BATAM- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk membangun batalyon dan pangkalan marinir TNI Angkatan Laut (AL) di Pulau Nipa, Kota Batam. Pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura itu dinilai SBY sangat strategis sebagai basis untuk menjaga Selat Malaka dan menghadapi kejahatan transnasional.

Oleh: Zaki Setiawan, Liputan Batam

"Dilaporkan kepada saya, rencana pembangunan batalyon marinir di wilayah ini. Dan telah saya putuskan tadi, dari 3 alternatif yang diusulkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, kita pilih tempat yang kita rasa paling memiliki nilai strategis dan taktis, dan insya Allah akan segera dibangun (di sini)," kata Presiden SBY dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Nipa, Kota Batam, Sabtu (2/6).

SBY menjelaskan, pembangunan satu batalyon marinir di Pulau Nipa dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan di pos terdepan wilayah kedaulatan Indonesia. Pulau Nipa dipilih dari tiga alternatif lokasi yang diajukan Menteri Pertahanan kepada Presiden.

Awal Mei lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Soetardjo, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin telah mengunjungi Tanjung Sebatik, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk meninjau kelayakan lokasi itu untuk pembangunan markas batalyon dan pangkalan marinir. Selain Tanjung Sebatik, kata Purnomo ketika itu, pihaknya juga meninjau kelayakan lahan di Pulau Galang, Batam. "Ada tiga atau empat titik," ucap Purnomo saat itu.

Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin mengatakan batalyon dan pangkalan marinir yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan tempur seperti artileri, roket dan perahu tempur. "Batalyon marinir yang akan dibangun ini cukup besar, kekuatan pasukan sekitar 700 personel dan dipimpin seorang perwira berpangkat letnan kolonel," ucapnya.

Berdasarkan laporan Menteri Pertahanan kepada SBY, Pulau Nipa telah dikembangkan sebagai pos penjagaan terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang dijaga satuan marinir dan satuan TNI Angkatan Darat (AD), dengan komposisi dua pertiga (60) marinir dan sepertiga (30) TNI AD untuk melaksanakan tugas-tugas pos depan tempur bagi pertahanan negara. "Dengan demikian akan ada 1 batalyon marinir di kawasan ini, yang disamping benar-benar menjadi pos terdepan pertahanan, juga bisa ikut menjaga keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kemudian juga ikut dalam menghadapi kejahatan transnasional bersama-sama dengan kepolisian dan penegak hukum yang lain," kata Presiden SBY.

Selain dirancang untuk menjadi pos terdepan pertahanan RI, Pulau Nipa juga dikembangkan untuk kegiatan ekonomi dan usaha. Mengingat di kawasan Batam, Bintan, Karimun serta Singapura dan Johor sebagai pusat ekonomi dan bisnis. "Nipa dibangun untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan kita dengan memanfaatkan letak yang strategis," ungkapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Soetardjo mengatakan, pemerintah pusat berencana membangun beberapa usaha di Pulau Nipa, di antaranya labuh jangkar kapal-kapal internasional yang melalui Selat Malaka dan usaha perikanan. Sampai saat ini, kata dia, pemerintah masih membuat perencanaan pengembangan pulau yang nyaris tenggelam.

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, Pulau Nipa akan dikembangkan sebagai kawasan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis pertahanan. Di atas pulau 44 hektare (ha) itu, seluas 15 ha untuk pertahanan, dan 12 ha untuk bangun fasilitas, labuh kapal.

Selain labuh jangkar, juga akan dikembangkan usaha yang berkaitan dengan itu, yaitu pengisian bahan bakar dan penjualan air.

Bahan bakar akan dipasok dari Depo Pertamina Pulau Sambu sedangkan air dari Pulau Karimun Besar.

Diperkirakan kebutuhan bahan bakar untuk usaha itu sebanyak 6 juta liter. Sedang air bersih sebanyak 2,5 juta liter.

Ia mengatakan, bahan bakar akan dijual dengan harga keekonomian. "Pulau Nipa akan mampu melayani lima kapal berbobot 50.000 GT.

Naik KRI Diponegoro

Dalam kunjungannya, SBY juga meninjau pulau dan barak prajurit serta melakukan penanaman pohon Waru dan Jati Londo. Ikut mendampingi SBY, Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Soetardjo, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Gubernur Kepri HM Sani.

Kehadiran SBY dan rombongan disambut Korps Marinir TNI AL dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Nipa. Ikut juga menyambut Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Ketua DPRD Kepri HM Nur Syafriadi, Kepala Kejati Kepri, Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi, dan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja.

Rombongan SBY merapat di dermaga Pulau Nipa sekitar pukul 15.15 WIB menggunakan KRI Diponegoro-365 dan diiringi tiga kapal yaitu KRI Clurit, KRI Kujang dan Matacora. Sekitar satu jam melakukan peninjauan, SBY dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Lagoi, Pulau Bintan menggunakan ferry Dumai Express Line-1.

Kepada Presiden, Komandan Pulau Nipa menjelaskan fasilitas yang terdapat di situ. Yakni pos pengawas untuk mengawasi dermaga dan kapal yang mau lewat, posko Satgasmar, mess prajurit Usman dan Harun. Terdapat 90 pasukan yang ada di Pulau Nipa, terdiri atas 60 pasukan marinir dan 30 pasukan TNI AD.

Kepada media, Presiden menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama 3 hari sejak 31 Mei 2012. Yakni dimulai dengan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand. Presiden SBY memenuhi undangan PM Thailand Yinluck Shinawatra untuk menghadiri World Economic Forum for East Asia. "Forum ini kami gunakan untuk mendapatkan peluang bagi peningkatan kerjasama ekonomi dan bisnis, utamanya investasi," katanya.

Kemudian pada 1 Juni 2012, Presiden menuju Singapura dan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Shangri-La Dialogue yang merupakan konferensi kerja sama dalam pertahanan. Konferensi ini diadakan bergilir, dan tahun lalu diselenggarakan di Jakarta dengan nama Jakarta International Defense Dialogue. (ant)