Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional Yuril Laporkan ke PBB

Yuril Laporkan ke PBB

JAKARTA (HK)- Kasus yang menimpa etnis Rohingya dilaporkan Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negera ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan itu dalam bentuk surat surat yang ditujukan pada Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya secara pribadi melaporkan kasus Myanmar ke Dewan PBB ke Jenewa untuk menjadi agenda dalam persidangan yang akan datang (Universal Periodic Review)," kata Yusril.

Dalam surat tersebut, Yusril juga meminta kepada Dewan HAM PBB mengundang pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi serta para Pemimpin Militer Myanmar. Yusril juga meminta para pemimpin Myanmar menjelaskan alasan dan tindakan apa yang telah mereka ambil dan akan dilakukan untuk mengatasi serangan genosida terbaru di Myanmar.

"Kami minta kepada Dewan HAM PBB untuk mengundang pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin Myanmar untuk menerangkan secara terbuka di hadapan sidang dewan HAM terhadap dugaan-dugaan telah terjadi pelanggaran berat di Myanmar," ujar Yusril.

Serangan genosida itu, kata Yusril, merupakan salah satu dari kejahatan yg bersifat serius atau kejahatan kemanusiaan dan itu berada di luar batas sebuah negara. "Apabila terjadi genosida di suatu negara, maka itu menjadi fokus dunia interasional dan semua orang berhak mempersoalkan itu dan membawanya ke dewan sidang Dewan HAM PBB," katanya.

Terkait dengan kekerasan, mantan Menteri Hukum dan HAM ini sangat menyangkan. Yusril mengatakan, Indonesia sedianya memiliki hubungan baik dengan Myanmar sejak zaman orde baru pimpinan Presiden Soeharto.

"Indonesia memang punya hubungan baik dengan Myanmar. Saya di Sekneg zaman Pak Harto, bahkan Pak Harto banyak melakukan upaya untuk membuka Myanmar terhadap isolasi selama kurang lebih 30 tahun," ujar Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (5/9).

Yusril menilai, Soeharto menjadi sosok yang meyakinkan negara lain agar Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN. Meski saat itu ada tekanan dari negara-negara barat terhadap pemerintah Indonesia karena aksinya tersebut. (cnn/net)

Share