Rabu04252018

Last update05:00:00 AM

Back Natuna Alokasi DD Tahap II Segera Disalurkan

Alokasi DD Tahap II Segera Disalurkan

NATUNA (HK) - Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan, Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Suryanto mengatakan, untuk proses penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2018 segera dikucurkan.
Tahap II akan segera disalurkan ke RKD karena KPPN telah menyalurkan ke RKUD, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3), maka Pemerintah Daerah akan segera menyalurkan Dana Desa tahap II sebesar Rp21.805.917.600 atau 40  persen dari pagu alokasi.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keungan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transer ke Daerah dan Dana Desa. Memiliki mekanisme yang telah diatur penyalurannya dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) lalu RKD (Rekening Kas Desa).

"Namun semua itu tergantung dari hasil laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,"kata Suryanto melalui telphonenya. Senin (16/4).

Dikatakannya, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berjalan, proses penyaluran harus menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 persen  dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50 persen. Dan capaian output dihitung berdasarkan persentase dari seluruh kegiatan.

Selain itu Pengelolaan transfer ke desa juga diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

"Untuk diketahui dalam laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya (2017) mencapai 94,5 persen, dan SiLPA 5,48 persen yang ada di RKD (Rekening Kas Desa) dialokasikan selanjutnya dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BPKPAD telah membuat sistem pelaporan untuk memudahkan Desa dalam penyampaian laporan mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis web, dengan pertimbangan telah membaiknya infrastruktur IT, sehingga Desa tidak perlu lagi mendatangi BPKPAD. Hal ini supaya setidak-tidaknya efisiensi waktu dan biaya bisa ditekan.

"Salah satu contohnya di sistem yang sedang kami kembangkan memuat data-data kegiatan Dana Desa sehingga Desa dalam mendokumentasikan foto-foto kegiatan dari Dana Desa sesuai dengan kegiatannya dan hasil foto akan memuat informasi peta dan titik GPS dari kegiatan dimaksud, sehingga memudahkan SKPD ataupun auditor dalam melakukan monitoring dan pengawasan. Disamping itu sistem ini dibangun untuk memudahkan dalam pelaporan khususnya kewajiban pelaporan di OMSPAN berbasis online yaitu laporan konsolidasi penyaluran, penyerapan dan capaian output yang dilakukan BPKPAD," paparnya.

Pihaknya juga berharap, kepada seluruh Desa untuk menyampaikan laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun dalam Peraturan Bupati lebih tepat waktu dan taas terhadap peraturan perundang-undangan.

"Kita ingin penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) menyatakan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD," harapnya.(fat)

Share