Selasa04242018

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Warga Kundur Karimun tak Protes

Warga Kundur Karimun tak Protes

images/stories/Berita/2018/Februari/13Februari18/11-13feb18 karimun pln kundur sosialisasi listrik  prabayar.jpgSosialisasi Listrik Prabayar

KARIMUN (HK)- Manajer PLN Rayon Tanjungbatu, Dedi membantah kalau warga Tanjungbatu, Kundur resah akibat surat edaran penggunaan listrik prabayar di daerah itu. Menurut Dedi, selama melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatan di Pulau Kundur itu, tak satupun warga yang memprotes penerapan listrik prabayar. Semua warga bahkan menerima perubahan itu.

"Selama kami melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan seperti di Tanjungberlian dan Teluk Radang, tak satupun warga yang memprotes dan keberatan dengan listrik prabayar. Semua aman-aman saja. Jadi, ketika anggota DPRD Karimun yang menceritakan kalau ada warga yang resah dengan listrik prabayar. Perlu kami pertanyakan, warga yang mana itu?" ungkap Manajer PLN Rayon Tanjungbatu, Dedi, Senin (12/2).

 

Kata Dedi, pihaknya memang tengah mensosialisasikan perubahan pemakaian listrik dari meteran ke prabayar bagi pelanggan yang ada di Tanjungbatu, Kundur. Sosialisasi itu sesuai dengan surat edaran dari PLN Area Kepri di Tanjungpinang. Jadi, PLN Rayon Tanjungbatu maupun rayon lainnya hanya menjalankan instruksi dari pimpinan yang ada di Area Tanjungpinang.

"Sesuai instruksi dari PLN Area Tanjungpinang, maka kami PLN Rayon Tanjungbatu harus mensosialisasikan surat edaran terkait penggunaan listrik prabayar tersebut. Penggunaan listrik itu berlaku bagi seluruh pelanggan yang ada di Tanjungbatu dan bukan untuk karyawan, mitra kerja maupun pelanggan yang menunggak membayar saja," terang Dedi.

Dedi mengaku bingung kebijakan mana yang harus dijalankannya. Berdasarkan instruksi dari PLN Area Tanjungpinang menyebut kalau listrik prabayar berlaku bagi seluruh pelannggan. Sementara, Kanwil PLN Riau dan Kepri menyebut kalau penggunaan listrik prabayar hanya berlaku bagi karyawan, mitra kerja dan pelanggan yang menunggak saja. Jadi, pihaknya harus kembali berkoordinasi dengan PLN Area Tanjungpinang.

Sebelumnya diberitakan, PLN Rayon Tanjungbatu, Kundur mengeluarkan surat edaran pembayaran listrik prabayar. Kebijakan tersebut ditentang pelanggan karena dinilai memberatkan. Mereka kemudian mengaduka keberatan itu ke sejumlah anggota DPRD Karimun dapil Kundur. Untuk memastikan surat edaran itu, maka Komisi I DPRD Karimun mempertanyakan ke Kanwil PLN Riau dan Kepri di Pekanbaru.

Rombongan Komisi I DPRD Karimun yang dipimpin Ketua Komisi Anwar Abu Bakar diterima Manajer Sumberdaya Manusia dan Umum Kanwil PLN Riau dan Kepri, Dwi Suryo di ruang kerjanya. Kepada para politisi asal Karimun itu, Dwi Suryo mengatakan, surat edaran itu merupakan salah persepsi. PLN Riau dan Kepri menyebut hanya ada tiga kriteria pelanggan yang menggunakan sistem prabayar.

"Hanya ada tiga kriteria yang menggunakan prabayar yakni khusus bagi karyawan PLN, mitra kerja PLN dan yang ketiga bagi pelanggan yang sering menunggak pembayaran setiap bulannya. Jadi tiga kriteria itulah yang diwajibakan prabayar, sementara pelanggan lainnya tidak diberi arahan untuk itu," ungkap Ketua Komisi I DPRD Karimun Anawar Abu Bakar, kemarin.

Kata Anwar, jadi berdasarkan keterangan Manajer Sumberdaya Manusia dan Umum Kanwil PLN Riau dan Kepri, surat edaran yang mewajibkan kepada seluruh pelanggan di Tanjungbatu itu salah. Surat edaran itu sudah beredar ke tengah masyarakat. PLN Tanjungbatu bahkan mensosialisasikan surat edaran itu melalui pihak kecamatan yang ada di Pulau Kundur.

"Sejak adanya surat edaran itu, warga merasa keberatan dan mengeluh. Ada diantara warga yang mengadukan hal itu kepada anggota DPRD Karimun asal dapil Kundur. Jadi, karena PLN merupakan mitra kerja Komisi I, maka sudah kewajiban kami meluruskan permasalahan itu dengan menemui langsung pihak yang berkompeten memberikan keterangan di PLN Riau dan Kepri," terang Anwar.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, Kanwil PLN Riau dan Kepri meminta kapada Manajer Rayon PLN Tanjungbatu untuk menarik kembali surat edaran yang sudah terlanjur beredar ke masyarakat tersebut. Bahkan, Manajer PLN Tanjungbatu juga diharapkan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengeluarkan surat edaran yang membuat resah masyarakat di sana. (ham)

Share