Tanjungpinang (HK) - Panitia Pengawas Pemilu Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berpendapat pegawai negeri sipil mudah tergiring oleh kepentingan politik kandidat tertentu menjelang pilkada.

"Pegawai negeri sipil (PNS) itu berpotensi tergiring karena beberapa bakal calon wali kota merupakan pejabat negara. PNS dan keluarganya yang tinggal di Tanjungpinang merupakan salah satu lumbung suara," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang, Mas Furqon, Jumat(15/6).

Ia mengemukakan, kandidat yang merupakan pejabat negara adalah Lis Darmansyah, Wakil Ketua DPRD Kepri, yang berpasangan dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Tanjungpinang, Syahrul. Selain itu, kata dia, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Husnizar Hood yang berpasangan dengan anggota DPRD Kepri Rudi Chua.

Sementara Maya Suryanti, salah seorang kandidat yang didukung oleh ibunya, Suryatati A Manan yang hingga sekarang masih menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan kondisi itu, masing-masing kandidat memiliki pengaruh di kalangan PNS. Potensi PNS untuk mengikuti arus kepentingan politik cukup besar.

Apalagi mereka merupakan publik figur yang sering menjadi sumber informasi bagi media massa maupun elektronik.

Jumlah PNS yang tinggal di Tanjungpinang mencapai ribuan orang, karena bukan hanya bekerja di Pemkot Tanjungpinang, melainkan juga Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kepulauan Riau.  

"Jumlah pemilih dari kalangan PNS cukup banyak, karena itu kami perlu mengingatkan mereka untuk menjaga netralitas," ujarnya.

Netralitas PNS dalam menghadapi pesta demokrasi diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam SE/08/M.PAN/3/2005. PNS yang melakukan kegiatan politik praktis harus dikenakan sanksi disiplin berupa penurunan golongan serta pemecatan secara hormat dan tidak hormat.

"Sampai sekarang kami belum menerima laporan dan melihat adanya PNS yang tidak netral. Jika ditemukan kami akan memprosesnya, kemudian melaporkannya langsung ke Bawaslu karena Panwaslu Provinsi Kepri belum terbentuk," katanya. (ant)