Rabu09202017

Last update05:00:00 AM

Back Lingga Satpol PP Gelar Rakor PPNS

Satpol PP Gelar Rakor PPNS

LINGGA (HK)- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Koordinasi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Lingga tahun 2017 di One Hotel, Dabo Singkep.
Kegiatan untuk peningkatan peran PPNS, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut menghadirkan Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga sebagai pembicara.

Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Evan Apturedi, mengatakan, kegiatan ini memang cukup bagus sekali, hanya beberapa hal disana sini perlu kita lakukan evaluasi. Karena, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu memiliki peran yang cukup penting, untuk menegakkan ketertiban, keamanan khususnya di wilayah Kabupaten Lingga ini.

"Hanya saja, dari hasil tanya jawab kita dengan PPNS, mereka rata-rata telah dibekali dengan ilmu penyidikan sejak tahun 2014, tapi sampai detik ini belum ada produk penyidikan mereka yang dibawa ke pengadilan," ujarnya, Rabu (13/9).

Padahal ada 142 Perda yang mengatur tentang ketentuan pidana, meskipun tindak pidana ringan (tipiring), seperti peredaran minuman keras, tindakan-tindakan yang berbau asusila dan lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah menyidik masyarakat.

"Kita harapkan PPNS ini kedepannya bisa eksen segera menerapkan ilmu penyidikannya, sehingga nanti bisa membantu penyidik kepolisian khususnya dalam menegakkan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lingga," ujar Evan.

Seorang penyidik, lanjut Evan, apakah itu penyidik PNS atau penyidik Polri, wajib hukumnya menguasai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena KUHP yang mengatur bagaimana penerapan hukum materil yang mereka tegakkan dan aturan mainnya. Jika mereka tidak mengusai bagaimana aturan mainnya, yang di khawatirkan penegakan hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang.

"Saat ini, kita belum bisa menilai kinerja dari PPNS, karena belum ada porduknya. Selain itu, memang mereka belum bekerja. Namun, kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya PPNS tersebut, karena mereka bekerja tentunya harus didukung oleh anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Yang kita harapkan, nanti kedepannya pak Bupati bisa memberdayakan PPNS ini,” ujarnya.

Evan menambahkan, kalau syarat-syarat mengenai PPNS itu, tentu ada aturan-aturan yang mengatur itu. "Bisa kita lihat karena itu soal yang teknis sekali, memang ada aturannya. seperti, minimal berpangkat 2b, lulusan S I. Yang jelas, kalau untuk itu tentu diatur oleh peraturan-peraturan lainnya,” imbuhnya.(put)

Share