Minggu02182018

Last update05:00:00 AM

Back Lingga Legalitas IUP Tambang Diragukan

Legalitas IUP Tambang Diragukan

LINGGA (HK)- Polemik aktivitas tambang di Kabupaten Lingga terus menuai kontroversi. LSM Peduli Kabupaten Lingga menilai jauhnya jarak antar instansi di Pemprov Kepri menyebabkan oknum pengusaha tambang memanfaatkan dengan tidak lagi memperhatikan tata kelola tambang yang baik sesuai prosedur dan ketentuan.
"Semua bisa lihat sendiri bagaimana aktivitas pertambangan saat ini di Lingga. Jauhnya jarak antar instansi di Pemprov Kepri menyebabkan oknum pengusaha pertambangan memanfaatkan dengan tidak lagi memperhatikan tata kelola tambang yang baik sesuai prosedur dan ketentuan," kata Ketua LSM Peduli Kabupaten Lingga, Ardiansyah, kemarin.

Dijelaskan, wewenang pengambil alihan penerbitan Izin Usaha Pertambangn (IUP) oleh Pemerintah Provinsi Kepri berdasarkan Undang-Undang No.23/2014 yang diundangkan pada 2 Oktober 2014, berisi pelimpahan wewenang perbamgan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemrintahan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat.

Kebijakan yang bermaksud menata kembali tata kelola pertambangan agar lebih baik malah menjadi senjata oknum pengusaha pertambangan 'nakal'. Khusus untuk pertambangan di Kabupaten Lingga, ia menegaskan bahwa saat ini semua izin pertambangan pasir yang diterbitkan Pemprov Kepri diragukan legalitasnya.

Selain banyak yang dikeluarkan tanpa rekomensasi Bupati Lingga sebagai penguasa daerah, izin tersebut juga bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri No 1 Tahun 2017 yang tidak memfloating satu jengkal tanah di Lingga untuk aktivitas pertambangan.

"Faktanya saat ini hanpir seluruh daerah pesisir yang memilimi potensi pasir sudah dikavling pengusaha dengan IUP yang dikeluarkan Distamben Kepri," sebutnya.

Untuk itu, ia meminta pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap OPD terkait yang telah mengeluarkan IUP setelah Perda RT/RW Kepri disahkan. "Orang awam aja bisa menebak kalau ada permainan antara OPD terkait dengan pengusaha, apalagi IUP yang dikeluarkan juga tanpa rekomendasi Bupati Lingga," terangnya.

Terkait permintaan revisi Perda RTRW Kepri oleh Pemkab Lingga, menurutnya, selagi RTRW belum disahkan, Dinas Pertambangan Kepri belum bisa mengeluarkan IUP kepada pengusaha. "Bagaimana masyarakat mau sadar hukum, pemimpinnya saja tidak taat aturan yang dibuat sendiri," sindir Ardian.

Terkait polemik peneribitan izin usaha pertambangan Ini, Bupati Lingga Alias Wello menyatakan tegas menolak dan minta agar pihak provinsi menarik kembali izin yang telah dikeluarkan. Dikatakannya, selama PP Nomor : 23 Tahun 2010 itu belum dicabut, maka sebelum pemberian WIUP, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.

Karena itu, mantan Ketua DPRD Lingga ini meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menarik kembali seluruh WIUP tambang pasir darat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri di Kabupaten Lingga, tanpa rekomendasi Bupati.

"Saya tidak anti investasi tambang, tapi harus melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku. Rekomendasi ini penting untuk menjaga kesesuaian tata ruang, keseimbangan lingkungan dan aspek karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal," katanya.(jfr)

Share