Rabu09202017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional

Dana Parpol Rp1.000/Suara Sah

JAKARTA (HK)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol). Dana parpol naik menjadi Rp1.000 per suara sah dari sebelumnya Rp108/suara sah.

KPK Peringatkan Semua Pejabat Negara

JAKARTA (HK)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kasus dugaan suap yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menjadi pelajaran semua pejabat negara maupun PNS agar membiasakan menolak gratifikasi pada kesempatan pertama.

Dirut PLN Batam Raih Best Communicators 2017

YOGYAKARTA (HK)– Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura kembali meraih penghargaan PR INDONESIA Best Communicators 2017 kategori CEO Perusahaan Swasta Regional. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Komisaris PR Indonesia, Ahmad Djanuar pada acara puncak penurupan Jambore PR Indonesia (Jampiro) yang ketiga.

Polisi Dalami Keterlibatan Bank

Data Nasabah Dicuri dan Dijual

Jakarta (HK)- Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menangkap seorang anggota jaringan penjual data nasabah berinisial C (27). Penangkapan ini dilakukan penyidik Bareskrim pada Sabtu (19/8).

Sjamsul Nursalim 2 Kali Mangkir

Dipanggil KPK

Jakarta (HK)- Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim  dan istrinya, Itjih Nursalim, kembali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sjamsul dan istrinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI, Jumat (25/8).

Anggota DPD Gugat UU Pilkada

JAKARTA (HK) - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggugat atau mengajuan judicial review terhadap UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena hak konstitusi mereka dirugikan karena harus mundur sebagai anggota DPD sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Batam Terima Aset PSU dari KemenPUPR

JAKARTA (HK) - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas perhatian memberikan bantuan stimulus Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

PERMOHONAN HGB BASKO CUKUP SYARAT

sidang baskoSaksi Mengaku Diarahkan Penyidik

PADANG (HK) –Saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang disangkakan kepada CEO Basko Grup H. Basrizal Koto (Basko), kembali menyatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Basko, saat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201, dan 205 pada tahun 2010 lalu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Dirjen Hubla Kena OTT KPK

Langsung Ditetapkan Tersangka

JAKARTA (HK) - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Direktur Jenderal Hubungan Laut ( Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka kasus dugaan suap.

RAPBN 2018 Dinilai Tak Realistis

JAKARTA (HK) - Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (RAPBN 2018) yang disusun pemerintah tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Batam Terima Aset PSU dari KemenPUPR

JAKARTA (HK) - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas perhatian memberikan bantuan stimulus Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sindikat Penyedia Konten Kebencian Dibekuk

Jakarta (HK)- Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian. Tiga orang itu diduga bertindak sebagai kelompok yang menerima pesanan untuk menyebarkan kebencian dengan motif ekonomi.

DPR Pastikan Revisi UU KPK

JAKARTA (HK)- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan bahwa DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).