Tolak Kenaikan Harga BBM

BATAM-Ribuan pekerja di berbagai daerah di Kepri turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu (21/3). Di Batam buruh yang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mengecam rencana kenaikan BBM.

Aksi demo di Batam dipusatkan di Kantor Pemko dan DPRD Batam berlangsung  aman. Sementara unjuk rasa di Bintan berlangsung di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Pantauan di lapangan, konsentrasi massa di Batam terjadi sejak pukul 06.00 WIB di kawasan Batamindo Industrial Park (BIP) Mukakuning. Dari kawasan BIP, massa melakukan jalan kaki sambil mendorong sepeda motor menuju ke Pemko Batam.

Aksi ini menyebabkan ruas jalan macet. Beberapa rute tertentu terpaksa dialihkan untuk menghindari kemacetan yang dilewati pekerja. Seperti di simpang Panbil, simpang Kabil, simpang Kara, simpang Frangky dan simpang Masjid Raya.

"Ada sekitar 20 PUK SPMI di perusahaan kawasan BIP Muka Kuning yang turun dalam aksi demo," ungkap salah seorang pengurus SPMI Batam, Zaenal Arifin.

Zaenal menyebutkan, perwakilan PUK SPMI yang ikut dalam aksi demo diantaranya PUK SPMI PT Japan Servo Batam, PT Varta, PT Unisem, PT Infineon, PT Epson, PT Sanmina, PT Rubycon, PT TDK/Epcos, PT Sanyo, PT Shimano dan lainnya.

Masing-masing PUK, menurunkan masa dengan jumlah bervariasi, dari 20 hingga 100 orang. Ditambah lagi masa dari serikat pekerja lain, seperti SPSI dan SBSI Kota Batam.

Di gerbang Kantor Pemko, kedatangan ribuan masa dihadang Polwan dan kawat berduri. Sejumlah petugas Satpol PP, polisi dan aparat TNI juga terlihat siaga di sekitar lokasi tersebut.

"Tujuan kita ke sini untuk menolak dengan tegas kenaikan harga BBM. Jika ini tetap dinaikkan, maka kita akan menurunkan massa yang lebih besar," ujar Koordinator Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto dalam orasinya.

Ketua SPSI Kota Batam, Syaiful Badri mengatakan, rencana pemerintah  menaikkan harga BBM ini semakin menjadikan perjuangan kenaikan angka upah minimum kota (UMK) sia-sia. Sebab akan berpengaruh pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) dalam pembahasan UMK ke depan.

"Kita meminta walikota untuk menyampaikan ke pemerintah pusat penolakan kenaikan harga BBM ini," ujarnya.

Ketua DPC SPMI Batam, Yoni Mulyo Widodo menyatakan, meskipun Walikota Batam tidak berwenang membatalkan rencana kenaikan harga BBM, namun pemerintah daerah bisa mengusulkan ke pusat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Dengan menyampaikan penolakan rencana kenaikan harga BBM secara langsung ke pusat.

"Kami siap membela walikota, kalau itu demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sementara di Bintan, sekitar ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Bintan juga menolak kenaikan harga BBM. Mereka  menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (21/3).

"Kami buruh menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," teriak para buruh begitu sampai di halaman kantor Gubernur Kepri.

Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Bintan, Parlindungan Sinurat mengatakan kenaikan BBM sangat berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil dan buruh.

"Tidak ada gunanya upah minimum kabupaten/kota yang baru-baru ini diperjuangkan, tidak ada nilainya lagi. Sebab naiknya harga bahan kebutuhan pokok akibat naiknya BBM," kata Parlindungan.

Menurut dia, buruh sangat merasakan imbasnya dengan naiknya BBM awal April mendatang, terutama menurunnya daya beli masyarakat.
"Buruh merasakan imbasnya, sementara pemerintah tidak merasakan kesulitan yang dialami pekerja atau buruh," ujarnya.

Parlindungan mengatakan akan terjadi gejolak nantinya, karena buruh atau pekerja akan meminta lagi UMK sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Ia juga menyesalkan atas sikap DPRD Kabupaten Bintan dan DPRD Kepri, yang hingga saat ini tidak memberikan respon apa-apa terkait dengan wacana pemerintah pusat yang akan menaikan harga BBM.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat, harusnya mereka  lebih peka terhadap penderitaan rakyat saat ini dan juga seharusnya menyuarakan penolakan.    

Aksi damai pekerja itu berlangsung aman, walau pun dijaga ketat sejumlah aparat kepolisian dan beberapa orang Brimob serta Satpol PP.

Massa buruh diterima Asisten III Setdaprov Kepri, Said Agil untuk menyampaikan sikapnya secara tertulis.

Said Agil berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Kepri, HM Sani.

"Sehubungan dengan tidak adanya gubernur, jadi aspirasi dari kawan-kawan akan ditampung terlebih dahulu. Nantinya  saya akan sampaikan ke gubernur. Sebenarnya pihak pemerintah provinsi telah membahas dengan timnya akan antisipasi kenaikan harga BBM ini pada  13 Maret lalu. Namun saya tidak mengetahui hasil dari rapat tersebut" ujar Said Agil dihadapan para demonstran.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan, pihaknya akan melakukan operasi pasar jika kenaikan harga BBM terjadi.

"Dengan menggelar oprasi pasar nantinya diharapkan masyarakat kecil akan terbantu, atas kenaikan haraga BBM tersbut, terang Tagor.  

Usai berdialog dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepri diwakili Said Agil, Tagor Napitupulu dan Kepala Kesbangpol Provinsi Kepri, Safri Salisman, akhirnya pendemo membubarkan diri dengan tertib. (wan/lim/sut)