Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Meranti Stop Aksi Penyelundupan

Stop Aksi Penyelundupan

SELATPANJANG (HK)- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh minta kegiatan pelanggaran hukum, merugikan negara dan daerah agar dihentikan. Kegiatan merugikan negara dimaksud adalah aksi penyelundupan berbagai barang ke Meranti.
"Kita tidak mentolelir tindakan yang merugikan negara dan daerah itu. Kegiatan penyeludupan atas berbagai barang yang bersumber dari Meranti maupun dari daerah lain di Indonesia itu harus ditindak. Kita minta kepada aparat penegak hukum agar menghentikan kegiatan tersebut, dan kepada para pelaku ditindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku," ujar Hafizoh, saat dimintai tanggapannya terkait terjadinya penyelundupan berskala besar dari Sungai Baru yang diindikasikan merugikan negara miliaran rupiah setiap bulannya, Rabu (20/8).

Katanya, jika memang harus melakukan pengiriman barang ke luar negeri, sebaiknya dilakukan secara resmi.

Menurut Hafizoh, persoalan lintas batas antara Meranti dengan negara Singapira dan Malaysia, memang sudah terjadi sejak lama. Namun perlu dicatat kegiatan lintas batas tersebut dilakukan oleh masyarakat dari kedua belah pihak negara yang bertetangga, bukan para pengusaha yang melakukan kucing-kucingan.   

Ia menjelaskan, ada kelonggaran khusus diberikan kepada masyarakat tradisional yang melakukan perdagangan lintas batas. Dimana bagi para pendatang dapat membawa barang senilai  600 ringgit.

Sama halnya terhadap masyarakat Malaysia yang datang ke Indonesia juga diberikan senilai yang sama. Itu artinya memang ada kesepakatan antar kedua negara dalam rangka membantu masyarakat pelintas batas tersebut. Dan barang apa yang akan dibawa dari negara tetangga itu juga adalah kebutuhan dasar hidup.

"Tapi jika kegiatan pelintas batas yakni dengan menyelundupkan berbagai produk dari Indonesia seperti kayu log, kayu teki (bakau), rokok, rotan dan lain sebagainya haruslah dilakukan melalui pengiriman resmi. Bukan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan menabrak berbagai aturan dan hukum. Tindakan seperti itu harus dihentikan," ujar politisi Partai Golkar itu. (jos)

Share