Sabtu09232017

Last update05:00:00 AM

Back News Nasional

Hakim Tolak Eksepsi KPK

Sidang Praperadilan Setya Novanto

Jakarta  (HK)- Hakim tunggal sidang praperadilan Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cepi Iskandar, memutuskan bahwa gugatan soal pengangkatan penyidik dari Polri dan kejaksaan oleh KPK masuk ranah praperadilan.

Polisi Tangkap Pemilik Pabrik Pembuat PCC

Jakarta (HK)- Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menangkap lima orang tersangka kasus peredaran obat PCC (paracetamol, caffein, dan carisoprodol). Salah satu tersangka adalah pemilik pabrik pembuat PCC.

2018, Cukai Rokok Naik

Jakarta (HK)- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan cukai rokok pada 2018 pasti naik. Heru akan segera mengumumkan besaran kenaikan cukai rokok dalam dua sampai tiga minggu. “Karena belum diputusin, saya belum bisa keluarkan (mengenai besaran cukai yang naik di tahun depan),” kata Heru dalam talk show yang diadakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Rabu (20/9).

APBN 2018 Jangan Disulap Jadi Sarana Kampanye Pencitraan

JAKARTA (HK)- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, tahun 2018 adalah tahun politik, yaitu tahun yang sangat krusial menjelang Pileg dan Pilpres serentak 2019. Sudah jadi rahasia umum bahwa tahun tersebut sarat dengan agenda politik praktis.

OTT Dijadikan KPK untuk Menutupi Kekurangan

JAKARTA (HK)- Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dipertahankan dalam membantu pemberantasan korupsi di tanah air.

Pansus Angket KPK Ingin Konsultasi dengan Presiden

JAKARTA (HK)-- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR meminta diadakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum hasil kerja Pansus disampaikan tanggal 28 September 2017.

APIP Daerah Kuat Bisa Mencegah Korupsi

JAKARTA (HK)- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini perlu dilakukan penguatan. Sebab APIP merupakan kunci penguatan pengawasan di daerah. Jika pengawasan kuat tentu bias mencegah korupsi.

Walikota Batu Ditetapkan Tersangka

MALANG (HK)- KPK menetapkan Walikota Batu, Malang,  Eddy Rumpoko sebagai tersangka suap proyek pengadaan barang dan jasa di kantor Pemko setempat. Suap ini terkait uang fee sebesar 10 persen atau senilai Rp500 juta dari total proyek Rp5,26 miliar.

Indra Piliang Konsumsi Sabu

Ditangkap Polisi

JAKARTA (HK)- Politikus Partai Golkar, Indra J Piliang ditangkap polisi bersama dua rekannya Romi Fernando  dan M Ismail karena mengkonsumsi sabu-sabu, Rabu (13/9) malam di Room Opal Diamond Karaoke, Tamansari, Jakarta Barat.

Belanja Harus Efisien, Hasilnya untuk Kesejahteraan Masyarakat

pemghargaan wtp

Gubernur Terima Penghargaan dari Sri Mulyani

JAKARTA (HK)- Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menekankan agar program dan kegiatan pembangunan harus dengan anggaran yang efisien. Hasil dari kegiatan itu harus jelas muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nasib 439.956 Tenaga Honorer K2 Terkantung

JAKARTA (HK)- Pemerintah diminta memperhatikan nasib 439.956 tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang masih terkantung-katung. Nasib mereka belum jelas karena terganjal umur yang  melebihi usia maksimal dalam penerimaan CPNS seperti yang diatur dalam PP Nomor 11 tahun 2017 terkait batasan usia.

Tak Ada Kesepakatan Jual-Beli Gas

JAKARTA (HK)- Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menegaskan tidak ada kesepakatan jual beli gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Singapura. Kesepakatan antara PLN dan Pavilion-Keppel terkait kerja sama studi logistik dan penyiapan infrastruktur LNG skala kecil.

BUP Pelabuhan Kepri MoU dengan Pelni

Manfaatkan Peluang Bisnis Pelabuhan

JAKARTA (HK) - Badan Usaha Pelabuhan (BUP)  PT Pelabuhan Kepri melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) di Kantor Pelni di Jakarta, Senin (11/9).

Kejagung Diminta Perkuat Personil Tangani Tipikor di Daerah

JAKARTA (HK)- Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menginginkan adanya kejelasan terkait penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh kejaksaan. Sebab sampai saat ini penanganan tindak pidana korupsi belum efektif.