ANAMBAS - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan proyek 2011 yang terbengkalai. Pasalnya, terdapat sekitar 30 paket proyek fisik diputus kontrak, dan tahun ini akan diselesaikan.

Kepala Dinas PU, Eko Suntarso mengatakan, masalah waktu  merupakan kendala utama yang menyebabkan beberapa proyek pembangunan menjadi terbengkalai. "Waktunya terlalu mepet, belum lagi di Anambas terjadi musim utara yang menjadi salah satu kendala pembangunan di daerah ini,"kata Eko kepada Haluan Kepri, Rabu (2/5).

Menurut Eko, untuk tahun 2012 ini ada sekitar 400 paket baik itu PL maupun lelang pembangunan fisik di dinasnya. Dengan banyaknya proyek pembangunan tersebut, membuat PU sejak dini telah melakukan antisipasi agar progres pekerjaan yang dilaksanakan menjadi baik.

Salah satu yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada para kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Bahkan untuk mendukung hal itu, pihaknya akan menyiapkan pengawas di masing-masing kecamatan, minimal satu orang per kecamatannya, "Penganggaran untuk konsultan pengawas akan dimaksimalkan, sehingga pengawasannya benar-benar baik,"jelasnya.

Selanjutnya, Eko menyampaikan agar pekejaan tersebut berjalan  sempurna sesuai dengan SOTK, maka PU dibagi atas empat bidang diantaranya Cipta Karya, Jasa Marga, SDA, dan Jasa Konstruksi. Masing-masing nantinya akan melakukan pekerjaan dengan bidangnya, sehingga hasil yang didapat dalam proyek pembangunan benar-benar maksimal.

Eko mengakui, dengan adanya ULP dan LPSE ini  sangat bagus, sehingga terjadi seleksi dan kompetisi yang sehat bagi para kontraktor, dimana efek pembangunan yang diselenggarakan pada tahun 2012 dapat  baik.

Progres yang diharapkan  adalah hasil lelang, dan pemenangnya mampu mengerjakan proyek pembangunan sesuai skedule,  dan bobotnya memuaskan. "Yang kita butuhkan adalah kontraktor yang mampu menghasilkan proyek pembangunan dengan baik dan bobotnya memuaskan,"terangnya.

Eko mengungkapkan, pihaknya saat ini masih kekurangan pegawai. Tiga perempat dari jumlah pegawai harusnya PNS, namun saat ini kondisinya 50 persen PNS dan 50 persen lagi PTT. Dengan kondisi yang ada ini, pihaknya akan mengajukan kepada BKD untuk penambahan pegawai.

"Kita siap menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun, dan dengan kontrol yang dilaksanakan guna menjadikan pembangunan benar-benart sesuai  harapan seluruh masyarakat,"pungkasnya.(yud)