Sabtu11182017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional BUP Pelabuhan Kepri MoU dengan Pelni

BUP Pelabuhan Kepri MoU dengan Pelni

Manfaatkan Peluang Bisnis Pelabuhan

JAKARTA (HK) - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)  PT Pelabuhan Kepri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) di Kantor Pelni di Jakarta, Senin (11/9).
Penandatanganan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama BUP PT Pembangunan Kepri bersama PT Pelni untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang bisnis usaha pelabuhan dengan baik dan sehat.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pembangunan Kepri Huzrin Hood, mengatakan, PT Pelni adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah lama membidangi bisnis transportasi laut dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri dapat bersama-sama mengelola bisnis pelabuhan laut ini.

"Dengan MoU ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak," ujar Huzrin Hood.

Dengan didampingi Komisaris PT Pelabuhan Kepri Novy Harijanto dan Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Azis Kasim Djou penandatangan MoU ini berisi beberapa kesepakatan salah satunya tentang pengembangan sarana prasarana, Bidang Perhubungan Laut, Logistik, Pemasaran, Media dan Angkutan Laut.

Adapun beberapa pasal dalam MoU ini antara lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang bergerak di bidang usaha pelayaran serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas.

"Sementar Pihak kedua adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat amanat negara dalam melakukan pengusahaan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan, jasa kepelabuhan dan transportasi serta sarana dan prasarana pendukung terkait lainnya di laut perairan Kepulauan Riau, .," ujar Huzrin.

Dimana provinsi Kepri saat ini memiliki wilayah lautan sekitar 96 persen dan daratan 4 persen dengan kewenangan pengelolaan 0 sampai 12 Mil laut sesuai Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu,lanjutnya pihak kedua juga mempunyai kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kesepahaman ini.

Serta beberapa pasal lainnya yang berhubungan dengan persoalan pelayaran dan pengoperasionalan tol laut. Kedepannya,Huzrin mengharapkan agar setelah ada MoU ini pengelolaan usaha transportasi pelabuhan dapat dilakukan dengan baik dan bersama Pelni. (r/efr)

Share