Sabtu11012014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun DPR Segera Turun ke Karimun

DPR Segera Turun ke Karimun

Kasus Pelepasan Kapal MV Heng Hong

KARIMUN (HK)- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan Perikanan (Ditjen PSDKP) melaporkan kasus pelepasan kapal MV Heng Hong yang melakukan penambangan pasir laut secara ilegal di perairan Pulau Panjang, Desa Pauh, Kecamatan Moro, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ke Komisi IV DPR RI. Aktivitas kapal berbendera Bolivia tersebut dinilai sangat merugikan negara.
"Saya terkejut begitu sampai di Karimun ada berita salah satu harian lokal terkait kapal asing disandera nelayan karena melakukan penambangan pasir laut di perairan Karimun. Setelah saya telusuri, ternyata kapal itu dilepas karena pemilik kapal membayar kompensasi kepada nelayan. Saya akan menyampaikan temuan ke Pak Dirjen PSDKP dan Komisi IV DPR RI," kata Kasubdit Jasa Kelautan dan Sumberdaya Hayati Ditjen PSDKP Khalid Yusuf, Kamis (18/7) di Karimun.

Setelah temuan itu disampaikan ke Komisi IV DPR, kata Khalid, maka dirinya akan mengajak wakil rakyat tersebut untuk turun ke Karimun guna melihat langsung bagaimana kondisi yang terjadi di perairan Karimun.

"Setelah ada informasi ini, DPR akan turun untuk menelusurinya," kata Khalid.

Anggota Komisi IV DPR RI Nani Sulistyani Herawati ketika dikonfirmasi, Kamis (18/7) sore, juga terkejut begitu mendengar adanya kapal asing berbendera Bolivia melakukan penambangan pasir laut di Karimun. Menurutnya, aktivitas tersebut sangat tidak betul dan perlu perhatian khusus dari pejabat terkait di tingkat pusat.

"Wah, ini sudah tidak betul. Saya akan menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan dan TNI AL untuk meminta penjelasan soal ini. Masa kapal asing bisa masuk ke Karimun tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Saya akan memberikan penjelasan selanjutnya setelah mendapat keterangan dari pejabat terkait tersebut," kata Nani dengan nada terkejut.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Karimun Budi Setiawan mengatakan, selama ini Distamben Karimun tidak pernah mengeluarkan izin operasi produksi (IOP) kepada perusahaan pengeksploitasi pasir laut yang menggunakan kapal MV Heng Hong berbendera Bolivia itu.

Karena aktivitas penambangan pasir laut di perairan Karimun itu tidak mengantongi izin alias ilegal, maka Distamben Karimun juga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan secara ilegal di Karimun itu.

"Bagaimana kami bisa melakukan pengawasan, izinnya saja tidak pernah dikeluarkan," kata Kabid Pengawasan Distamben Karimun Harlita.

Harlita berdalih, pihaknya akan melakukan pengawasan penambangan jika perusahaan pertambangan itu telah mengantongi izin dari Distamben Karimun. Dan, jika perusahaan yang telah mengantongi izin itu melakukan pelanggaran maka bisa langsung diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

"Saya saja baru tahu kalau ada kapal asing yang melakukan penambangan pasir laut di Moro melalui berita di koran. Bagaimana kami bisa mengawasi semua kegiatan tambang apalagi penambangan itu tanpa izin dan aktivitasnya berlangsung di laut. Harusnya, yang paling mengetahui duluan adalah aparat di laut," tuturnya.

Harlita juga memastikan kalau penambangan pasir laut menggunakan kapal MV Heng Hong tersebut tidak mengantongi izin dari instansi manapun, baik dari dinas terkait di Batam maupun di Provinsi Kepri. Dirinya mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan di Batam dan Kepri.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan di Batam dan Provinsi Kepri guna mempertanyakan apakah institusi di sana telah mengeluarkan izin penambagan kepada kapal MV Heng Hong. Keduanya menyebut kalau mereka tidak pernah mengeluarkan izin tambang kepada kapal itu. Artinya, kegiatan tersebut jelas-jelas ilegal," tegas Harlita.

Sementara itu, tertangkapnya kapal isap pasir laut MV Heng Hong memunculkan polemik di lingkungan DPRD Karimun. Pasalnya, setelah kasus tersebut mencuat, tiba-tiba muncul nama anggota DPRD Karimun berinisial AH dikaitkan dengan keberadaan kapal isap itu.

Di DPRD Karimun, terdapat tiga orang anggota dewan yang memiliki inisial AH yakni Ady Hermawan sebagai anggota Komisi B, Abdul Hafidz juga anggota Komisi B dan Anwar Hasan Sekretaris Komisi A. Ketiga anggota DPRD Karimun berinisial AH itu merasa tidak terima nama mereka dikaitkan dalam kasus itu.

Ady Hermawan ketika dikonfirmasi, mewakili dua rekannya yang lain mengaku tidak terima dirinya disebut-sebut dalam kasus tersebut.

"Saya tidak terima begitu muncul nama anggota DPRD Karimun berinisial AH dikaitkan dalam kasus kapal isap pasir laut itu," kata Ady.

Legislator Partai Hanura itu mengaku merasa namanya dicemarkan dalam kasus itu. "Saya secara pribadi, begitu juga dua rekan lainnya merasa nama kami dicermarkan dalam kasus ini. Saya sendiri tidak pernah tahu soal kasus eksploitasi pasir laut tiba-tiba dikaitkan dalam kasus ini. Sekali lagi saya tidak terima," kata Ady.

Ady meminta klarifikasi kepada sumber yang telah menyebutkan inisial AH salah seorang anggota DPRD Karimun dalam kasus kapal isap pasir laut itu. "Yang jelas saya meminta klarifikasi soal inisial AH itu. Dari 30 anggota DPRD Karimun, hanya tiga orang yang memiliki inisial AH, jadi perhatian orang pasti tertuju kepada kami," pungkasnya. (ham)

Share