Rabu09202017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional Pembekuan KPK Itu Usulan Perorangan

Pembekuan KPK Itu Usulan Perorangan

Pembekuan KPK Itu Usulan Perorangan

JAKARTA (HK)- Wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usulan perseorangan, bukan Pansus. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan anggota Pansus dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/9).

"Jangan bicarain dulu pembekuan itu, kami enggak pernah bicara pembekuan. Saya juga mau tanya emang siapa sih yang mau bubarin KPK, siapa deh, siapa yang bilang, saya mau tanya," ujar Agun.

Ia juga menyatakan usulan penghapusan kewenangan penuntutan KPK juga bukan usulan Pansus, melainkan perseorangan. Karena itu, ia meminta publik tidak menilai usulan tersebut mewakili sikap Pansus. Bahkan, kata Agun hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil, sebab itu baru akan ditentukan pada rapat paripurna Pansus di akhir September.

Kendati demikian Agun mengatakan sebagai sebuah usulan dari anggota, wacana pembekuan KPK tetap akan dikaji.

"Kami belum sampai ke opsi-opsi. Tapi kalau pandangan pribadi sampai menggagas pemikiran seperti itu tidak menutup kemungkinan itu ada," lanjut politisi Golkar itu.

Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi makin liar dan terlihat ada kecenderungan untuk meniadakan komisi itu.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung usulan tersebut. Ia mengatakan, biarkan saja itu menjadi wacana dan KPK tidak perlu takut.

"Mari hadapi dengan kepala dingin bahwa yang namanya politik pemberantasan korupsi memang harus dipikirkan," kata Fahri di sela-sela launching buku Ngeri-Ngeri Sedap karya Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Dia mengatakan, mumpung ada Pansus Angket KPK maka biarkanlah menjadi tempat memikirkan bagaimana komisi antikorupsi menjadi lebih baik lagi. "Tidak perlu takut," katanya.

Sebab, kata dia, KPK itu bisa diperkuat dengan memperbaiki apa-apa yang ada di dalamnya, membersihkan dari orang yang punya masalah, regulasi yang menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi.

Saat ditanya apakah setuju pembekuan KPK, Fahri menegaskan, biarkan saja dulu Pansus bekerja. "Menurut saya selesaikan Pansus-nya dulu. Mau bubar, mau beku, mau cair, santai saja," ujar Fahri.

Selanjutnya, Fahri mengusulkan, mencontoh KPK Korea Selatan yang sudah baik.
"Kuatkan institusi inti penegakan hukum, kemudian lembaga-lembaga yang membantu menguatkan institusi itu dijadikan satu biar efisien," pungkasnya.


Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia.

Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Sementara itu legislator PDIP Masinton Pasaribu menepis tudingan yang menyebut partainya mengusulkan pembekuan sementara ataupun pembubaran KPK.

Masinton yang juga wakil ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK menegaskan, partainya justru ingin memperkuat komisi yang kini dipimpin Agus Rahardjo itu.

Menurut Masinton, sejak awal sikap PDI Perjuangan jelas tidak ingin KPK dibubarkan. "Tapi, ingin diperbaiki dan itu sejak awal dibentuknya Pansus dan dipertegaskan Sekjen PDI Perjuangan," kata Masinton di acara launching buku Ngeri-Ngeri Sedap karya Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Masinton menambahkan, ide pembekuan KPK bukanlah resmi dari PDIP ataupun pansus. "Apa yang disampaikan bukan sikap resmi tapi pandangan pribadi anggota," ujarnya.

Dia mengatakan, partainya menjaga Pansus agar bekerja dalam koridor awal dibentuk. Pengambilan keputusan harus berdasarkan sikap resmi Pansus setelah mendengarkan pandangan fraksi.

Menurutnya pula, KPK tetap dibutuhkan. Tapi, memang perlu diperbaiki sistem maupun orang-orangnya.

"Kami ingin penegakan hukum tanpa melanggar hukum. PDIP tetap konsisten dan KPK harus fokus pada pemberantasan korupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Senada dengan itu anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo mengatakan, pansus belum pernah menyinggung maupun membahas pembekuan KPK. Rumor yang sedang ramai sekarang ini hanya wacana pribadi yang disampaikan Henry Yosodiningrat.

Bambang menuturkan, setiap anggota bolah saja menyampaikan wacana. "Tapi, apa yang disampaikan Henry Yosodiningrat belum pernah dibicarakan Pansus. Itu wacana yang berkembang saja, toh kami belum ambil keputusan," kata Bambang, Minggu (10/9).

Dia mengatakan, pansus itu berisi anggota yang berasal dari enam fraksi berbeda di DPR. Nah, setiap anggota punya pemikiran sendiri. Jadi, tegas dia, apa yang disampaikan Henry ini baru tingkat wacana oleh anggota yang ingin menyampaikan pendapat. "Semua orang bisa bicara. Tapi, belum ada diambil keputusan apa pun di pansus," katanya.

Menurutnya, Pansus belum sampai pada pembahasan pembekuan KPK. Pansus masih melakukan inventarisir temuan dan sejumlah dugaan pelanggaran yang ada di KPK. "Selama ini mungkin publik belum tahu, sekarang jadi tahu. Suka tidak suka publik akan mengetahuinya," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Nantinya, keputusan akhir dari rekomendasi yang dihasilkan Pansus akan diputuskan di rapat paripurna DPR.

Meski baru usulan perorangan dari anggota DPR, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lewat usulan itu publik akan bisa menilai siapa sebenarnya yang menentang dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Karena wacana pembekuan itu belum merupakan pendapat resmi institusi, KPK tetap akan bekerja sebagaimana biasanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami juga meyakini Presiden akan tetap mendukung pemberantasan korupsi seperti yang pernah dikatakannya," ujar Febri.

Ia menambahkan, jika kelak KPK benar-benar dibekukan, koruptor akan menjadi pihak yang paling diuntungkan karena KPK tidak bisa bekerja. (kcm/cnn/tmp/net)


 

Share