LINGGA- Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Lingga akhir-akhir ini  disebabkan karena minimnya jumlah pengecer.  Kondisi itu ditambah lagi dengan sikap pengecer yang tidak bersedia menalangi dana awal dalam mendistribusikan  pupuk tersebut.

Nofriadi Putra, Liputan Lingga

Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan  Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga Rr. Marisa Fajar Nastuti, S.p mengatakan kesulitan dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi bukan hanya di Kabupaten Lingga saja, tetapi juga di beberapa  kabupaten kota lainnya.

Hal itu diketahui, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi mengenai pendistribusian pupuk subsidi B.
"Kesulitan kita cari pengecer. Sementara itu, pengecer tersebut harus mempunyai badan hukum," ujarnya, belum lama ini.

Dikatakan dia, sebelumnya telah ada beberapa pengecer yang hendak mendistribusikan pupuk subsidi di Kabupaten Lingga, yakni sebanyak 2 pengecer yang berasal dari Singkep dan Daik Lingga. Namun, berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh pengecer tidak mencukupi untuk biaya retribusi dari Tanjungpinang ke Kabupaten Lingga. Pengecer tersebut pun mengundurkan diri.

Secara prosedur, lanjut Marisa, untuk kebutuhan pupuk di Kabupaten Lingga memang telah ada RDKK yang terdiri dari kelompok-kelompok tani yang membutuhkan pupuk di Kabupaten Lingga.

Di mana untuk Kabupaten Lingga sendiri pada tahun 2012 memiliki jatah pupuk bersubsidi yakni pupuk urea sebanyak 28 ton, dengan Harga Eceran tertinggi (HET) Rp1800 per kilogram. SP36 21 ton, HET senilai Rp2000 per kilogram. ZA 13 ton, HET Rp1400 per kilogram, NPK 137 ton, HET Rp2300 perkilogram  dan pupuk organik 19 ton dengan HET Rp500 per kilogram.

" Pengecer hanya mendapatkan untung Rp35 perkilo, siapa yang mau untuk jadi pengecer, silahkan saja datang ke kantor," ujarnya.

Ditambahkan Marisa, bahwa pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lingga tersebut telah ada di Tanjungpinang, namun kendalanya sampai saat ini, belum ada pengecer yang mampu menalangi dana awal untuk pendistribusian pupuk tersebut ke petani.

Dengan demikian, untuk mencari solusi tersebut, Marisa akan melakukan koordinasi dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. Karena menurut dia, KTNA adalah salah satu organisasi yang bergerak dibidang pertanian juga, terangnya.

Pelajari Distribusi

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Lingga, Syarifah Teja Pradaksina mencoba memperlajari pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Lingga. Ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yang pada akhirnya berdampak pada persoalan hukum.

" KTNA ingin membantu memfasilitasi petani dan nelayan di Kabupaten Lingga, termasuk juga dengan keluhan-keluhan petani dan nelayan tersebut terkait pupuk bersubsidi," katanya.

Ia mengakui selama ini di Kabupaten Lingga belum ada eceran pupuk bersubsidi karena sulitnya mencari pengecer. Untuk itu, sebagai mitra tani dan nelayan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani di Kabupaten Lingga.

" Ini angin segar bagi petani, prosedurnya kami pelajari, KTNA akan bergerak, dan kenapa tidak mungkin, sementara kita baru dapat data-data cara prosedur pendistribusian pupuk tersebut. Kita lagi berusaha, memang secara untung tidak berapa, yang jelas untuk kebutuhan petani dulu," jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekreteris KTNA Pitra Artadi menambahkan KTNA punya niat baik untuk membantu petani di Kabupaten Lingga dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun niat baik tersebut mesti dipelajari dulu, karena memang pendistribusian pupuk harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Perbub No 5 Tahun  2012 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian  tahun anggaran 2012.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa nenas di Kabupaten Lingga, baik itu petani karet, petani nenas, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Diantara petani tersebut ada yang tidak sanggup memberikan pupuk untuk tanamannya, karena tidak sanggup membeli pupuk nonsubsidi.