Senin11242014

Last update12:00:00 AM

Back Nasional Kewenangan MK Perlu Dicabut

Kewenangan MK Perlu Dicabut

Usulan Perppu oleh Presiden

Jakarta (HK)- Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sepakat atas rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, Presiden hendaknya juga mengatur pencabutan kewenangan MK untuk mengadili perkara Pilkada, dengan masa transisi tertentu.
"Pemeriksaan perkara Pilkada harus dikembalikan lagi ke Pengadilan Tinggi (PT) sesuai yurisdiksinya, tapi ada kasasi ke Mahkamah Agung (MA). PT dan MA diberi batas waktu maksimum untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara Pilkada agar tidak berlarut-larut," kata Yusril di Jakarta, Minggu (6/10).

Sementara MK, kata Yusril, cukup mengadili sengketa Pemilu yang bersifat Nasional, yakni Pemilu DPR, DPD dan Pemilu Presiden.

"Dengan demikian MK tidak sibuk mengadili perkara pilkada yang tidak perlu dan buang-buang waktu serta memakan biaya besar bagi pencari keadilan. Karena pemeriksaan perkara Pilkada terbukti rawan suap bagi MK. Kasus penangkapan Akil menjadi contoh nyata," kata Yusril.

Perppu juga harus menegaskan bahwa PT dan MA dalam mengadili Pilkada harus sidang secara terbuka, tidak (jangan) hanya membaca berkas seperti Banding dan Kasasi selama ini di MA.

"Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam mengadili sengketa verifikasi antara partai politik dengan KPU, sidang-sidang yang dilakukan oleh PT terbuka dan benar-benar sidang seperti sidang di Pengadilan Negeri tingkat pertama," ujarnya.

Dirinya berpendapat, diajukannya Perppu pengganti UU MK oleh Presiden SBY terdapat cukup alasan. Istilah "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" tergantung pada pandangan subyektif Presiden yang bertanggungjawab mengeluarkan Perpu tersebut.

Dikatakannya, tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK beberapa hari lalu, adalah kejadian luar biasa yang mendorong Presiden untuk bertindak cepat memulihkan kepercayaan rakyat kepada MK.

"Kalau Presiden ajukan RUU untuk hal-hal yang saya kemukakan di atas, akan sangat memakan waktu. Karena itu ada kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar bagi Presiden mengeluarkan Perppu," katanya. Ia juga mengingatkan, MK untuk tidak "ngeyel" mengajukan uji materi bila Perppu sudah disahkan DPR RI menjadi UU.

Selain Yusril, mantan Ketua MK Mahfud MD juga mendukung langkah Presiden mengusulkan Peppu untuk MK.

"Itu memang wewenang konstitusional presiden. Kalau memang ada alasan-alasan yang dianggap genting. Menurut saya saat ini keadaan cukup genting," kata Mahfud, Sabtu (5/10) malam.

Mahfud mengatakan MK saat ini sudah dihujani oleh kritik dan kecurigaan. Sudah selaiknya seorang kepala negara mengambil langkah strategis untuk melakukan penyelamatan.

Jimly Tak Setuju

Sementara itu, usulan diterbitkannya Perppu itu justru ditentang Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK lainnya. Ia menyebut, Perppu yang disiapkan Presiden  untuk menyelamatkan MK itu inkonstitusional.

"Tidak perlu ada Perppu karena tidak menyelesaikan masalah," kata Jimly.

Langkah presiden tersebut, lanjutnya, sangat emosional karena Perppu itu keluar kalau negara dalam keadaan genting dan memaksa.  

"Negara tidak dalam keadaan genting. Rakyat marah itu wajar, ini hanya gejala sesaat tapi jangan mengambil sikap yang emosional untuk sebuah keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," tutur Jimly.

Jimly menegaskan kasus suap Ketua MK Akil Mochtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tidak menyebabkan negara dalam keadaan genting dan memaksa.

"Ini merupakan masalah kejahatan yang harus dipisahkan dengan kelembagaannya. Jadi harus segera dihilangkan hubungan pribadi dan lembaga. Ini masalah kejahatan, tanggung jawab pribadi," tegas Jimly.

Apalagi menurut Jimly dikeluarkan Perppu tidak meminta pendapat dan pertimbangan dari MK sendiri. "MK tidak diajak tapi mengajak lembaga tinggi negara lain yang tidak ada kepentingannya. Inikan seolah-olah negara mengadili MK. Tidak ada urusannya lembaga tinggi negara itu mengurusi penyelesaian kasus MK. Ini jelas negara berusaha mengebiri dan mempereteli kekuasaan MK,'' cetusnya.

Menanggapi penolakan Jimly Asshidiqie, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan Perppu mengenai penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Presiden, sesuai dengan konstitusi.

"Perpu merupakan hak dan kewenangan Presiden yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal 22," katanya di Bali, kemarin.

Menurut Djoko, sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, ayat 1, Presiden memiliki hak dan kewenangan dalam kegentingan memaksa untuk membuat perppu.

Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR dalam persidangan sebelum diundangkan, demikian bunyi ayat 2 pasal 22. Pada ayat 3 disebutkan bila tidak disetujui pemerintah harus mencabut perppu tersebut.

"Apabila melihat pasal 22 pernyataan Pak Jimly tidak benar karena justru perppu hak dan kewenangan Presiden," ujarnya.

Djoko pun membantah bahwa rencana pengajuan perppu itu dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi tak mau mengomentari rencana Presiden mengeluarkan Perppu karena potensial berperkara di MK.

"MK sebagai lembaga peradilan tidak imun terhadap pengawasan dari mana pun sepanjang tidak mengganggu independensi MK yang dijamin oleh UUD 1945," ujar  Hamdan.

Hamdan yang mewakili delapan hakim MK juga menyadari kekecewaan masyarakat terhadap Ketua Mk Akil Moctar yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dalam perkara Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"MK meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan pihaknya sepenuhnya menyerahkan kasus pada penegak hukum," katanya.

Hamdan juga mengatakan peristiwa yang terjadi pada Akil Mochtar adalah peristiwa hukum yang bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan.

Pidana Pencucian Uang

Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap terkait Pilkada Gunung Mas dan Lebak, Akil Mochtar akhirnya mengundurkan diri sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima MK, Sabtu (5/10) malam.

Terkait kasus Akil, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan bahwa KPK dapat menjerat Akil Mochtar dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini untuk membuktikan sumber uang terkait kasus dugaan penerimaan suap yang menjerat Akil.

"Ini untuk mencari uang-uang hasil kejahatan dari mana sumbernya," kata Tama, kemarin.

Tama menerangkan, dalam kasus suap, pasal pencucian uang pernah diterapkan untuk Wa Ode Nurhayati. Wa Ode merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Menurut Tama, nantinya KPK dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik. Dalam persidangan, Akil harus dapat membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari hasil kejahatan korupsi.

"Banyak terobosan hukum. Bisa gunakan sistem pembuktian terbalik," terang Tama.

Seperti diberitakan, Akil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan di Lebak, Banten. Akil tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu (2/10) malam bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha bernama Cornelis. Dari rumah Akil, KPK menyita uang yang nilainya sekitar Rp3 miliar. Uang itu diduga akan diberikan Chairun Nisa dan Cornelis kepada Akil terkait kepengurusan sengketa pilkada di Gunung Mas.

Untuk kasus pilkada Gunung Mas, ada empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis, KPK menetapkan calon bupati petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, sebagai tersangka.

Kemudian, dalam kasus Pilkada Lebak, KPK kembali menetapkan Akil sebagai tersangka atas dugaan menerima uang. Untuk kasus ini, dia dan advokat Susi Tur Andayani diduga menerima uang Rp1 miliar dari Tubagus Chaery Wardana.

Adapun Tubagus diketahui sebagai adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. KPK juga menetapkan Tubagus dan Susi sebagai tersangka dalam kasus ini. (ant/kcm/dtc/rol)

Share