Jumat10242014

Last update12:00:00 AM

Back Nasional DPR Akan Bentuk Panja Hutan Lindung Kepri

DPR Akan Bentuk Panja Hutan Lindung Kepri

 Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang kawasan hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini disampaikan Komisi IV saat menerima rombongan Gubernur Kepri di Gedung DPR RIJAKARTA (HK) - Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang kawasan hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini disampaikan Komisi IV saat menerima rombongan Gubernur Kepri di Gedung DPR RI, Rabu (2/10).
Ketua Komisi IV Firman Soebagyo mengatakan, Komisi IV DPR RI akan membentuk Panja yang akan melakukan pendalaman yang lebih spesifik dengan turun ke kepri untuk melakukan cek lapangan. Setelah itu komisi IV akan menentukan sikap dengan memanggil Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk memfinalkan masalah ini.

"Sekarang permasalahan ini kami ambil alih dengan membentuk Panitia Kerja yang lebih spesifik dimana Panja akan turun ke daerah untuk melihat secara langsung. Setelah itu baru kita menentukan sikap dan memanggil Menteri Kehutanan," katanya di hadapan Gubernur Kepri Drs H Muhammad Sani beserta rombongan di antaranya, Bupati Bintan Ansar Ahmad, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, Wakil Walikota Batam Rudi SE, Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja, wakil Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan pejabat lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam menambahkan, Dampak Penting Cakupan Luas (DCLS) yang diajukan Tim Paduserasi ternyata tidak diakomodir secara menyeluruh oleh Kementerian Kehutanan. Padahal berdasarkan kajian dan telaah yang telah dilakukan terdapat daerah penggunaan lain yang telah dimanfaatkan. Sementara SK Kemenhut membabat rata dengan menyatakan semua daerah tersebut adalah hutan.

"Kita juga melihat kewenangan yang berlebihan dari Kemenhut dalam hal ini. Sebuah keputusan yang berdampak penting seharus melibatkan DPR sebelum memutuskannya," ujarnya.

Ditambahkan anggota Komisi IV Anton Sihombing, pembentukan Panja memang sangat diperlukan agar dapat membahas secara intensif permasalahan ini. Namun ia mengingatkan agar DPR tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan terutama terkait permasalahan lahan yang cukup pelik dimana ia sendiri bersama tim mengaku sudah dua kali berkunjung ke Kepri.

"Setelah mendengar paparan dari Pemprov Kepri dan Tim Paduserasi kita harus menyikapinya dengan membentuk Panja. Karena pada dasarnya SK Menhut itu sendiri kita lihat sebagai sebuah keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang, namun tetap dibutuhkan kehati-hatian," ujarnya.

Sebelumnya, di hadapan para anggota Komisi IV DPR RI, Gubernur Kepri Drs H Muhammad Sani meminta agar persoalan hutan di provinsi ini terkait terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 ditangani serius oleh DPR RI. Pada kesempatan itu, selain memaparkan masalah hutan lindung, Sani juga membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri.

Sani meminta agar Komisi IV DPR RI membantu mencarikan solusi dan  kejelasan mengenai alih fungsi hutan lindung yang terjadi di Kepri, seperti di Batam, Tanjungpinang dan Bintan, yang saat ini membuat resah masyarakat dan para investor.

Kata Sani, di beberapa daerah yang masuk ke dalam SK Menhut, merupakan zona pengembangan perdagangan bebas atau FTZ. Karenanya, terbitnya SK Menhut menjadi hambatan untuk kemajuan pembangunan di Kepri.

"Pertemuan dengan Komisi IV DPR RI ini  kita harapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang memuaskan bagi kelangsungan pembangunan Kepri," kata Gubernur.

Ketua BP Batam Mustafa Widjaja ikut menjelaskan bahwasanya jika permasalahan ini tidak segera mendapat kepastian hukum maka sejumlah investor dipastikan akan hengkang dari Batam. Sementara besarnya kerugian yang ditimbulkan dari hengkangnya investor ini sekitar Rp5 triliun ditambah dengan di-PHK-nya sekitar 10 ribu tenaga kerja.

Seperti diketahui, persoalan hutan lindung Kota Batam yang sudah telanjur dialokasikan menjadi kawasan perumahan dan industri sudah lama berlarut-larut. BP Batam bersama instansi terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam sudah cukup lama berupaya menyelesaikan persoalan ini kepada Menhut.

Terakhir, tim padu serasi yang terdiri dari seluruh instansi terkait dibentuk untuk membahas penyelesaikan persoalan ini. Sayangnya, hasil kerja tim padu serasi ini ternyata tidak juga menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, malah menambah ruwet permasalahan. Sebab, SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013 yang merupakan hasil akhir dari tim padu serasi itu tidak sesuai dengan harapan. Bukan saja tidak menyetujui permohonan perubahan status hutan lindung yang sudah telanjur dialihfungsikan, SK itu konon malah memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan lindung, seperti pusat pemerintahan di Batam Centre.

Tim Kemenhut ke Batam

Sementara itu, tiga perwakilan dari Menteri Kehutanan akan turun ke Batam bersama Tim Komite II DPD RI, guna meninjau kawasan yang disebutkan dalam SK Menhut No.463 sebagai kawasan hutan lindung.

"Mewakili Menhut, besok (hari ini) tiga Direktur dari Kemenhut turun langsung ke Batam," ujar Ketua Tim Advokasi Komite II DPD RI, Jasarmen Purba di Hotel Haris Batam Centre, Rabu (2/10).

Kunjungan tim ini, lanjut Jasarmen, merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan lintas sektoral sebelumnya di Jakarta, yang mana dihadiri oleh seluruh stakeholders.

"Kedatangan mereka atas hasil tim investigasi dan tindaklanjuti pertemuan sebelumnya," kata Senator asal Kepri ini.

Kata Jasarmen, ada tiga hal penting yang menjadi agenda tim ini selama berkunjung ke Batam. Pertama, melihat dan membandingkan secara langsung hasil kajian Tim Paduserasi yang dianggap berbeda dengan SK Menhut. Kedua, tim akan meninjau dampak negatif dari SK Menhut. Salah satunya, terkait kendala dokumen di Badan Pertanahan Negara (BPN) yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat.

"Kita juga akan mengajak mereka melihat langsung berapa biaya yang akan timbul jika pabrik-pabrik yang ada dihutankan," tegasnya.

Yang tak kala penting, dalam kunjungan itu akan disampaikan adanya perihal pelanggaran dari SK Menhut. Dimana seharusnya Batam menjadi lex specialis yang ditandai dengan Kepres 41 tahun 1973 dan Pepres terkait pelabuhan bebas.

Sesuai rute, tim akan bergerak mulai pukul 10.00 WIB dari Kantor DPD RI Perwakilan Kepri di Tanjungpinggir, kemudian ke daerah Batuaji, Tanjunguncang, Batam Centre dan menutup perjalan di wilayah Nagoya. (rul/ays)

Share