Minggu02182018

Last update05:00:00 AM

Back Nasional

Ba'asyir Ditangkap Lagi

JAKARTA-Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Solo, yang juga pimpinan Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba'asyir kembali ditangkap terkait terorisme. Mabes Polri menyatakan telah mendapatkan benang merah antara pelatihan teroris di Aceh dan penemuan laboratorium bom di Bandung, Jawa Barat dengan Abu Bakar Ba'asyir.

1 Ramadhan Jatuh pada Hari Ini

Jakarta-Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1431 H jatuh pada 11 Agustus 2010. Keputusan ini diambil setelah tim rukyat melihat hilal di empat lokasi
Keputusan ini diambil melalui Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1431 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (10/8) petang.

 

Ismeth Sebut Pejabat OB Pembohong

Divonis 23 Agustus 2010

JAKARTA-Gubernur Kepri non aktif Ismeth Abdullah menolak dipersalahkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan enam unit mobil pemadam kebakaran Otorita Batam (damkar OB) tahun 2004-2005. Ia merasa jadi korban anak buahnya yang sering berbuat tidak terpuji dengan mencatut namanya dan berbohong.

"Saya juga kecewa. Karena dari persidangan selama ini, saya baru mengetahui begitu banyak perilaku tak terpuji dari bawahan saya," kata Ismeth di dalam nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/8).

Perilaku kurang terpuji itu di antaranya adalah tidak ditempuhnya proses pengadaan mobil damkar sebagaimana ketentuan yang berlaku. Padahal personel di bawahnya sudah berpengalaman dalam berbagai proyek pengadaan barang. "Peranan pimpro bahkan ditangani oleh petugas-petugas yang bukan pimpro," keluh Ismeth.

Dia juga menuding bawahannya telah menyalahgunakan disposisi dari dirinya untuk hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dalih yang digunakan oleh para bawahan dan pelaksana teknis di lapangan itu adalah telah mendapat persetujuan dari dirinya. "Selalu dinyatakan 'ini arahan ketua, ini perintah ketua'. Di dalam BAP kerap kita dengar bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan 'telah menelpon ketua' atau 'berjumpa ketua di depan lift'. Padahal sama sekali tidak ada," papar mantan Ketua OB itu.

Perilaku lain yang tidak terpuji dari para bawahannya adalah menerima uang dari PT Satal Nusantara, rekanan pengadaan mobil damkar OB. Tidak hanya itu, beberapa staf bahkan ada yang rajin menghubungi anggota DPR untuk meminta sumbangan tanpa sepengetahuan dirinya selaku Ketua OB. "Kalaupun ada yang menyumbang, sumbangan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam," tegas Ismeth.

Dalam nota pembelaan (pleidoi) setebal 11 halaman itu, Ismeth menyesalkan niat baiknya untuk menjaga keselamatan masyarakat san investasi di Batam dari bahaya kebakaran dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal, kata dia, bila dirinya berdiam diri akan banyak terjadi kebakaran yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

"Apabila kerugian ini tidak dapat diperbaiki, tentu hal ini menyimpang dari tanggung jawab saya selaku Ketua OB. Akan banyak investor yang tidak jadi masuk ke Batam karena penanganan kebakaran yang tidak memadai. Frekuensi kebakaran meningkat terus, sedangkan ketersedian mobil pemadam kebakaran tidak cukup," kata Ismeth.

Ismeth menegaskan bahwa pengadaan damkar OB semata-mata karena kebutuhan mendesak terkait tingginya angka kebakaran di Batam. "Pada tahun 2003 sebanyak 68 kali dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 86 kali," paparnya.

Selain itu, juga terjadi kebakaran hebat di Hotel Harmoni pada 7 September 2003. Sehingga, muncul permintaan dari Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Batam serta adanya keluhan Ketua Kadin Batam agar OB bertanggung jawab atas masalah kebakaran. "Hal ini juga diperkuat dengan usulan Direktur Pengamanan (Dirpam) OB untuk meningkatkan sarana pemadam kebakaran," katanya.

Dengan adanya mobil damkar tersebut, kata Ismeth, sejumlah pengusaha hotel mengakui mendapat banyak manfaat, sebagaimana dimuat dalam surat kabar lokal saat itu. Pada bulan Februari 2007 misalnya, kata Ismeth, terjadi kebakaran besar di hotel tertinggi di Kota Batam yang terdiri dari puluhan lantai. Berkat mobil damkar yang dipermasalahkan itu, sebutnya, api di hotel tersebut berhasil dipadamkan tidak sampai satu jam dan hanya merusak satu lantai saja, yakni lantai 4.

"Keesokan harinya si pemilik hotel tersebut membuat iklan satu halaman ucapan terima kasih kepada Unit Pemadam Kebakaran OB karena anak buahnya dan tiga pegawai hotel yang kritis berhasil selamat oleh mobil damkar jenis tangga yang dibeli OB," kata Ismeth.

Barang bukti berupa kliping berita dari koran lokal tersebut, telah diserahkan Ismeth ke majelis hakim pada sidang sebelumnya. "Pengadaan damkar tersebut semata-mata menjaga iklim investasi di Batam."

Ia juga menegaskan, dalam pengadaan damkar itu tidak pernah berhubungan dengan pimpro, panitia pengadaan maupun mengintervensi proses pengadaannya. Ismeth membantah telah membuat disposisi dalam secarik kertas kuning yang selama ini dijadikan JPU sebagai alat bukti untuk menjeratnya.

"Saya ragukan disposisi tersebut, karena saya tidak pernah memberi disposisi di secarik kertas kuning. Catatan di atas kertas kuning itu biasanya hanya untuk pesan makanan, atau minta tolong telepon, atau memanggil seseorang," katanya.

Menurut dia, sebelum penyelidikan pun kepada dirinya tidak pernah diperlihatkan terkait keberadaan kertas kuning yang dianggap disposisi persetujuan membeli mobil damkar tersebut. Disposisi yang pernah ia keluarkan, lanjutnya, hanya minta bawahannya untuk memproses pembelian mobil damkar sesuai aturan berlaku, bukan perintah untuk membeli. Disposisi itu disampaikannya kepada Deputi Administrasi dan Perencanaan (Adren) OB M Prijanto pada 8 Februari 2005.

Ismeth menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut dirinya dan Hengky Samuel Daud secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan damkar. Ia beralasan dirinya dan terpidana kasus damkar yang sudah meninggal beberapa waktu lalu itu hanya dua kali bertemu dan sama sekali tidak membahas soal pengadaan damkar. Pertemuan pertama terjadi di acara pernikahan seseorang di Jakarta, sedangkan pertemuan kedua di Batam hanya penerimaan dirinya selaku Gubernur Kepri terhadap calon investor di daerahnya.

"Tidak ada persetujuan pembelian mobil pemadam kebakaran," ujar Ismeth. "Pertemuan di Jakarta itu 1 Juli 2004. Sedangkan pengadaannya Oktober 2004."

Sementara itu, penasihat hukum Ismeth Abdullah, meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor membebaskan Ismeth dari segala tuntutan hukum. Sebab dari fakta-fakta persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan pidana korupsi seperti yang didakwakan JPU KPK.

"Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa tidak ada perbuatan dan kesalahan terdakwa yang merupakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 191 ayat (1) terdakwa haruslah dibebaskan," kata Ketua Tim Penasehat Hukum Ismeth, Tumpal Halomoan Hutabarat saat membacakan pleidoinya.

Dalam pledoi setebal 68 halaman itu, Tumpal mengatakan, perbuatan terdakwa justru untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ketua OB sesuai Keppres No.173/M tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998, Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, dan Keputusan Ketua OB No.10/KPTS/KA/IV/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Keuangan Terpadu Otorita Batam.

"Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut JPU yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dan subsidair. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum," katanya.

Namun, apabila majelis hakim berpendapat lain dan menyatakan bagian dari tanggung jawab terdakwa, penasihat hukum meminta agar terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidak mempunyai motif kejahatan dalam pengadaan damkar ini dan tidak mengambil keuntungan pula secara pribadi. "Karenanya hak dan martabatnya harus dipulihkan dan direhabilitasi. Majelis harus menetapkan ganti rugi yang dibayarkan kepada terdakwa," katanya.

Ditolak JPU
Atas pledoi terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut, Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba menanyakan, kepada JPU apakah memberikan replik atau tanggapan balik. Namun, JPU KPK yang dipimpin Rudi Margono menyatakan tetap pada tuntutan semula, karena yang diungkapkan terdakwa dan penasehat hukumnya tidak ada yang baru. "Kami tetap pada tuntutan, karena yang diungkapkan tidak ada yang baru untuk pembuktian. Juga ada inkonsistensi tidak mengakui perbuatan materiil," kata Rudi.

Karena tidak ada replik, majelis hakim langsung mengagendakan pembacaan putusan vonis pada sidang berikutnya. Sidang ditunda selama dua pekan hingga 23 Agustus 2010 dengan agenda pembacaan vonis.

Sebelumnya, JPU menuntut Ismeth dihukum empat tahun penjara dan denda 200 juta subsidair enam bulan penjara. Ismeth didakwa telah memperkaya orang lain dan menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan enam unit mobil damkar OB. Ia diduga melakukan penunjukan langsung dalam proyek ini sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar. (sm/mi/dtc/vv/ti/ant/bt)

Ba'asyir Bos Al Qaeda RI

Resmi Jadi Tersangka Teroris

JAKARTA—Mabes Polri mengaku telah mengantongi bukti berlapis yang menunjukkan keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir dalam jaringan terorisme, yakni berupa kesaksian, dokumen dan video. Menurut Polri, Ba'asyir merupakan pemimpin atau amir Tanzim Al Qaeda Indonesia.

Kapal Tenggelam di NTT, 11 Tewas

JAKARTA- Kapal penumpang KM Hasmita III GT-7 yang berpenumpang kurang lebih 60 orang tenggelam di perairan Waijaran Selatan, Lewoleba, Nusa Tenggara Timur (NTT). 11 Orang di antaranya ditemukan meninggal. "Ditemukan 28 orang, terdiri dari 17 selamat dan 11 orang meninggal," kata Kahumas Basarnas Gagah Prakoso, Senin (9/8).

Gagah mengatakan, KM Hasmita berangkat dari daerah Bolang pukul 07.30 Wita menuju Lembata. Pukul 09.30 Wita, kapal tenggelam. Hingga kini tim SAR masih melakukan pencarian 32 penumpang kapal lainnya.

"Sedang dilakukan pencarian dengan komunikasi. Kita bergerak, Polsek, kapal boat Rigid Maumere masih terus mencari," jelasnya. Korban yang selamat dan korban meninggal kini masih berada di Maumere.

Petugas Unit Pelaksana Teknis Syahbandar, Saimuddin menyatakan KM Hasmita dioperasikan secara ilegal, karena tak memiliki dokumen berlayar resmi.

Menurutnya, kapal tersebut kerap digunakan untuk menangkap ikan. Namun, sesekali kapal ilegal tersebut juga kerap digunakan untuk mengangkut penumpang yang hendak pergi ke pasar tradisional.

“Kami masih menunggu informasi terbaru. Petugas sudah menuju lokasi, paling cepat sekira empat jam lagi sampai lokasi kejadian,” pungkas Saimuddin.

Informasi lain yang dihimpun dari keluarga korban, penumpang yang berangkat menuju Lembata berjumlah sekitar 100 orang. Kapolsek Waiwerang Iptu Abdul Rachman dari Maumere, Sikka, NTT mengatakan penumpang kapal itu menuju ke Lembata membawa hasil-hasil pertanian untuk dijual di daerah itu karena bertepatan dengan hari pasar. Namun, perahu yang membawa mereka tenggelam di Waijarang, atau hanya beberapa menit sebelum tiba di Lembata.

Perahu bertolak dari Boleng sekitar pukul 08.30 Wita. Waktu tempuh pelayaran dari Boleng menuju Lembata sekitar satu jam, tetapi gelombang besar menghadang sehingga perahu terbalik dan semua penumpang tenggelam.

Para petugas masih terus melakukan pencarian. Tetapi sejauh ini baru delapan orang yang ditemukan tetapi sudah dalam kondisi tak bernyawa lagi. Delapan orang yang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi itu adalah Emilia Jati, Betrix Mita, dan Kewa Suleman.

Abdul Rahman mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan keluarga korban serta para petugas di Lembata untuk mengikuti perkembangan pencarian para korban. Koordinasi ini dilakukan karena keluarga korban terus berdatangan untuk mencari tahu perkembangan pencarian para korban. (sm/ant/dtc/oke/mi)

4 Capim KPK Dinilai Tidak Layak

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan empat dari tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layak mengisi kekosongan pimpinan KPK.  Temuan sementara ICW, hanya tiga calon yang dinilai pantas menduduki posisi sebagai pimpinan KPK.
Dari tiga orang itu, bisa jadi berkurang atau tidak ada sama sekali nama yang dianggap pantas diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikan Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho dalam menanggapi lolosnya tujuh capim KPK mengikuti psikotes, Jumat akhir pekan lalu.

Mental DPR Perlu Dibenahi

Gedung Baru Tetap Dibangun

JAKARTA-Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang menyatakan bahwa DPR terlanjur terjebak untuk terus melakukan pengadaan fisik. Keberlanjutan proyek pembangunan gedung baru DPR menunjukkan bahwa DPR selalu keliru dalam menjalankan aspirasi konstituennya.

Perpres Lelang Rawan Korupsi

Proyek Rp100 Juta Bisa PL

JAKARTA-Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah direvisi menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2010. Namun, adanya kemudahan mengenai pembentukan satker proyek permanen dan kenaikan batas maksimal nilai proyek yang bisa dilakukan dengan penunjukan langsung (PL) menjadi Rp100 juta dalam Perpres ini membuat potensi penyelewengan lebih besar.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa di Jakarta, Minggu (8/8). Yang menjadi sorotan bagi Haryono yakni terkait dengan proyek penunjukan langsung (PL) dalam perpres lelang tersebut. Selain batas maksimal nilai proyeknya dinaikkan, syarat dan jenis barangnya juga ditambah.

Teroris Simpan Catatan soal Jihad

Penggerebekan di Bandung

BANDUNG-Polisi mengundang empat warga setempat termasuk Ketua RW 12 Adang Kusmawan menjadi saksi penyitaan barang-barang dalam rumah kontrakan tersangka teroris di Kampung Sukaluyu RT II RW 12, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung.

Mbah Tardjo Dimakamkan secara Militer

YOGYAKARTA-Politisi senior PDIP Soetardjo Soerjogoeritno atau biasa dipanggil Mbah Tardjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Minggu (8/8), dengan upacara militer. Jenazah mantan Wakil Ketua DPR itu tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara sekitar pukul 14.55 WIB, setelah disemayamkan di rumah duka Gang Megatruh Jalan Kaliurang Km 5 Yogyakarta.

Anggota DPR Diisukan Perkosa SPG

JAKARTA-Seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) yang juga anggota DPR berinisial N diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang sales promotion girl (SPG) berinisial Dt. Kabarnya, pemerkosaan itu diduga terjadi di sebuah hotel berbintang di Kota Bandung, Jawa Barat pada Mei lalu saat berlangsungnya Kongres PD di kota itu.

Listrik Padam 1,7 Detik, Penerbangan Kacau

Jakarta-Jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten, kacau-balau akibat kedipan listrik (flicker) 1,7 detik yang terjadi Jumat (6/8) pukul 04.00 WIB. Pemadaman listrik yang hanya 1,7 detik itu membuat Bandara Soetta menjadi seperti terminal bus akibat terjadinya penumpukan penumpang.

8 Ton Obat Bantuan Tsunami Tak Tersalurkan

BANDA ACEH- Sekitar 8 ton obat-obatan bantuan bencana tsunami 2004 teronggok di gudang Farmasi Kota Banda Aceh, Aceh. Obat berbagai jenis yang telah kedaluarsa itu merupakan bantuan donatur dalam  dan luar negeri melalui Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk disalurkan kepada korban tsunami.