5 Perusahaan Reklamasi Besar-besaran

BATAM (HK)-- Reklamasi Pantai di kawasan utara Tiban III yang sudah menjorok sekitar ratusan meter ke Pulau Bokor, kini mulai dikeluhkan para nelayan setempat. Jika tidak diatasi secara serius, reklamasi ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan keluarga di kawasan itu.

Kondisi yang memprihatinkan ini terungkap, ketika tim Haluan Kepri memantau aktifitas reklamasi di kawasan Pantai Tiban III,  Minggu (3/6). Terlihat sejumlah kendaraan keluar- masuk membawa tanah untuk reklamasi. Di atas hamparan lahan reklamasi yang telah dipadatkan, juga terlihat sejumlah pekerja yang tengah menyelesaikan pekerjaan.

Proyek reklamasi besar-besaran ini diduga dilakukan lima perusahaan besar di antaranya  PT AM, PT TM dan PT GL.  Hingga saat ini area penimbunan bibir pantai sudah mendekati Pulau Tanye Rawe, bersebelahan dengan Pulau Bokor. Pulau Bokor akan dibangun tempat wisata dan perhotelan. Akses untuk menuju ke pulau tersebut  nantinya juga akan dibangun jembatan dari Tanjunguma.

Sejumlah nelayan Tanjung Teritip menyebutkan, aktifitas reklamasi ini diketahui sudah berlangsung sejak satu tahun belakangan ini.

Ketua Koordinator Nelayan Tanjung Teritip, Azhar mengatakan
reklamasi ini akan mengancam kehidupan nelayan. Sebab para nelayan di sini masih tergolong tradisional, baik pengetahuan maupun peralatannya. Sehingga, setiap perubahan dari kebiasaan, jelas sangat meresahkan karena mengganggu tata cara mencari nafkah, sebagai tulang punggung ekonomi keluarganya.

Satu contoh pelaksanaan reklamasi, membuat ratusan nelayan  yang hanya mengandalkan jaring dan lampu sorot, tidak bisa lagi menangkap ikan. Sebab ikan-ikan yang ada telah kabur, akibat suara keras dari penimbunan.  Selain nelayan juga tidak bisa memasang jaring di perairan pesisir untuk menjebak ikan. Jaring mereka tertimbun oleh material penimbunan.

"Soalnya kita nelayan tradisional yang hanya mengandalkan perairan sekitar sini yang dijadikan sebagai sandaran kehidupan," tutur Azar.

Azhar mengaku selama ini belum pernah ada pihak perusahaan melakukan komunikasi langsung dengan para nelayan. Padahal yang terkena imbas dari reklamasi itu adalah nelayan. Azhar juga menyangkan sikap HNSI yang terkesan diam dengan reklamasi tersebut.

" Kita sayangkan kenapa HNSI Batam malah terkesan diam. Seharusnya HNSI itu bertugas mengayomi segala keluhan dan persolan yang dihadapi nelayan," tukas Azar.

Terkait reklamasi tersebut, Azar bersama puluhan warga lainnya meminta pihak berwenang untuk mengevaluasi aktifitas reklamasi besar-besaran tersebut. Jika memang sudah ada izin, pemerintah diminta mengkaji ulang termasuk analisis dampak lingkungan yang baru. Kajian ini penting karena proyek triliunan itu memutus mata rantai kehidupan nelayan.

Senada dengan Basri, nelayan lainnya mengaku selama akltivitas nelayan di perairan tersebut masih aman-aman saja. Produktifitas penangkapan ikan pun berjalan normal.

Namun demikian, kata Basri, sejak reklamasi gencar dilakukan sembilan bulan terakhir, hasil tangkap para nelayan mulai terganggu. Akses para nelayan untuk melaut, kini juga mulai tertutup.

"Area tangkap para nelayan, sekarang mulai rusak. Dampak buruk yang sudah dirasakan adalah, mulai lumpuhnya aktifitas melaut karena akses ke laut tertutup. Padahal, aktifitas penangkapan ikan merupakan tulang punggung hidup kami sebagai nelayan di sini," tegas Basri.

Untuk itu ia menuntut adanya ganti untung, bukan ganti rugi. Sebab sekali tertimbun maka nelayan di sini selama-lamanya tidak akan bisa melaut lagi. (tim)