Sabtu11222014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Calon Pelaksana Tugas Bupati Kundur

Calon Pelaksana Tugas Bupati Kundur

Isdianto dan Abdul Malik Mencuat

TANJUNGPINANG (HK)- Meski pembentukan kabupaten pemekaran Kundur masih belum jelas, namun nama-nama bakal calon Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kundur sudah mulai ramai dibicarakan. Salah satu nama yang mencuat adalah Isdianto, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri.

Selain Isdianto yang merupakan adik kandung Gubernur Kepri HM Sani itu, juga ada nama Abdul Malik yang saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri. Munculnya dua nama tersebut, menimbulkan banyak tanggapan dari masyarakat. Tentu saja, ada yang pro dan ada yang kontra.

"Seharusnya mereka yang ingin duduk menjadi Plt Bupati Kundur ikut berjuang, jangan menunggu setelah kabupaten terwujud baru masuk," kata Wandi, warga Tanjungpinang yang mengaku berasal dari Kundur, Rabu (6/3).

"Kami lihat dulu dia punya kontribusi apa diperjuangan ini. Plt Bupati Kundur seharusnya memang mengetahui tentang Kundur ini. Bukan karena hal kedekatan atau apapun itu namanya," timpal Amin, warga lainnya.

Sementara, Dewan Penyantun Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Drs Abdul Malik saat dimintai tanggapannya mengatakan, saat ini, berkas pembentukan kabupaten pemekaran Kundur sudah sampai di Jakarta.

Namun berkas itu harus melalui proses sebagaimana yang disarankan oleh Kemendagri cq Otda, dimana apabila ingin segera memekarkan, sebaiknya menggunakan hak inisiatif DPR-RI. Kata Abdul Malik, semua saran itu sudah dilakukan.

"Kita lihat di DPR-RI  sudah ada 85 berkas DOB  yang sudah masuk dan akan dibahas. Namun harus diperhatikan pejuang BP2K3 dan Pemprov kepri untuk adanya penggiring usulan tersebut guna percepatan terujudnya kabupaten tersebut menjadi prioritas," kata Abdul Malik.

Menurut dia, seandainya usulan pemekaran ini hanya menunggu apa adanya tanpa ada usaha dari pihak pejuang dan pemerintah daerah terkait pemekaran ini, kemungkinan besar tidak akan mendapat perhatian dari DPR.

"Kalau saya yang selalu tampil, orang akan berpikir ini saya yang terlalu berambisi. Oleh sebab itu saya melihat keadaan dulu. Tapi kalau saya tidak tampil, siapa orang yang sanggup menggerakan perjuangan ini. Dan nyatanya sampai detik ini bisa dilihat belum ada yang mau serius mengurus masalah ini," ujar Malik.

"Apabila ada yang memang pantas dan masyarakat Kundur menginginkan, ya silahkan. Itu kebijakan gubernur langsung. Siapa saja bisa jadi bupati, yang penting sesuai dengan undang-undang," kata dia lagi.

Soal Kecamatan Moro yang tidak ingin bergabung dengan kabupaten pemekaran ini, menurut Abdul Malik merupakan hak warga Moro. Namun ia mengaku memiliki bukti lima BPD di beberapa kecamatan Moro yang ingin bergabung. Ditambah dukungan dari tokoh sentral masyarakat Moro yakni H Bahar. (rul)

Share