Kamis10022014

Last update12:00:00 AM

Back Nasional Rumah Istri Muda Rusli Zainal Kembali Digeladah

Rumah Istri Muda Rusli Zainal Kembali Digeladah

KPK Sita Sejumlah Dokumen

JAKARTA (HK)-- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan rumah yang ditempati istri muda Gubernur Riau Rusli Zainal, tersangka kasus suap pembahasan revisi Perda PON Riau di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (20/3).

Selain rumah Rusli yang ditempati istri mudanya Syarifah Aida, KPK juga menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto dan anggota FPG di DPR, Kahar Muzakir dan PT Findo Muda, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeladahan itu KPK menyita tiga kardus.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan penggeledahan di sejumlah tempat itu merupakan kelanjutan dari penggeladahan, Selasa (19/3) lalu. Dari penggeledahan kemarin, tiga kardus yang disita itu, isinya adalah beberapa dokumen yang ditengarai berkaitan dengan tersangka Rusli dan proses PON.

"Beberapa kardus itu kita temukan lebih banyak data di Findo Muda," katanya, Rabu (20/3).

Dia menegaskan, tidak ada penyitaan laptop komputer dari penggeledahan di empat tempat itu. "Tapi kardus berisi dokumen," jelasnya.      

Kendati demikian, Johan memastikan Rusli, Setya dan Kahar belum berencana dipanggil KPK. Begitu juga dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, belum ada rencana dipanggil KPK. “Belum ada informasi,” tegas Johan

Dugaan keterlibatan anggota DPR (Fraksi Golkar), Kahar Muzakir dan Setya Novanto pernah diungkap oleh saksi sekaligus terdakwa dalam sidang PON, Lukman Abbas.

Dia mengaku pernah menyerahkan uang kepada ajudan Kahar Muzakir untuk memuluskan usulan penambahan anggaran PON ke pusat senilai Rp290 miliar.

Uang itu diserahkan beberapa tahap dengan jumlah mencapai US$1 juta. Penyerahan uang ini dilakukan setelah Gubernur Riau Rusli Zainal mengadakan pertemuan dengan Kahar Muzakir dan Setya Novanto di DPR RI. Namun saat diperiksa sebagai saksi, baik Kahar maupun Setya Novanto membantahnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan, kemungkinan akan ada anggota DPR menjadi tersangka masih akan terus berkembang pasca penetapan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Pasalnya, berbagai saksi dan keterangan masih akan terus digali oleh penyidik. “Ini semua masih berkembang. Tidak menutup Kemungkinan bertambah,“ kata Busyro.

Terkait rumah Rusli di Jakarta yang ditempati istri mudanya di Jalan Pulau Panjang C13 No 40, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Busyro menjawab dengan bergurau.

"Ini nanya soal istri kedua, istri saya saja cuma satu. Soal istri, no comment," kata Busyro ketika ditemui di kantor Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, Rabu (20/3).

Proses penggeledahan rumah Rusli Zainal kemarin, dimulai dari Perumahan Permata Buana di Jalan Pulau Panjang lV-13/40. Setelah itu dilanjutkan ke Jalan Kembangan Utama Blok H7-1 RT 07 RW 09, sekitar 400 meter jauhnya dari rumah pertama.

Masuk bersama anggota Kepolisian Sektor Kembangan, penyidik KPK masuk ke dalam rumah pukul 15.30 WIB dan keluar pukul 17.10 WIB. Kedatangan penyidik sempat ditolak oleh penghuni rumah. Namun setelah didesak oleh polisi, seorang penghuni membukakan pintu gerbang rumah.

Ketua RW 09 Kurniawan menuturkan rumah di Jalan Kembangan Utama masih atas nama Syarifah Darmiati Aida,  sama dengan rumah di Jalan Pulau Panjang. Ia enggan menjelaskan apakah rumah itu milik Rusli.

Dari pantauan, rumah yang terletak di sudut jalan itu terlihat berantakan. Ada kayu terlihat yang berserakan. Rumah dua lantai berwarna hijau ini berpagar besi setinggi 2,5 meter. Menurut pengakuan Royanih, petugas keamanan setempat, rumah tersebut sudah lama kosong. "Dulu hanya ditempati dua orang," kata Royanih. Ia sempat melihat empat mobil terparkir, sebelum penghuninya pergi.

KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka pada 8 Februari 2013. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. (net/temp)

Share