Sabtu01312015

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang Bentuk Tim Terpadu

Guna mendapatkan Anggaran DAK Pusat

TANJUNGPINANG (HK)- Dalam rangka untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang membentuk tim terpadu percepatan pembangunan di kota ini.

Pencuri BMKT di Bintan Dituntut 1 Tahun

TANJUNGPINANG (HK)- Usman Bin Ideris, Kapten Kapal KM Penyu, yang melakukan pencurian Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Bintan, yang ditangkap PSDKP Batam, dituntut 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaldi Akri SH dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (28/1).

Muralis Pasrah Divonis 7 Tahun

Terbukti Cabuli Anak Angkatnya

TANJUNGPINANG (HK)- Muralis bin Munaf (65), terdakwa kasus pencabulan terhadap anak angkatnya, sebut saja Mawar (13) hanya bisa pasrah atas vonis 7 tahun, denda Rp10 juta subsider 2 bulan kurungan oleh mejelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjunginang dalam sidang, Rabu (28/1).

4 Pelansir Solar Bersubsidi Dituntut 18 Bulan

Hasil Tangkapan Unit Intel Kodim 0315/Bintan

TANJUNGPINANG (HK)- Empat terdakwa dugaan kasus pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yakni Syahgunandar, Jupen Sius, Febrian dan Bimo, hasil tangkapan Unit Intel Kodim 0315/ Bintan beberapa waktu lalu dituntut selama 18 bulan (1,6 tahun) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang kemaren.

Istri Pejabat Pemko Tanjungpinang Dijambret

Salah Seorang Pelaku Berhasil Ditangkap Warga

TANJUNGPINANG (HK)- Hermayeni (46), istri dari Jofrizal, salah seorang pejabat Pemko Tanjungpinang menjadi korban penjambretan di lorong perumahan Taman Harapan Indah, KM 9. Dalam aksinya, pelaku sebanyak tiga orang tersebut berhasil menarik kalung emas di leher korban seberat 20 gram.   

Listrik Dompak Bantu Kebutuhan Listrik Tanjungpinang

Pemerintah Provinsi Kepri terus mengupayakan perbaikan sistem kelistrikan di Provinsi Kepri, untuk wilayah Tanjungpinang.TANJUNGPINANG (HK)- Pemerintah Provinsi Kepri terus mengupayakan perbaikan sistem kelistrikan di Provinsi Kepri, untuk wilayah Tanjungpinang. Setelah pembangunan gardu selesai, maka akan dapat tambahan daya listrik sebanyak 6 megawatt dari daya listrik yang digunakan unit wilayah Dompak.

Pencuri BMKT di Bintan Dituntut 1 Tahun

TANJUNGPINANG (HK)- Usman Bin Ideris, Kapten Kapal KM Penyu, yang melakukan pencurian Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Bintan, yang ditangkap PSDKP Batam, dituntut 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaldi Akri SH dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (28/1).

Burhanudin Sebut RR Tidak Meneguk Miras

Dugaan Kasus Penganiayaan oleh Geng Motor

TANJUNGPINANG (HK)- Burhandin alias Burhan, ayah dari RR, salah seorang dari enam tersangka anggota Geng Motor yang diamankan Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, atas dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan Desta Hermawan (20) meninggal dunia, Minggu (18/01) lalu, menyebutkan bahwa pada saat kejadian tersebut, anaknya tidak dalam pengaruh minuman keras.

Muzakkir: Tidak Ditemukan Kerugian Negara

Sidang Dugaan Kasus Perbankan Faliiy Kartini

TANJUNGPINANG (HK)- Prof Dr. Muzakkir SH MH, Guru Besar di Universitas Islam Indonesia (UII) Jokjakarta, sekaligus pakar hukum pidana, menyebutkan bahwa terdakdwa Fally Kartini Simanjuntak, tidak bersalah atas dugaan kasus korupsi perbankan di Batam, sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang saat ini.

Pernyataan itu disampaikan Muzakkir sebagai saksi ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum (PH) terdakwa, yakni Dr Eggi Sudjana SH Msi, sekaligus menjawab salah satu pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, termasuk JPU dalam sidang yang digelar, Selasa (27/1).

"Menurut pendapat saya, sebagai ahli di bidang hukum pidana, jika terjadi suatu kesalahan dalam prosedur pengajuan kredit di perbankan, bukanlah suatu kesalahan tindak pidana korupsi, melainkan asensinya dari sanksi administrasi perbankan," kata Muzakkir.

Disamping itu, lanjut Muzakkir, adanya kesalahan administrasi dalam pengajuan kredit oleh seorang dibitur perbankan saat itu, tidak bisa semena-mena menetapkan kesalahan itu ditujukan kepada pihak debitur (Fally Kartini), melainkan kesalahan dari pihak petugas, maupun pimpinan dari bank yang bersangkutan.

"Artinya, seorang nasabah atau debitur bank tidak bisa disalahkan, karena bagimanapun juga, pihak bank punya hak tolak atau menerima. Dan semestinya, perkara ini tidak masuk dalam ranah tipikor, karena UU perbankan sudah jelas mengatur semuanya," ucap Muzakkir yang mengaku pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara perbankan di tanah air yang nilainya lebih besar.

Muzakkir menyampaikan, dalam perkara yang dihadapi Fally Kartini ini, sama sekali tidak ada kerugian negara. Hal ini sebabkan, jaminan kredit yang diajukan berupa sebidang tanah dan bangunan oleh terdakwa, bisa dilakukan penyitaan oleh pihak bank, jika suatu waktu terjadinya permasalahan.

"Yang pasti penilaian dari pihak bank saat itu adalah, bahwa jaminan kredit yang dilakukan pihak debitur, nilainya tentu lebih besar dari nilai pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Esensinya, dimana letak kerugian negara dalam perkara ini," ungkap Muzakkir.

Selain Muzakkir, jalannya sidang perkara ini juga disaksikan oleh beberapa pakar hukum nasional lainnya. Diantara Dr AB Purba, doktor ahli dibidang Tata Negara dan Dr Soehemdro, ahli di bidang bagian perjanjian kontrtak.

Usai sidang, Muzakkir saat dimintakan tanggapannya tentang perkara yang dihadapi Fally Kartini saat ini menyebutkan, bahwa pihak Jaksa telah salah kaprah untuk menentukan seorang debitur bank sebagai terdakwa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan.

"Selayaknya, perkara tentang perbankan ini, bukanlan ranah Tipikor. Dan Jaksa telah salah kaprah dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku," ucap Muzakkir.   

Disinggung tentang telah divonisnya dua terdakwa sebelumnya, sebagai pimpinan bank, yakni Kaharudin Menteng dan Sibowo selama 1 tahun beberapa waktu silam, Muzakkir menyebutkan, selayaknya yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

"Saya yakin jika kedua pimpinan bank tersebut banding, pasti akan bebas, karena perkara ini bukanlah ranahnya Tipikor, melainkan sangsi administrasi perbankan,"katanya. (nel)

Dalam sidang sebelumnya, Fally Kartini mengaku tidak mengerti dijadikan sebagai terdakwa oleh JPU. Kondisi tersebut, melainkan ia telah merasa dirugikan.

"Sampai saat ini saya tidak tahu dan bingung kenapa saya dijadikan terdakwa atas dugaan korupsi dalam perkara ini," ucap Faly menjawab beberapa pertanyaan majelis hakim, dan JPU termasuk pertanyaan yang diajukan tim Penasehat Hukumnya (PH), Dr Eggi Sudjana SH Msi dan Budi Santoso SH MH.

Faly menjelaskan, pada saat awal ajuan kredit pada bank tersebut tahun 2009 lalu, ia didampingi oleh orang tuanya, Fajar Menanti Simanjutak untuk menemui salah seorang direksi bank bagian kredit, dengan menanyakan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak bank.

Ajuan kredit pada bank tersebut dilakukan Faly untuk membuka usaha sebuah kafe, bukan pub sebagaimana dalam dakwaan JPU di atas tanah dan bangunan rumahnya di Batam.  

Namun setelah semua persyaratan dipenuhinya, termasuk Rencangan Anggaran Biaya (RAB), serta sertifikat tanah dan bangunan sesuai ajuan kredit tersebut, akhirnya sempat terhambat selama tiga bulan.

Akibatnya, Faly berniat ingin menarik kembali surat pengajuannya kepada pihak bank setempat untuk dialihkan kepada pihak bank lain yang sudah bersedia menjamin pencairan kredit yang diajukan.

"Semua persayaratan bank sudah saya penuhi, termasuk RAB dan sertifikat tanah atas nama saya, sesuai permintaan pihak bank saat itu. Bahkan pihak petugas bank juga telah sempat datang untuk melakukan survei ke lokasi tanah dan bangunan rumah yang menjadi anggunan kredit tersebut," ucap Faly.

Disampaikan, ajuan kredit yang disampaikan kepada pihak bank saat itu senilai Rp1,2 miliar, sesuai taksiran yang dilakukan pihak konsultan yang ia tunjuk saat itu. Namun oleh pihak bank hanya menyetujui sebesar Rp800 juta.

"Dari Rp800 juta yang disetujui pihak bank, yang saya terima sebanyak tiga pencairan totalnya masuk ke dalam rekening saya hanya Rp690 juta. Saya tidak tahu kemana sisa Rp110 juta lagi perginya," ungkap Faly sembari membantah bahwa ada pemberian upeti pada pihak bank saat itu.

Lebih lanjut Faly juga mengungkapkan, bahwa setelah pencairan sejumlah dana kredit bank tersebut diterimanya, telah ia gunakan untuk keperluan renovasi rumah, dan menyerahkan kepada pihak kontraktor yang mengerjakan rumahnya saat itu.

"Kepada pihak kontraktor saya serahkan uang sekitar Rp400 juta, dan sisanya saya gunakan untuk keperluan membeli bahan bangunan, termasuk biaya konsultasi pada pihak konsultan yang meracang bangunan rumah saya saat itu," ucap Faly.

Hal lain, Faly juga menyampaikan pada saat ajuan kredit tersebut, ia telah melakukan pembayaran kredit selama 10 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp12 juta.

"Namun setelah beberapa bulan berjalan, tanpa sepengetahuan saya, pihak kontraktor yang mengerjakan renovasi rumah saya tersebut telah kabur dengan melepaskan tanggung jawabnya. Hal itu juga sudah laporkan kepada pihak kepolisian setempat," ucap Faly.

Akibat ulah kontraktor tersebut, Faly mengaku sempat bingung, mengingat sejumlah dana dan biaya yang telah ia keluarkan, hilang dibawa lari kontraktor tersebut.

Hal lain, Faly juga merasa tidak pernah dicari atau mendapat kabar dari pihak bank tentang macetnya pembayaran kredit saat itu. Disamping itu, ia juga tidak pernah dapat laporan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagaimana yang dituduhkan JPU kepada dirinya.

"Selama dua tahun, saya sempat depresi, dan selama itu saya juga tidak pernah dicekal atau diblokir rekening saya, sebagaimana DPO yang disampaikan Jaksa. Buktinya, selama itu saya masih bebas melakukan transaksi bank, termasuk bebas bepergian ke Jakarta, Batam dan Pekanbaru. Jadi apa buktinya tuduhan jaksa tersebut," ungkap Faly.

Hal lebih menyedihkan, sebut Faly, pada saat ia didatangi dan diperiksa oleh pihak anggota Kejati Kepri, baik saat di Jakarta, maupun sampai di Tanjungpinang, diperlakukan layaknya seorang penjahat atau teroris ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Saya sempat mengamuk, karena saya tidak tahu apa salah saya, dan ditangkap, lalu diperlakukan yang tidak wajar oleh jaksa saat itu," beber Faly.

Dalam sidang, majelis hakim juga sempat bingung tentang tuduhan jaksa terhadap Faly yang menyebutkan pemalsuan data ajuan kredit berupa luas tanah dari 400 meter persegi menjadi 600 meter persegi. Sementara dalam dakwaan JPU, tidak tertera data tersebut dan barang bukti, termasuk daftar DPO yang disampaikan JPU sebelumnya.(nel)

Jaksa Lukman Ngaku Terhipnotis OTK

Uang BB Narkoba Rp776 Juta Dilarikan Dibawah Kesadaran

TANJUNGPINANG (HK)- Lukman SH (42), mantan oknum jaksa di Kejaksaan Negri (Kejari) Batam, terdakwa dugaan kasus korupsi dan gratifikasi, berupa barang bukti (BB) uang hasil sitaan terdakwa narkoba yang telah diambilnya dari petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat, senilai Rp776 juta sebelumnya, mengaku telah hilang diambil orang tidak dikenal (OTK) dengan cara menghipnotis setiba ia Bandara Hang Nadim Batam.

4 Penadah Barang Antik Dibekuk Polisi

TANJUNGPINANG(BP)- Sebanyak 4 pelaku diduga sebagai penadah barang antik dari Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), di kawasan perairan Mapur, Kabupaten Bintan berhasil dibekuk jajaran Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, Selasa (27/1).

Pelajar Tanjungpinang Terlibat Aksi Balap Liar

'Jaga Sikap dan Prilaku Generasi Muda'

TANJUNGPINANG (HK)- Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah mengaku miris melihat pola tingkah laku generasi muda di Kota Tanjungpinang yang semakin meresahkan. Hal tersebut diutarakan Lis pasca tertangkapnya 125 geng motor yang terlibat balap liar di Jalan Basuki Rahmat, Minggu (25/1) lalu.

Kasus Terhadap Anak di Kepri Terus Meingkat

2014, KPPAD Kepri Tangani 227 Kasus

TANJUNGPINANG (HK)- Selama tahun 2014 korban pencabulan dan Anak Berahadapan dengan Hukum (ABH) mengalami peningkatan di Provinsi Kepri. Kasus yang menonjol yakni korban pencabulan ada sebanyak 56 kasus dengan jumlah sebanyak 65 anak disusul dengan kasus ABH ada 44 kasus dan 74 anak sebagi pelaku.

Fokus

Berburu di Tengah Kesembrawutan

Sabtu, 24 January 2015
Berburu di Tengah Kesembrawutan

Pasar Seken Jodoh

PASAR seken Jodoh yang beroperasi pada pagi hingga siang hari m...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...