"Kepergian Assad tidak harus menjadi prasyarat, namun itu harus menjadi hasil dari setiap solusi politik," kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Senin (4/6).
Hal tersebut ditegaskan mantan ibu negara AS itu saat konferensi pers di Stockholm, Swedia pada Minggu, 3 Juni waktu setempat. Hillary menyampaikan hal tersebut beberapa jam setelah Assad berpidato di depan parlemen Suriah.
Dalam pidatonya, Assad menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memerangi kelompok-kelompok teroris bersenjata yang menyabotase keamanan di negara itu. Namun Assad juga mengatakan, pihaknya siap untuk berdialog dengan lawan-lawan politiknya.
Hillary juga meminta pemerintah Rusia untuk bergabung dengan upaya-upaya internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Assad. Istri mantan presiden AS Bill Clinton itu telah menelepon Menlu Rusia Sergei Lavrov untuk menyampaikan hal tersebut.
"Pesan saya kepada menlu sangat simpel dan terus terang," tutur Hillary. "Kita semua harus mengintensifkan upaya-upaya kita untuk mencapai transisi politik dan Rusia harus bergabung untuk membantu itu terjadi," tandasnya.
Moskow selama ini terus menentang adanya intervensi asing dalam krisis Suriah. Negara sekutu Suriah itu telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pemerintahan Assad.
PBB Lamban Respon Krisis Suriah
Dewan Keamanan (DK) PBB yang seharusnya menjadi benteng terhadap perdamaian dan keamanan internasional, telah gagal merespon pemberontakan popouler terutama di Timur Tengah. DK PBB juga dinilai lamban dalam menyelesaikan krisis di Suriah.
Sikap keras Rusia dan Cina yang menolak resolusi damai untuk Suriah juga gagal untuk menekan Suriah. Rezim Bashar al-Assad terus menghadapi pemrotes dengan menurunkan pasukan, penembak jitu, dan tank untuk menangkap mereka dan menyiksa anak-anak di bawah usia sepuluh tahun. Cina dengan tegas menolak intervensi terhadap Suriah.
Rusia menolak tekanan diplomatik Barat, untuk mendukung tindakan lebih keras terhadap Suriah. Rusia, pemasok utama senjata bagi Suriah dan Cina, memberikan perlindungan atas kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. AI menyebut lima anggota tetap, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina, menguasai 70 persen perdagangan senjata dunia. Melalui hak istimewanya, memungkinkan mereka menjual senjata kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan dan mengabaikan kemanusiaan.
Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad membantah pemerintahannya bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi di Houla. Peristiwa yang berlangsung Sabtu sepekan lalu ini merenggut sekitar 108 jiwa yang hampir setengahnya dari korban adalah anak-anak.
"Bahkan, monster sekalipun tak akan tega melakukan kejahatan seburuk itu," katanya dalam pidatonya di parlemen, Ahad (3/6).
Pernyataan Assad merupakan respons pertama atas peristiwa Houla. Pemerintah dan oposisi saling menyalahkan dan menganggap lawannya paling bertanggung jawab. Para penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan, ada indikasi kuat bahwa kelompok bersenjata pendukung rezim Assad berperan dalam pembunuhan, akhir-akhir ini. (rol/dtc)Share
Newer news items:
- Lagi, Tentara Inggris Tewas di Afghanistan
- Bentrok Fans Polandia-Rusia Berbau Politik
- Tentara Israel Ingin Jadi Warga Palestina
- Liem Sioe Liong Wafat
Older news items:
- Pelurupun Tembus Kepala Bocah Mungil Itu
- Menang, Indonesia Buka Peluang
- Parasut Pilot Sukhoi Diserahkan
- Kapsul Daging Manusia Diselundupkan



TANJUNGPINANG (HK) - Pajar pagi baru saja beranjak dari peraduannya, suara kokok...
Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis... 

