Kamis08212014

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang Harry-Wakil Menteri Bappenas Jadi Pembicara

Harry-Wakil Menteri Bappenas Jadi Pembicara

Lokakarya Percepatan Infrastruktur Kepri
TANJUNGPINANG-Lokakarya Regional dengan tema "Optimalisasi Peran dan Kerja sama Pemerintah, BUMN dan Dunia Usaha dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Riau" akan digelar di Hotel Comfort, Tanjungpinang, Kamis,(17/11). Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr Lukita Dinarsyah, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Keuangan DPR-RI, Dr Harry Azhar Azis akan bertindak sebagai pembicara dalam seminar tersebut.
Acara tersebut diselenggarakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan perusahaan BUMN yang fokus pada masalah pembiayaan nasional dengan Maradeka Institute, Kadin Kepri dan Pemprov Kepri. Menurut Direktur Maradeka Institute, Rahman Farisi, peserta kegiatan nantinya perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepri, dan perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau.

"Kita juga mengundang perwakilan BUMN yang memiliki kegiatan operasional di Kepri, dan perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Kepri," ujar Rahman, kemarin.

Rahman mengatakan, kondisi infrastruktur di Kepri masih kendala masalah transportasi laut. Sebab, transportasi laut memiliki peranan penting mendukung kelancaran arus orang, barang, dan jasa. Hal tersebut disebabkan kondisi geografis daerah ini yang terdiri dari pulau-pulau yang letaknya tersebar dan saling berjauhan.

Saat ini terdapat 22 pelabuhan laut yang ada di tujuh kab/kota di Kepri yang berfungsi sebagai pelabuhan barang perlu menjadi perioritas untuk dikembangkan. Dalam upaya percepatan pembangunan infratsruktur tersebut, jelasnya, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur mengenai penyiapan petunjuk operasional kerja sama pemerintah dan swasta dengan Peraturan Presiden No 67/2005. Kerja sama pemerintah dengan swasta sering kali  disebut dengan kemitraan pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP).

Di Indonesia, katanya, sebenarnya konsep PPP ini dipilih sebagai alternatif oleh pemerintah sejak pembangunan infrastruktur mulai agak tersendat karena terjadinya krisis moneter. Konsep PPP juga menjadi strategis dalam  Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diresmikan pada 27 Mei 2011 dimaksudkan untuk dapat melakukan sebuah terobosan (breakthrough) dan bukan “business as usual” untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan.   

Untuk itulah, infrastruktur adalah merupakan fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial-ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Dari dimensi ekonomi, infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara); infrastruktur ekonomi (bank, pasar, mal, pertokoan); infrastruktur pertanian (irigasi, bendungan,pintu-pintu pengambilan, dan distribusi air irigasi); serta infrastruktur sosial (bangunan ibadah, balai pertemuan, dan pelayanan masyarakat). Kemudian infrastruktur kesehatan (puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan); infrastruktur energi (pembangkit listrik, jaringan listrik); dan infrastruktur telekomunikasi (BTS,STO,jaringan telepon).

"Infrastruktur yang memadai akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Kondisi infrastruktur Indonesia menurut Hasil survei terbaru World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008-2009, kata dia, menunjukkan, kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-86 dari 143 negara.  Pada tahun sebelumnya, peringkat Indonesia hanya nomor 91 dari 131 negara.Kendati agak membaik,Indonesia masih merupakan negara yang paling lemah dibandingkan negara- negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infrastruktur.

Dia menyebutkan, maka dalam kerangka itu menjadi penting kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan dunia usaha dalam mendorong percepatan infratuktur di daerah. Untuk menindaklanjutinya maka diperlukan suatu lokakarya guna membahasnya lebih komprehensif terutama dalam mendong percepatan infrastuktur di Kepulauan Riau

Disamping Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr Lukita Dinarsyah, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Keuangan DPR-RI, Dr Harry Azhar Azis, Direktur Operasional PT SMI, Kebijakan PT SMI, juga ada pembicara lain dari Direksi Pelindo I Medan dengan tema "Kebijakan Pelindo I dalam Pengembangan Pelabuhan Laut  di Kepulauan Riau". Kemudian Ketua Umum Kadin Kepri Johanes Kennedy. (rul)

Share

Fokus

Enam Tahun Menjual Bendera

Minggu, 10 August 2014
 Enam Tahun Menjual Bendera

TANJUNGPINANG (HK) -  Ibarat jamur di musim hujan. Setiap mendekati momen hari k...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...