Minggu10262014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Pendirian Tower di Kundur Diduga Tidak Miliki Izin Lengkap

Pendirian Tower di Kundur Diduga Tidak Miliki Izin Lengkap

KARIMUN (HK) - Tokoh masyarakat Kundur,  H Arifin menduga,  pendirian tower di atas bangunan Hotel Lipo tidak memiliki izin lengkap sehingga aparat pemerintah harus bertindak tegas.  

"Kita minta camat setempat (Camat Kundur) untuk segera mengambil tindakan.  Ini persoalannya sudah sangat meresahkan masyarakat," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Lurah Tanjungbatu Kota,  Kecamatan Kundur.

Arifin  menilai keterlibatan Perpat Pesisir dalam mengakomodir wartawan untuk mendapatkan jatah dari tower adalah tindakan yang tidak patut. Menurut dia, sepatutnya  pihak Perpat Pesisir harus konfirmasi terlebih dahulu kepada seluruh media atau wartawan.

Persoalan tower kata Arifin lagi, sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ormas. Sedangkan Perpat Pesisir, dinilai tidak ada kepentingan dalam pembangunan tower tersebut, sehingga tidak seharusnya ikut campur dalam persoalan bagi-bagi jatah, apa lagi mengatasnamakan wartawan.

"Kita tunggu tindakan dari pihak yang berwajib dalam menjawab persoalan ini. Sekali lagi, Camat harus secepatnya bertindak," tandas Arifin.

Sementara itu Imam,  salah seorang wartawan Batam Pos di Kundur berniat melaporkan Ketua Perpat Pesisir ke polisi menyusul namanya dicatut untuk mendapatkan jatah dari persoalan tower. Ia  mengaku tidak ada sangkut paut dengan pembangunan tower tersebut, namun namanya dibawa-bawa oleh Perpat Pesisir Kundur.

"Kalau bagi-bagi uang itu saya tidak tau dan saya tidak pernah dapat satu rupiah pun dari Novi (Ketua Perpat Pesisir). Kalau katanya dia pakai nama-nama wartawan di Tanjungbatu kepada pemilik tower di Hotel Lipo agar dapat uang dari situ, saya tidak terima dan akan melaporkan hal ini kepada Polisi," ancam Imam kepada Haluan Kepri, Senin (4/2).

Namun demikian menurut Imam, dirinya akan menunggu informasi dari Perpat Pesisir terlebih dahulu mengenai persoalan ini. Dalam artian, masih menunggu niat Novi untuk mengklarifikasi masalah ini.

Imam juga menjelaskan, dia sempat menghadiri rapat mengenai penyusunan penerimaan kompensasi dari tower tersebut bertempat di Hoetl Gembira. Di situ juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Atan Asyura. Namun Imam mengaku tidak tidak pernah menerima uang yang menurut Novi jatah untuk wartawan di Tanjungbatu itu.

"Beberapa hari setelah pembahasan kompensasi itu, ada wartawan dari koran mingguan yang ambil jatah tapi saya tidak. Karena tahu kalau tower ini akan bermasalah. Kalau memang kata Novi ada jatah untuk wartawan, jelaskan siapa saja yang dapat jatah biar jelas," ujarnya.

Dalam penyerahan kompensasi tower di atas bangunan Hotel Lipo, Imam mengaku setiap pihak yang diberikan jatah adalah sebesar Rp5 juta. Beberapa unsur penerima antara lain pangkalan ojek, porter, ormas dan lainnya. Yang harus dibagikan kepada para anggotanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Haluan Kepri di Tanjung Balai Karimun, Hengki Haipon mengaku, tidak ada urusan dengan Perpat Pesisir yang katanya mengkoordinasikan jatah kompensasi untuk wartawan.

"Kita wartawan tidak ada urusan sama Perpat Pesisir. Kalau soal jatah itu kenapa pula dia yang sibuk mendata wartawan," ucap Hengki.(gan)

Share