Rabu09202017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional

Saksi Kunci Kasus e-KTP Meninggal

Jakarta (HK)- Johannes Marliem, saksi kunci kasus korupsi e-KTP, meninggal dunia di Amerika Serikat, Kamis (10/8) waktu setempat. Penyebab kematiannya masih simpang siur. Ada yang menyebutkan dibunuh, ada pula yang menyebutkan bunuh diri. Hal itu diketahui dari luka tempat yang mengenai kepalanya.

Tuduh Jokowi Diktator Tak Paham Demokrasi

Jakarta (HK) - Pengamat politik Boni Hargens menilai tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai diktator sangat tidak berdasar dan beralasan, sehingga ia menyebut para penuduh merupakan orang-orang tidak paham demokrasi.

Kasus Viktor Laiskodat Diproses Setelah Reses

Jakarta (HK)- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya segera memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat, yang menuding empat partai sebagai pendukung paham khilafah.

Saksi BPN Sebut Tanah adalah Ex-Eigendom Verponding

Permohonan Basko Penuhi Ketentuan UUPA

PADANG (HK)– Tiga orang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 200, 201, dan 205 atas nama H. Basrizal Koto, berasal dari tanah bekas (ex)-Eigendom Verponding 1650. Sehingga, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, BPN tidak memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan Basko pada 2010 tersebut.

Kebakaran Lahan Meluas di Kampar

Pekanbaru (HK)- Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Riau. Kebakaran itu menghanguskan tiga hektare lahan kosong di Jalan Mandiri, Desa Rimbo Panjang, Kampar. Kondisi tanah yang bergambut membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api.

KPK Harap Jangan Ada Fitnah

Terkait Dugaan Novel Dibiayai Asing

JAKARTA (HK)- KPK mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menghindari fitnah. Permintaan KPK itu terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut ada pihak asing yang berniat membiayai perawatan Novel Baswedan, penyidik KPK yang disiram dengan air keras.

Subsidi Listrik Dicabut, Daya Beli Masyarakat Turun

JAKARTA (HK)- Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Ini terlihat dari Bank Indonesia (BI) merilis penyebab turunnya daya beli masyakat pada kuartal II-2017. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah karena adanya penyesuaian tarif listrik.

MUI Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Terkait Pernyataan Viktor Laiskodat

JAKARTA (HK)-Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan pidato Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat. Pidato Viktor yang disampaikan dalam acara deklarasi calon Bupati Kupang, di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu itu dinilai provokatif, dan telah viral di media sosial.

Jokowi Diminta Tak Tunjuk Novanto Baca Teks Proklamasi

JAKARTA (HK)- Presiden Joko Widodo diminta tidak menunjuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai pembaca teks proklamasi dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana pada 17 Agustus 2017 mendatang. Sebab Novanto kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Semua Daerah Dapat Prioritas

dwi ria katifaJAKARTA (HK)-Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menegaskan semua kabupaten/ kota di Kepri mendapat prioritas pembangunan. Usulan-usulan dari daerah, hasil reses wakil rakyat dan kunjungan ke lapangan menjadi salah satu panduan untuk perencanaan pembangunan.

Gubernur: Semua Daerah Dapat Prioritas

Jakarta (HK)- Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa semua kabupaten kota di Kepri mendapat prioritas pembangunan. Usulan-usulan dari daerah, hasil reses wakil rakyat dan kunjungan ke lapangan menjadi salah satu panduan untuk perencanaan pembangunan.

Tak Pengaruhi Kasus Hukum

Hary Tanoe Dukung Jokowi

Jakarta (HK)- Jaksa (HK) Agung M. Prasetyo mengatakan pernyataan dukungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak akan berpengaruh pada proses hukum yang sedang diusut kejaksaan. Ia menghindari anggapan hukum dijadikan sebagai alat politik.

Kalla Belum Tahu Menteri yang Terkena "Reshuffle"

JAKARTA (HK) - Isu perombakan kabinet kembali muncul belakangan setelah dinamika yang terjadi akibat berbedanya sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah. Jika benar terjadi, maka ini akan menjadi reshuffle Kabinet Kerja yang ketiga kalinya sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI pada Oktober 2014.