Sabtu08232014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun 3 Komisioner KPU Karimun Kembali Diperiksa Kejari

3 Komisioner KPU Karimun Kembali Diperiksa Kejari

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

KARIMUN-- Tiga komisioner KPU Karimun kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Rabu (29/5). Pemeriksaan ketiga komisioner yang sudah ditetapkan tersangka sejak 4 Oktober 2004 lalu ini yakni Risdiyansyah, Evi Herita dan Hermawan Saputra dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilukada Karimun 2009-2010 senilai Rp2 miliar.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini telah menyeret Ketua KPU Karimun Zulfikri dan anggota Darman Munir. Keduanya telah divonis Pengadilan Tipikor Tanjungpinang masing-masing tiga tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pantauan di Kantor Kejari, ketiga komisioner itu sejak pagi sudah berada di Kantor Kejari Karimun. Namun, ketiganya belum menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Pasalnya, pada saat bersamaan  Kejari Karimun Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.

Hingga siang, ketiga komisioner hanya duduk-duduk di dekat tangga lantai dua gedung Kejari. Ketiganya baru diperiksa setelah Jamwas meninggal meninggalkan kanto Kejari.

Kajari Tanjungbalai Karimun Supratman Khalik mengatakan pemanggilan terhadap ketiga komisioner KPU tersebut untuk dimintai keterangan tambahan dalam berkas pemeriksaan.

Meski demikian lanjut Supratman, ketiganya belum bisa dilakukan penahanan. Sebab proses tahapan pemilu legislatif untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih berlangsung.

"Kalau ditahan, nanti proses pemilu legislatif akan terganggu. Kita kan menghormati proses demokrasi di negara ini," ungkapnya.

Kata Supratman, saat ini proses pemilihan calon komisioner KPU Karimun masih berjalan, sehingga kalau dilakukan penahanan maka akan terjadi kekosongan.

"Orang-orang yang baru kan masih belum begitu paham untuk melaksanakan tugas tahapan pemilu," terangnya.

Sementara itu tersangka Risdiyansyah, komisioner KPU Karimun mengaku ia mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan, Senin (27/5) lalu. Surat itu diterimanya di kantor KPU Karimun ketika hendak berangkat ke Moro, melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Risdiyansyah mengaku khawatir, pemeriksaan terhadap dirinya dan kedua komisioner KPU lainnya akan berdampak terhadap proses tahapan pemilu legislatif di Karimun. Sebab, awal Juni ini pihaknya sudah harus memeriksa data bacaleg dari parpol dan segera mengumumkan daftar calon sementara (DCS) peserta pemilu legislatif.

"Saya legowo sekali, dan sangat menghormati proses hukum. Saya hanya khawatir karena pemeriksaan ini akan menggangu proses tahapan bacaleg. Sementara, tahapan pemilihan calon komisioner KPU yang baru masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan," ungkap Risdiyansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus korupsi ini terungkap ketika sebagian besar dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diserahkan KPU bukan dokumen asli dengan cap dan tanda tangan basah. Tapi fotokopi. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. (ham)

Share