Sabtu09232017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun 9 Perusahaan Hanya Cek Kandungan Pasir Laut

9 Perusahaan Hanya Cek Kandungan Pasir Laut

KARIMUN (HK)-Sebanyak 9 perusahaan tambang yang akan melakukan pengecekan kandungan mineral pasir laut di perairan Karimun sudah mengantongi rekomendasi dari Pemkab Karimun. Kesembilan perusahan itu yakni Batam Surya Kencana, Sarana Trans Sejahtera, Bukit Lintang Karimun, Kim Jaya Utama, Mitra Tama Daya Alam Bintan, Yuliana Jaya, Merak Karimun Lestari, Combol Bahari Perkasa dan Indo Spora Bumi Persada.  
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, rekomendasi yang diberikan kepada 9 perusahaan itu hanyalah sebatas eksplorasi atau pengecekan mineral tambang pasir laut. Pengecekan tambang mineral oleh perusahaan itu akan dilakukan di sejumlah titik seperti Pulau Karimun dan Moro. Terbanyak di Pulau Karimun.

"Dari beberapa perusahaan yang mengajukan izin eksplorasinya, sebanyak 9 perusahaan sudah kami keluarkan suratnya. Eksplorasi itu akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Karimun, seperti Pulau Karimun dan Moro. Namun, paling banyak di Karimun. Izin itu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ungkapnya.

Kata Rafiq, dalam amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan, kewenangan sektor pertambangan berada di provinsi. Apalagi yang berada di laut. Jika dulunya, dari 3 mil ke bawah milik pemerintah daerah, maka berdasarkan undang-undang tersebut dari 0 kewenangannya berada di tangan provinsi.

Menurut dia, bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan eksplorasi atau pengecekan kandungan mineral yang ada, perusahaan mengajukan kepada gubernur terlebih dahulu. Kemudian, gubernur membuat surat kepada bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda)-nya, agar bupati memberikan rekomendasi tentang titik koordinat sesuai RTRW di wilayah.

"Bupati langsung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa lokasi yang diminta tersebut sesuai dengan peruntukkan sektor tambang. Kalau memang untuk sektor tambang kami sampaikan, kalau tidak ya katakan tidak. Tetapi untuk selanjutnya, izin itu berada di gubernur. Kami hanya memberi rekomendasi saja, untuk menjawab surat dari Sekda atas nama Gubernur," tuturnya.

Kata Rafiq, rekomendasi yang sudah didatangani itu melalui hasil kajian dari tim yang telah dibentuk, mereka terdiri dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perizinan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertambangan. (ham)

Share