Desa Selat Mie tahun 2015, Heri Susanto dan bendaharanya, Kaswadi ke PT Indo Marine, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang penangkaran ikan keramba di Moro. Kedua pejabat desa itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cabang (Cabjari) Moro. Kedua tersangka hingga saat ini masih belum ditahan.  
Kacabjari Moro, Edi Sutomo mengatakan, modus dalam kasus tersebut adalah warga di Desa Selat Mie mendapatkan surat sporadik hutan lindung yang dikeluarkan Desa Selat Mie dan diregister di Kantor Camat Moro. Semua surat sporadik tersebut diurus oleh Kaswadi dengan indikasi pungutan liar (pungli) sebesar Rp256 juta.

Kata Edi, pihaknya menerima laporan adanya penjualan hutan lindung dari masyarakat pada pertengahan 2016. Pada Desember 2016 pihaknya lalu melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), Januari 2017 mulai dilakukan penyelidikan dan sekitar April 2017 baru naik ke tahap penyidikan dengan penetapan dua tersangka.  

"Terkait kasus hutan lindung di Desa Selat Mie, sekarang sudah tahap penyidikan. Kami sudah menetapkan dua tersangka, Kaswadi selaku Bendahara Desa dan Pjs Kades Selat Mie tahun 2015 dijabat Heri Susanto," ungkap Edi Sutomo kepada Haluan Kepri di kantornya, Rabu (13/9) siang.

Menurut dia, dari 230 hektar luas hutan yang dijual kepada pihak perusahaan, 107 hektar diantaranya benar-benar merupakan hutan lindung. Sepanjang 2013-2015, jumlah sporadik yang dikeluarkan sebanyak 144 surat. Rinciannya, pada 2013 sebanyak 16 surat, 2014 sebanyak 103 surat dan 2015 sebanyak 15 surat sporadik.

Satu sporadik memiliki luas sekitar 2 hektar. Tersangka Kaswadi menerima upah pengurusan satu sporadik sebesar Rp2 juta. Sementara, PT Indo Marine membeli tanah hutan lindung kepada warga sekitar Rp20 juta per sporadik. Dengan total uang yang dikeluarkan perusahaan sekitar Rp2,5 miliar.

"Jadi, jumlah uang yang dikeluarkan PT Indo Marine untuk membeli tanah hutan lindung tersebut kepada masyarakat sekitar Rp2,5 miliar. Dengan rincian, 2 hektar lahan atau satu sporadik dibeli dengan harga sekitar Rp20 juta dan upah pengurusan sporadik sebesar Rp2 juta lebih per satu sporadik," jelasnya.

Edi menyebut, saat ini pihaknya sudah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus tersebut, mulai dari Pjs Kepala Desa Selat Mie, Bendahara Desa, warga Desa Selat Mie dan pihak PT Indo Marine. Masih ada 12 orang saksi lagi yang akan dipanggil, 5 orang diantaranya berasal dari PT Indo Marine yang saat ini tengah berada di luar negeri.

"Masih ada 12 orang saksi lagi yang akan kami periksa, 5 orang berada di luar negeri. Minggu depan kami akan melakukan penyitaan surat sporadik yang sudah dimiliki oleh PT Indo Marine ke Jakarta. Sebelumnya, kami melakukan surat pengajuan penyitaan dulu ke pengadilan," tuturnya.

Kata Edi, karena surat tanah hutan lindung tersebut masih dalam bentuk sporadik yang dikeluarkan oleh Desa Selat Mie, maka pihaknya tidak menemukan indikasi pungli saja. Namun, lain halnya jika surat tanah sudah dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan BPN, baru muncul kerugian negara.

"Meski kami baru menemukan indikasi pungli dalam kasus ini, namun kami akan tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri untuk melihat apakah ada indikasi kerugian negaranya. Sebab, yang menentukan ada indikasi kerugian negara itu adalah BPKP," pungkasnya. (ham)

Share