Dugaan Penyelewengan Proyek Dompak

TANJUNGPINANG - Sejumlah anggota DPRD Kepri mulai gerah dengan pemberitaan terkait dugaan penyelewengan anggaran proyek pembangunan pusat perkantoran Pemprov Kepri di Pulau Dompak.

Oleh: darul Qutni, Liputan Tanjungpinang

Bahkan, sesama anggota dewan pun saling tuding terkait siapa saja yang terlibat dalam proyek besar itu.

Kendati proses hukum dan dugaan penyelewengan anggaran ini belum mengarah pada penetapan tersangka oleh aparat, tapi beberapa pekan terakhir situasi dan kondisi di DPRD Kepri makin tidak kondusif. Ditambah lagi, santer isu di gedung DPRD Kepri tersebut, ada sejumlah anggota DPRD Kepri yang diduga terlibat dalam kasus multi years itu.

Situasi seperti ini membuat seluruh anggota DPRD Kepri makin tidak nyaman, dan saling melempar tudingan kepada sesama anggota lain. Bahkan tidak sedikit anggota yang saling bertanya, mengenai siapa saja oknum anggota dewan yang terlibat kasus dugaan penyelewengan proyek Dompak tersebut.

Jika beberapa pekan lalu beberapa anggota Fraksi Demokrat, DPRD Kepri keberatan dengan pemberitaan yang terindikasi menyudutkan beberapa anggota DPRD itu. Kini giliran Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jumaga Nadeak yang keberatan dan merasa gerah dengan pemberitaan tersebut.

Usai memimpin rapat panitia khusus (pansus), Senin (28/5) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kepri. Jumaga yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kepri secara terang-terangan melakukan adu argumentasi dengan sejumlah wartawan, karena merasa tidak menerima dengan perkembangan pemberitaan kasus dompak.

"Bukan apa-apa, ini malah sudah menimbulkan fitnah di antara dan sesama anggota DPRD. Padahal kasus itu tidak terbukti sama sekali," tegasnya.

Meskipun tidak memberikan alasan secara jelas, mengapa dirinya dan sejumlah anggota DPRD lainnya keberatan dengan berita kasus Dompak itu. Jumaga tetap menganggap, dengan adanya pemberitaan yang hampir tiap hari muncul di koran itu membuat suasana di DPRD tidak kondusif.

"Sayapun meminta, kalau memang ada informasi yang jelas mengenai adanya anggota DPRD Kepri yang terlibat di kasus itu, silahkan disebut saja di koran dan tidak perlu disembunyikan," pintanya.

Beberapa anggota DPRD lainnya yang coba dikonfirmasi mengenai hal ini, tidak satupun yang mau berkomentar. "Saya dulu belum duduk sebagai anggota DPRD Kepri, jadi saya tidak tahu banyak mengenai proses anggaran Dompak itu," kata Syukri Fahrial.

Rudi Chua dan Raja Syahniar Usman juga lebih memilih diam, ketimbang merespon pertanyaan dari wartawan. Meski keduanya juga menyadari, ada kegundahan dan interaksi yang mulai tidak haromonis antar anggota DPRD Kepri, akibat mulai disorotinya progres pembangunan pusat pemerintahan Dompak itu. Namun diujung pembicaraan Syahniar sempat juga nyeletuk bahwa fraksinya dari awal sudah menolak karena takut akan bermasalah nantinya.

"Kalau fraksi kami dari awal kan sudah menolak, jadi kalau ada masalah kami lepas tangan dong," singkatnya.

Salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar), Suryani, mengaku juga sudah meningatkan sejak awal terkait berbagai keganjilan yang dirasakannya dalam pembangunan Dompak. Diantara keganjilan tersebut, Ia menilai anggaran yang digunakan tidaklah sesuai, atau terlalu 'wah' dalam penilaian dia dan fraksinya. Selanjutnya dalam pelaksanaan selalu terjadi perbedaan antara pembayaran dengan progres pembangunan, dimana pembayarannya lebih besar.

"Dari awal dulu kita sudah ingatkan, hati-hati! jika ada gula pasti ada semut, namun ternyata tetap saja berjalan. Sekarang jika ada temuan, atau yang bersinggungan dengan hukum maka kita sarankan agar diproses saja dan dipertanggungjawabkan, baik oleh legislatif maupun eksekutif," kata sekretaris Fraksi PKS DPRD Kepri tersebut.

Terkait berbagai adendum yang pernah dilakukan dengan terjadinya beberapa kali penambahan anggaran, Suryani mengaku tidak pernah dibahas oleh Banggar. Bahkan tahu-tahu sudah ada perubahan dengan penambahan anggaran sekian puluh miliar yang tentunya tidak melalui prosedur yang benar. Dan sebagai salah satu anggota Banggar selama 2 periode ia merasa tidak pernah dilibatkan secara langsung, jika ada pembahasan anggaran untuk Dompak.

"Sejauh ini saya di banggar saya tidak pernah mendapatkan undangan untuk rapat terkait anggaran Dompak, atau mungkin dibahas dilevel pimpinan yang juga ketua Banggar, saya tidak tahu. Mungkin hal ini terlepas apakah hanya dihadiri oleh anggota banggar tertentu, sayapun tidak tahu menahu lagi," tutur anggota DPRD Kepri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakhiri.***