Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Meranti Usulan Program Pembangunan TA 2015

Usulan Program Pembangunan TA 2015

Infrastruktur Pedesaan Harus Prioritas

SELATPANJANG (HK)- Kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti dalam menata kelola program pembangunan TA 2015, harus benar-benar mencerminkan apa yang menjadi keinginan masyarakat.  
Minimnya sarana infrastruktur dasar di pedesaan, harus menjadi prioritas utama. Hal ini dimaksudkan agar multiefekt playar pembangunan yang digegas Pemkab Meranti benar-benar memberikan perubahan yang besar bagi aktifitas sosial, ekonomi dan pelayanan publik di tingkat gress root.

Ketua Komisi II DPRD Meranti Basiran Sarjono, Selasa (19/8)  mengatkan hal ini terkait masih minimnya sarana infrastrutkur dasar di pedesaan yang akhirnya menjadi pengganjal pada pertumbuhan ekonomi masayarakat.

"Pangkas program anggaran yang tidak mencerminkan pada kebutuhan masyarakat. Terutama program-program kegiatan seromonial dan perjalanan dinas yang tidak memberikan efek pada kepentingan masayakat. Pembangunan infrastruktru dasar dipedesaan harus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama," ungkap Basiran Sarjono.

Menurut Basiran, terus menigkatknya alokasi anggaran APBD Meranti dari tahun ke tahun, menyisakan harapan yang besar pada masayrakat terhadap realisasi percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.

Meskipun pada realitasnya upaya ini terus dilakuan pemkab, masyarakat pedesaan belum sepenuhnya merasakan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari program percepatan pembangunan.

"Masih minimnya akses sarana infrastrutkur jalan lintas antar desa, antara kecamatan, jembatan dan pelabuhan, menyebabkan eonomi masyarakat di pedesaan berjalan lambat. Kondisi ini juga berpengaruh pada aktifitas pelayanan publik." ujarnya.  

Untuk itu, kata Basiran, komitmen Pemkab Merant untuk  memaksimalkan pengelolaan anggaran PNPM sebesar Rp1,5 miliar per desa pada tahun 2015, harus benar-benar direalisasikan dan bukan hanya sebatas menjadi retorika.

"Besarnya silpa di akhir tahun pada tahun 2013, harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Meranti untuk memangkas anggaran di satker yang tidak efektif bagi kepentingan masyarakat," ucap Basiran.

Besaran alokasi usulan program TA 2015, lanjt dia, harus lebih difokuskan untuk membangun infrastruktur pedesaan melalui PNPM.
"Untuk apa anggaran besar di masing-masing satker kalau setiap akhir tahun hanya menjadi silpa," beber Ketua Komisi II DPRD Meranti tersebut.

Wajah Desa Harus Berubah

Ketua LSM Parades, Guntur Musa menambahkan, dalam kurun lima tahun terakhir, pengelolaan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Meskipun pada tahun 2014 besaran alokasi anggaran 60 persen diarahkan pada kepentingan belanja publik, namun realisasinya belum mencerminkan kepada hajat dan kepentingan masyarakat.

Serapan alokasi penggunaan anggaran lebih mencerminkan pada belanja rutin. Hal ini akibat dari masih rendahnya kemampuan kinerja di jajaran satker.

"Dengan disyahkan UU Otonomi Desa oleh DPR RI, harusnya Pemkab Meranti menjadikan payung hukum ini sebagai moment untuk lebih memaksimalkan pengeloalan anggaran APBD guna membangun infrastruktur desa," kata Guntur Musa.

Ia meyakini, masyarakat akan mendukung penuh kebijakan pemangkasan anggaran serimonial dan perjalanan dinas yang tak efektif, dialihkan untuk pembangunan infrastrutkur pedesaan.

"Wajah desa di akhir tahun 2015 harus berubah, tidak lagi kumuh dengan jalanan becek dan berlumpur, tapi sudah harus tersentuh pembangunan. Pembangunan sarana jalan harus menjadi prioritas. Sudah waktunya masyarakat merasakan nikmatnya kemerdekaan dan pemekaran Meranti. Untuk itu, kita tunggu keberanian Pemkab Meranti mewujudkan keinginan masyarakat tersebut," tandas Ketua LSM Parades tersebut.(rus)

Share