Selasa09262017

Last update05:00:00 AM

Back News Politik

Empat Fraksi DPR Ingin Gulirkan Angket Terkait Ahok

Jakarta (HK) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Demokrat di DPR sepakat menggulirkan hak angket terkait keputusan Menteri Dalam Negeri mengangkat kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

PSI akan Berikan Rp20 Juta kepada Pelapor Politik Uang

Jakarta (HK) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan akan memberikan stimulus berupa uang Rp20 juta bagi siapa pun yang berani melaporkan praktik politik uang selama pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Polda - TNI Bentuk Timsus Tangani Politik Uang di Pilkada DKI

Jakarta (HK)-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti mengatakan panwaslu sudah menemukan adanya indikasi politik uang di pelaksanaan Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Polda Metro Jaya dan TNI pun telah membentuk tim khusus operasi tangkap tangan politik uang.

Waspadai Serangan Fajar Jelang PencoblosanWaspadai Serangan Fajar Jelang Pencoblosan

Jakarta (HK)- Seluruh pemilih perlu mewaspadai praktek politik uang. Pegiat pemilu menganggap kecenderungan praktek politik bukan terjadi saat pemungutan suara, tapi justru menjelang pencoblosan.

Ada Ancaman Pidana untuk Penekan Pemilih Pilkada

Jakarta (HK)- Dua hari lagi warga DKI Jakarta akan memilih gubernur. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menjelaskan, dalam pemilihan tersebut tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pihak tertentu di tempat pemungutan suara (TPS).

Rhoma: Ambang Batas Presiden Tak Mungkin Dilaksanakan

JAKARTA (HK)-Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama tidak setuju ambang batas presiden diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU pemilu). Dia menilai, ambang batas yang kini masih dibahas di DPR itu tidak mungkin bisa dilaksanakan.

Kampanye Medsos Terancam Penjara Di Masa Tenang

JAKARTA (HK)-Para pelaku kampanye di luar jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2017, termasuk saat masa tenang, terancam hukuman pidana 15 hari hingga 3 bulan penjara. Sanksi tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang kampanye di dunia maya.

Pelapor Tak Akan Dianggap Bersalah

JAKARTA (HK)-Ancaman pidana bagi pelapor dugaan tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum disebut menimbulkan dilema bagi masyarakat. Badan Pengawas Pemilu memandang, peraturan itu membuat warga enggan melaporkan praktik politik uang.

Eks Warga Kalijodo Mengadu ke Bawaslu

JAKARTA (HK)-Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mendapat laporan dari masyarakat eks penghuni kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Mereka terancam tak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

2 Lembaga Survei Umumkan Hasil Berbeda

JAKARTA (HK)- Dua lembaga riset Manilka Research & Consulting dan Survei & Polling Indonesia (SPIN) kemarin, merilis survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta secara hampir bersamaan. Meski demikian, kedua lembaga tersebut merilis hasil yang jauh berbeda.

Tidak Ada Perubahan Bukti Video Pada Kasus Ahok

Jakarta (HK) -Saksi Ahli AKBP Muhammad Nuh dari Subbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri memastikan video-video rekaman yang diserahkan pelapor sebagai alat bukti tidak mengalami penyisipan atau pengurangan.

MUI Lebak Fatwakan Pilkada Hukumnya Wajib Kifayah

Lebak (HK) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten, memfatwakan pemilihan kepala daerah hukumnya wajib kifayah sehingga masyarakat harus menggunakan hak suara untuk menentukan pemimpin baru itu.

FPI Pertanyakan Alasan Polisi Tidak Beri Izin Aksi 112

Jakarta (HK)- Sekjen DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Novel Bamukmin menilai alasan polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait aksi damai 11 Februari mengada-ngada. "Alasan polisi apa? Kan bukan hari kerja," tutur Novel saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/2).