KARIMUN-Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10 persen yang ditetapkan pemerintah pusat belum bisa dibayarkan di Pemkab Karimun. Namun, Pemkab berjanji akan membayarkan kenaikan gaji periode Januari-April dengan cara dirapel pada bulan April  

Kepala Bagian Keuangan Pemkab Karimun Muhammad Firmansyah mengatakan, surat kenaikan gaji tersebut telah diterimanya.Namun, pihaknya belum bisa membayarkan gaji kepada pegawai, karena saat ini masih mengalami kendala soal aplikasi gaji yang berlaku per tiga bulan.

“Soal suratnya sudah diterima. Hanya saja belum bisa dipenuhi karena terkendala aplikasi gaji. Tapi, saya rasa kabupaten dan kota lain juga belum membayarkan kenaikan gaji yang telah ditetapkan pemerintah pusat tersebut. Jadi, kalaupun Karimun belum dibayarkan, saya rasa tidak terlambat," kata Firmansyah, Selasa (28/2).

Menurut Firmansyah, kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri itu sudah tercantum dalam struktur APBN 2012. Kenaikan itu juga merupakan lanjutan program reformasi birokrasi yang ditekankan pemerintah pusat. Dan, kenaikan itu berlaku untuk semua tingkat golongan. "Secara serentak pada 6 Februari lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani PP Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan  Polri," jelasnya.

Dalam PP baru itu, kata Firmansyah, gaji pokok terendah PNS (sebelum remunerasi) adalah Rp1.260.000 untuk golongan 1A dengan masa kerja 0 tahun di luar tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri atau suami 10 persen dari gaji pokok dan anak dua persen dari gaji pokok.

"Gaji tersebut juga di luar tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kilogram per orang, tunjangan jabatan untuk pejabat struktural maupun fungsional, serta tunjangan umum untuk yang tidak memegang jabatan struktural maupun fungsional," jelasnya lagi. (ham)