Sabtu05262018

Last update05:00:00 AM

Back Nasional

Presiden: Harus Optimis Pandang Masa Depan

Pidato Prabowo soal Indonesia Bubar 2030

JAKARTA (HK)- Presiden Joko Widodo tertawa ketika wartawan bertanya pendapatnya mengenai pernyataan Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan bubar pada 2030. Wartawan mewawancarai Presiden selepas Presiden menghadiri Rapimnas Ke-2 Partai Perindo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

DPD Minta Masalah Tenaga Honorer Dituntaskan

JAKARTA (HK)- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menyoroti masalah penyelesaian tenaga honorer kategori 2 dan 3 yang hingga kini masih  berlarut-larut. Karena itu dia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menuntaskan masalah tersebut.

Laju Utang RI Lebih Kencang dari Produktivitas Ekonomi

JAKARTA (HK)- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai peningkatan utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Buktinya, peningkatan produktivitas perekonomian masih belum terealisasi.

Swasembada Garam Butuh Waktu

JAKARTA (HK)- Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memenuhi kebutuhan garam industri tanpa melakukan impor. "Untuk tidak bergantung pada garam industri impor itu kan perlu proses," kata Airlangga di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (21/3).

Revisi UU Narkotika

Oknum Aparat Terlibat Narkoba Dihukum Berat

JAKARTA (HK)-- Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR RI Firman Subagyo menegaskan, dalam revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika harus diatur soal sanksi hukum bagi oknum aparat yang terlibat kasus narkoba.

Merugikan Secara Ekonomi

Keberadaan Indonesia di ASEAN Perlu Dievaluasi

JAKARTA (HK)-  Pemerintah diminta untuk mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia di organisasi negara-negara Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (ASEAN). Sebab ASEAN yang dibentuk 50 tahun yang lalu pada awalnya berdampak baik bagi Indonesia, tetapi sekarang ASEAN hanya memberikan keuntungan di bidang pariwisata dan pendidikan, tetapi merugikan di bidang ekonomi.

Pemerintah Gagal Berdiplomasi

Hukum Pancung TKI di Arab Saudi

JAKARTA (HK)-  Pemerintah dinilai gagal berdiplomasi sehingga salah seorang TKI asal Bangkalan Madura, Jawa Timur  M Zaini Misrin dieksekusi mati (hukum pancung) di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 lalu.

Wakil Ketua DPR dari PDIP Dilantik Hari Ini

JAKARTA (HK)- Utut Adianto dari PDI Perjuangan dilantik menjadi Wakil Ketua DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/3), hari ini. Atut mengisi tambahan dua kursi Pimpinan DPR berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru.

Terkait Pilpres 2019, Prabowo Bersikap April

JAKARTA (HK)- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan memberikan respons dan kepastian resmi sebagai calon presiden (Capres) di awal April mendatang.

 

DPR Dukung Ambon Sebagai Kota Musik Dunia

dpr dukung ambon sebagai kota musik duniaAMBON (HK) - Kota Ambon, Provinsi Maluku terus berbenah untuk mewujudkan sebagai Kota Musik Dunia (Ambon City Of Music). Berbagai fasilitas yang disyaratkan Unesco sebagai Kota Musik Dunia terus dibangun di ibukota Maluku itu.

Aceh Akan Berlakukan Hukum Pancung

Aceh (HK)- Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Perdagangan 3 Bulan Defisit

BPS Sebut Warning bagi Indonesia

Jakarta (HK)- Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suhariyanto menyatakan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$ 116 juta pada Februari 2018. Hal itu dipicu defisit sektor migas yang mencapai US$ 0,87 miliar meski neraca perdagangan sektor nonmigas surplus US$ 0,75 miliar.

Muhammadiyah Tetapkan Puasa 17 Mei

Hari Raya Idul Fitri 15 Juni

JAKARTA (HK)- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1439 Hijriyah jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018. Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan sistem rukyah terlebih dahulu bersamaan Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa.